Pemikiran

KPU, Parpol, dan Partisipasi Politik Warga Dalam Mendukung Penyelengaraan Pemilu Demokratis
29.11.17
penulis Andi Zastrawati - dilihat 3.994 kali

Oleh : Dr. Andi Zastrawati Achmad, SE.,M.,Si (Doktor Ilmu Politik UI)

 

A. Pendahuluan

Pasca tumbangnya rezim Orde Baru, demokrasi terus mencari bentuknya yang paling ideal dengan melakukan perubahan dan perbaikan sistem politik, dimulai dari pembenahan tata kelola penyelenggaraan pemilihan umum, penataan partai politik, hingga penguatan partisipasi warga Negara. Demokrasi menjadi syarat mutlak mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera yang dibangun di atas prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan berkelanjutan.

Pemerintahan yang demokratis meyakini pemilu sebagai pondasi untuk melahirkan pemerintahan yang berdaulat melalui pemimpin politik yang amanah. Namun, sepanjang era reformasi, Negara ini mengalami persoalan yang sangat kompleks hingga para politisi dan pembuat kebijakan terus melakukan eksperimen politik untuk menemukan model sistem pemilu yang ideal dan dapat menjamin penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Hal ini sejalan dengan pemikiran James MacGregor Burns[1]yang berpendapat bahwa Pemerintahan yang demokratis ditandai dengan adanya suatu sistem pemilu yang bebas, jujur, dan terbuka (a system of free, fair, and open elections). Dalam hubungan dengan pemilu yang demokratis, Robert A. Dahl juga menyebutkan tujuh ciri pemilu demokratis, empat di antaranya yaitu :[2]

  1. Pejabat yang dipilih (elected officials)
  2. Pemilu yang bebas dan adil (free and fair elections)
  3. Hak memberikan suara yang luas (inclusive suffrage)
  4. Hak untuk menduduki jabatan (rights to run for office)

Dari kedua pandangan pakar tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan aktualisasi dan implementasi dari kedaulatan rakyat yang memiliki otoritas untuk memberikan legitimasi terhadap pihak-pihak yang dinilai dapat mewakili aspirasi rakyat untuk ditempatkan di dalam lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Melalui pemilu, suara rakyat disalurkan untuk memilih aktor-aktor politik yang dipercaya (trusted). Untuk itu, proses pemilu berlangsung secara jujur dan adil menjadi prakondisi yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Dalam sejarahnya, Pemilu merupakan produk dari pengalaman umat manusia dalam mengelola kekuasaan yang bersumber dari kedaultan rakyat itu sendiri. Sistem politik yang demokratis meskipun diakui memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, namun dianggap sebagai pilihan terbaik dibanding model sistem kekuasaan lain seperti otoritarian, oligarki dan lain-lain. Pilihan atas sistem politik yang demokratis mengandung resiko adanya kerumitan sehingga dibutuhkan proses yang panjang, kesabaran, dan ketekunan serta kerja keras untuk mewujudkan suatu nation yang utuh, kuat serta demokratis.[3]

Sistem politik demokratis yang didalamnya mengandung semangat kedaultan rakyat [4]sesungguhnya juga merupakan amanat dan hendak diwujudkan sesuai dengan ketentuan dalam UUD Tahun 1945. Secara tegas dalam pembukaan UUD Tahun 1945 Bab I, Pasal 1 ayat (2) disebutkan disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.[5] Diantara prinisp-prinsip yang telah digariskan dalam kontitusi dan berkorelasi langsung dengan perwujudan kedaulatan rakyat adalah penyelenggara Negara baik eksekutif maupun legislative pada tingkat nasional dan daerah dipilih melalui pemilihan umum.[6]

 

B. Permasalahan

Dalam kurun waktu 71 tahun sejak merdeka, Indonesia telah menyelenggarakan 10 kali Pemilu, yaitu  1 kali pada era Orde lama (1955), 6 kali pada era Orde Baru (1971-1997) dan 4 kali pada era reformasi (1999-2014). Dari penyelenggaraan Pemilu yang telah dilakukan, masih menimbulkan berbagai permasalahan baik pada aspek prosedural maupun substantif. Meskipun perbaikan pada aspek prosedural terus dilakukan dan hasilnya dinilai berbagai kalangan sudah berjalan cukup demokratis, namun masih dirasakan perlu perbaikan dan penyempurnaan.

Sekalipun pelaksanaan pemilu dinilai relatif demokrasi, namun perubahannyamasih bergerak pada tataran prosedural dan legal – formal, belum menyentuh pada perubahan mental, budaya, sikap dan prilaku para elit politik dan masyarakat, sehingga berimplikasi pada berbagai pelanggaran dan penyimpangan dari nilai demokrasi itu sendiri. Misalnya menjamurnya Partai politik harusnya dilihat sebagai momentum lahirnya kebebasan baru dan cerminan partisipasi poltik yang tinggi dari masyarakat, tetapi kenyataannya sistem multi partai malah menjadi bumerang bagi demokrasi. Partai politik menjadi ”corong” bagi sekelompok orang yang mencoba mengadu keberuntungan di partai melalui pemilu, tanpa disertai penyaringan yang benar – benar selektif. Oreantasi Partai saat itu tidak lagi berperan melahirkan calon pemimpin yang berkualitas, tetapi bagaimana partai merekrut orang – orang bermodal besar agar mampu memenuhi ketentuan electoral threshold dan memenangkan pilkada dan pemilu.[7]Kondisi ini makin diperparah oleh sistem pemilu yang begitu mahal, sehingga berdampak pada terbentuknya prilaku politik masyarakat (massa pendukung) menjadi pribadi yang komersial. Pilihan politik masyarakat tidak lagi diikat oleh moralitas dan tanggungjawab, tetapi lebih didasari oleh jasa atau hutang budi sebagai agen pemenangan pemilu. Tentunya situasi politik seperti ini tidak membawa kedewasaan berpolitik bagi masyarakat. Akibat dari lemahnya sistem pemilu, juga berdampak pada rendahnya kinerja pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif, seperti buruknya mekanisme ”checks and balances” antar lembaga negara, bocornya anggaran negara karena banyaknya transaksi antara politisi dan aparat pemerintah, serta rendahnya kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Fakta – fakta ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ”pemilu yang demokratis” belum menjamin pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Berangkat dari permasalahan di atas, dapat dipetakan bahwa terdapat 3 (tiga) elemen penting dalam proses pemilu yaitu KPU, Partai Politik dan Rakyat dalam hal ini pemilih. Ketiga elemen tersebut adalah motor yang menentukan arah dan hasil dari pemilukada. KPU sebagai lembaga negara yang di tugaskan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum untuk memilih Anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden. Partai Politik sebagai peserta dalam Pilkada dan Pemilu bertugas untuk menyiapkan para calon pemimpin yang akan ditempatkan di legislatif dan eksekutif. Sedangkan Rakyat adalah warga negara yang akan memberikan hak pilihnya dalam Pilkada dan Pemilu untuk memilih perwakilannya baik di legislatif maupun di eksekutif. Dalam menjalankan fungsinya masing – masing, masih terdapat banyak persoalan yang menjadi kendala terwujudnya pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan membedah ketiga stakeholder yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Politik dan Partisipasi Politik Warga Negara untuk menemukan desain penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang dapat menjadi solusi bagi persoalan kepemiluan.

Model penyelenggaraan Pemilu yang terpisah-pisah dinilai berpotensi menimbulkan efek negative pada animo pemilih dan kesulitan bagi penyelenggara. Dari aspek legislasi juga masih terdapat permasalahan karena setiap kali akan diselenggarakan Pemilu mengharuskan penyusunan undang-undang baru. Begitupun setiap kali selesai Pemilu, masih saja menyisakan permasalahan yang menciderai semangat demokrasi dan tujuan Pemilu itu sendiri. Diperlukan berbagai pemikiran untuk mencari langkah dan terobosan agar kelemahan yang masih terus terjadi pada spek legislasi dan regulasi maupun teknis penyelenggaraan dapat diatasi, dan pada akhirnya Pemilu dapat menghasilkan system pemerintahan yang demokratis dan efektif.

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), PROBLEMATIKA DAN SOLUSI

KPU adalah lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU memiliki peran  penting dalam mengatur pelaksanaan Pemilu yang demokrasi, jujur dan adil. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu telah mengamanahkan kepada KPU untukmenyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KPU dalam menjalankan fungsinya mengacu kepada Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tentang proses pemilu, mulai dari tahapan pemilu, program, jadwal penyelenggaran pilkada dan pemilu, persiapan penyelenggaraan, sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih, logistik, pendaftaran pemilih, penetapan daerah pemilihan, kampanye, pencalonan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif dan dewan perwakilan daerah, pemungutan suara, rekapitulasi hasil suara, penetapan hasil suara dan penyelesaian perselisihan pemilu.

Sampai penyelenggaraan Pemilu terkahir tahun 2014 masih ditemukan permasalahan baik pada aspek teknis penyelenggaraan maupun aspek legislasi dan regulasi. Berdasarkan pengalaman pemilu tahun 2014 dan evaluasi pemilu yang dilakukan oleh sejumlah lembaga riset, KPU dalam menjalankan tugasnya masih menemui sejumlah masalahyang berakibat rendahnya kualitas pemilu.[8] Berikut beberapa permasalahan yang  perlu menjadi catatan dan sekaligus bahan untuk melihat dan mengantisipasi agar dapat dihindari pada Pemilu 2014 mendatang. Permasalahan tersebut meliputi :

 

  1. Daftar Pemilu Tetap (DPT)

Masalah DPT selalu menjadi persoalan dari pemilu ke pemilu, dimulai dari penyiapan Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) hingga pada tahap pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS). Munculnya problem tersebut, disebabkan karena dua hal yaitu :

  1. Lemahnya koordinasi kelembagaan antara KPU sebagai pengguna (user) data pemilih dengan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sebagai penyedia (provider) data dalam melakukan sinkronisasi data pemilih.
  2. Rendahnya kapasitas penyelenggara pendaftaran pemilih di tingkat lapangan (adhoc), dalam hal ini Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) yang berimplikasi terhadap kualitas daftar pemilih, sehingga dalam Daftar Pemilih 
Sementara (DPS) pemilu legislatif masih tercatat pihak-pihak yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, seperti : (i) anggota TNI/POLRI, (ii) usia pemilih yang belum genap 17 tahun pada saat pemungutan suara, (iii) nama pemilih yang telah meninggal dunia, dan (vi) nama yang tidak dikenal. Dari sisi akurasi, data dalam daftar pemilih juga memperlihatkan in-akurasi, mulai dari ketidak-cocokan nomor KK, NIK, Nama, Usia, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, dan Alamat. Problem in-akurasi daftar pemilih, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari kualitas data awal (DP4) yang sesungguhnya masih memerlukan banyak perbaikan, pada hal data tersebut merupakan basis data tunggal yang digunakan oleh KPU dalam pemutakhiran data pemilih.

Jika data pemilih yang digunakan pada pemilu tahun 2014 tidak segera dibenahi maka akan berpotensi konflik pada pemilu tahun 2019. Lemahnya data pemilih juga disebabkan karena lemahnya kontrol Bawaslu / Panwaslu dalam akurasi data pemilih.

 

  1. Logistik Pemilu

Masalah logistik yang menjadi sorotan publik adalah aspek teknis, utamanya pada keterlambatan pencetakan dan distribusi surat suara, serta tertukarnya surat suara, keseluruhannya  menjadi problem yang menghambat penyelenggaraan pemilu. Persoalan ini mengindikasikan kelemahan perencanaan dan kontrol dalam pengadaan, serta ketidaksiapan infrastruktur yang mendukung distribusi logistik, sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemilu di beberapa wilayah tidak sesuai dengan waktu yang telah diagendakan KPU. Seperti penundaan pemungutan suara Pemilu Legislatif di 27 TPS di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 15 distrik di Kabupaten Yahukimo Papua yang disebabkan oleh keterlambatan pengiriman surat suara.

Hal lain yang juga mengemuka dalam hal logistik adalah masalah pengamanan logistik. Menurut pemberitaan media, penundaan pemilu di 27 TPS di Kabupaten Sikka disebabkan oleh hilangnya 200 gembok kotak suara dan alat bantu pencoblosan. Dalam kontek penundaan pemungutan suara di sebagian distrik di Kabupaten Yahukimo, kondisi geografis merupakan kendala tersendiri dalam pendistribusian logistik pemilu yang seharusnya menjadi faktor pertimbangan dalam perencanaan dan koordinasi pendistribusian logistik pemilu oleh KPU.

 

  1. Pengamanan Kotak Suara

Minimnya pengamanan suara mulai di tingkat TPS, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.  Proses perhitungan dan rekapitulasi sangat rentan dimanipulasi. Kasus manipulasi suara pada pemungutan dan rekapitulasi suara, terutama pada pemilu legislatif adalah dalam bentuk penambahan, pengurangan dan perubahan hasil suara salah satu caleg tertentu sejak tahap perhitungan suara di TPS maupun rekapitulasi suara di tingkat PPK.

Lemahnya pengamanan suara disebabkan oleh banyaknya TPS yang tersebar dalam wilayah yang luas. Dengan banyaknya TPS yang tersebar luas membuat para peserta pemilu sulit mengontrolnya karena memerlukan saksi yang banyak dan biaya besar. Di lain pihak para penyelenggara Pilkada di beberapa daerah tidak netral, berhubung sistem seleksi anggota KPUD belum memadai. Untuk meminimalisir adanya praktek anipulasi suara di TPS, maka perlu optimalisasi pengawasan pemilu dan peningkatan kepatuhan 
administrasi pemilu 
sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

 

  1. Tingginya Praktek Politik Uang

Masalah politik uang dan manipulasi suara sangat rentan terjadi pada proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Modus jual beli suara lebih cenderung dominan dilakukan dengan cara membagi-bagikan uang atau barang kepada masyarakat untuk memilih calon tertentu dan pemberian fasilitas yang sesungguhya bersumber dari dana Negara.

Terjadinya praktek politik uang tidak hanya melibatkan moralitas pemberi uang, tetapi juga penerima uang dalam hal ini pemilih atau pemberi suara. Pada pemilu tahun 2014, jumlah prilaku pemilih yang pragmatis (pemilih irasional) sangat tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan praktek politik uang terus terjadi dari pemilu ke pemilu, diantaranya adalah : 1). Rendahnya penegakan hukum, diaman politik uang sangat sulit dibuktikan pada saat sengketa pikada atau pemilu; 2). Tidak maksimalnya pendidikan politik kepada rakyat sehingga belum terbangun kesadaran masyarakat terhadap tanggungjawab dalam memilih pemimpin; 3). Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga menguatkan prilaku pramatisme pemilih.

Untuk meminimalisasi munculnya praktek politik uang, maka beberapa langkah penyelesaian yang perlu ditempuh dalam proses penyelenggaraan pemilu adalah :

  1. Mendesain dan melakukan sosialisasi pemilu berbasis pendidikan politik dengan sasaran peningkatan jumlah pemilih rasional, misalnya dengan mengumumkan riwayat hidup calon, mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS), menyebarkan program kerja dan visi-misi masing-masing calon dalam ruang waktu yang cukup, dan sebagainya.
  2. Mendesain dan memfasilitasi pelaksanaan kampanye yang berbasis pendidikan politik dengan sasaran peningkatan jumlah pemilih kritis, misalnya dengan menyebarkan program kerja dan visi-misi masing-masing calon dalam ruang waktu yang cukup dan mudah diakses, dan sebagainya

 

  1. Rendahnya Kinerja dan Integritas Penyelenggara Pemilu

Profesioanalisme penyelenggara pemilu baik di tingkat KPU/KPUD maupun Bawaslu/Panwaslu. Berdasarkan pengalaman pemilihan kepala daerah sepanjang periode 2009 – 2014, pemilu legislatif dan pemilu presiden/wapres 2014, kinerja dan integritas penyelenggaraan pemilu masih sangat lemah dalam setiap tahap dan proses pemilu, seperti keberpihakan penyelenggara pemilu terhadap salah satu peserta pemilu, pembiaraan terhadap politik uang, serta keterlibatan penyelenggara pemilu khususnya di KPUD dalam penggelembungan suara. Persoalan ini jika tidak diantisipasi akan berdampak buruk terhadap penyelengggaraan pemilu. Rendahnya kualitas, kompetensi, dan integritas para anggota KPU, KPUD, Bawaslu, Panwaslu berbanding lurus dengan rendahnya kualitas pilkada. Pelaksanaan Pilkada berkualitas tentu membutuhan anggota KPU, KPUD, Bawaslu dan Panwaslu yang obyektif, netral, mempunyai integritas tinggi, dan memiliki pemahaman yang baik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu bagi penyelenggaran pilkada baik KPUD maupun Panwaslu melakukan penataan organisasi berupa perencanaan dan persiapan penyelenggaraan pilkada yang lebih matang, professional, jujur dan adil.

Empat masalah pokok yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari persoalan kemampuan dan kompetensi komisioner KPU dan jajarannya di daerah dalam menyelenggarakan pemilu. Untuk itu diperlukan perbaikan dan penataan pengelolaan pemilu dimulai dari perbaikan tim seleksi Anggota KPU dan KPUD, kinerja KPU, KPUD, PPK, PPS, dan KPPS, Dukungan sekretariatan, Dukungan IT, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih, verifikasi partai politik dan kandidat, Daftar pemilih, logistik, perhitungan dan rekapitulasi suara, pengamanan kotak suara, kampanye dan pemungutan suara.

bagan 1

 

Berangkat dari permasalahan yang diuraikan di atas, maka penyelesaian yang dapat dilakukan dalam perbaikan tata kelola pemilu adalah :

 

  1. Transparansi Proses Rekrutmen

Rendahnya kinerja anggota KPU dan KPUD disebabkan karena proses rekrutmennya yang kurang transparan, tingginya nepotisme utamnya proses seleksi di tingkat daerah, serta kuatnya pengaruh dan intervensi politik eksternal dari berbagai kekuatan yang bersaing. Faktor orang titipan, rekomendasi telah membuat para anggota Timsel tidak banyak memiliki opsi untuk memaksimalkan perannya untuk menghasilkan kandidat komisioner KPU yang berkualitas.

Mengingat proses perekrutan dan penetapan Tim Seleksi (Timsel) merupakan pintu masuk bagi penetapan calon komisioner KPU, maka proses perekrutan dan penetapan Tim Seleksi memiliki peran strategis yang dapat mempengaruhi proses pemilu selanjutnya. Tim Seleksi bekerja dalam mempersiapkan penyelenggara Pemilu yang kelak bertanggungjawab melaksanakan agenda politik 5 (lima) tahunan pemilu. Prinsip yang perlu dilakukan dalam proses rekrutmen anggota KPU dan KPUD yaitu :

  1. Perlunya transparansi rekrutment tim seleksi komisioner
  2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas tim seleksi komisioner
  3. Profesionalitas tim Seleksi dalam rekruitmen anggota komisioner KPU dan KPUD
  4. Independensi tim Kode etik bagi tim KPU dan KPUD

Demikian halnya dengan sistem rekrutmen penyelenggara ad hoc (PPK, PPS dan KPPS), dimana KPU Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk membentuk penyelenggara ad hoc tersebut dalam pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pemilihan kepala daerah (gubernur dan bupati/ walikota). Rekruitmen panitia pemilihan ad hoc merupakan bagian paling krusial dalam menyiapkan sumber daya manusia, utamanya pada tahap pemutakhiran data, pemungutan dan penghitungan suara.

Kelemahan sistem ad hoc di lapangan adalah terkait dengan kapasitas dan perekrutan panitia, ketika memulai pekerjaan selalu kembali ke nol lagi dari pemilu ke pemilu. Terutama menyangkut pengelolaan dokumen-dokumen dari pemilu sebelumnya. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan : (1) rekrutmen dan penguatan kapasitas panitia pemilihan di tingkat kecamatan, desa dan TPS; dan (2) efektifitas pelatihan atau bimbingan teknis (BIMTEK) tentang kepemiluan bagi penyelenggara di tingkat bawah. Kendala lain dari perekrutan panitia pemilihan pada tingkat ad-hoc adalah adanya campur-tangan pihak desa/lurah yang menyebabkan proses perekrutan memiliki implikasi lanjut terhadap persoalan kapasitas dan integritas yang mempengaruhi kualitas pemilu di tingkat bawah.

Mengingat penyelenggara ad hoc(PPK, PPS dan KPPS) sangat panting peranannya di lapangan maka diperlukan perbaikankinerja PPK, PPS dan KPPS dimulai dari perekrutan hingga bimbingan teknis, yaitu :

  1. persyaratan untuk calon anggota PPK, PPS dan KPPS, lebih dipermudah
  2. penegakan akuntabilitas uji publik dalam proses rekrutmen penyelenggara ad hoc.
  3. keterbukaan proses dan mekanisme rekrutmen penyelenggara ad hoc dengan melakukan penelusuran kompetensi, profesionalitas dan track record.
  4. memperbanyak upgrading (pelatihan dan bimtek) untuk memperkuat kemampuan teknis penyelenggaraan pemilu: Fokus spesifik upgrading pada kegiatan-kegiatan tahapan pemilu yang kritikal-strategik (seperti pemutakhiran data pemilih, pemungutan dan penghitungan/ rekapitulasi suara).

 

  1. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu

Salah satu indikator membangun pemilu yang berkualitas dan berintegritas adalah lembaga penyelenggara pemilu harus demokratis. Legitimasi pemilu dapat rusak apabila lembaga penyelenggara pemilu tidak mampu menjaga netralitasnya dengan berpihak pada salah satu atau beberapa kontestan, perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan pentahapan pemilu yang tidak rapi, pendaftaran pemilih yang diskriminatif, penghitungan suara yang tidak transparan dan sebagainya. Yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah membangun kepercayaan rakyat dengan menjalankan seluruh proses pemilu yang jujur, adil, bebas dan netral. Selain tanggung jawab pada proses pemilu yang terdiri atas beberapa tahapan, penyelenggara pemilu juga bertanggung jawab atas pendidikan politik bagi pemilih.

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggara pemilu, beberpa aspek yang harus dilakukan adalah : [9]

  1. Menjaga Integritas, yaitu sejauhmana pelaksanaan berlangsung secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberikan legitimasi politik terhadap pemilu itu sendiri.
  2. Membangun Partisipasi Rakyat, yaitu hak pilih rakyat harus dihargai dan dihormati sehingga mereka dapat memilih secara rahasia, bebas dan berdasarkan keputusan politik yang mandiri.
  3. Memiliki aturan hukum yang jelas (lawfulness), yaitu bagaimana pemilu dapat berlangsung sesuai dengan aturan hukum yang menjamin keadilan (justice) bagi semua warga. Hukum tersebut tentunya juga mengandung nilai-nilai (norm) yang secara universal/internasional dapat diterima.
  4. Impartial dan fair (Impartiality and fairness), yaitu pemilu menjamin kesamaan perlakuan terhadap pemilih dan kontestan pemilu. Penyelenggara pemilu benar- benar memberikan arena permainan bagi semua pihak dalam pemilu; pemilih, kandidat, partai politik, media, civil society dan pihak-pihak lainnya.
  5. Menjamin Profesionalisme, yaitu menyelenggarakan (managing) proses pemilu memerlukan pengetahuan teknis terkait dengan isu dan kemampuan (competence) dalam menjalankan proses. Kemampuan manajemen tersebut terlihat dalam perencanaan, pelaksanaan dan menyimpulkan hasil pemilu, baik pada periode sebelum (pre- electoral), pada saat pemilu (electoral) dan sesudah pemilu (post-electoral). Indikator kunci dari professionalism adalah, pengalaman (experience), kecakapan (expertise), objektivitas (objectivity), efisien (efficiency), akurat (accuracy), memiliki komitment dan efektif (effectiveness).
  6. Menjaga Independen, yaitu penyelenggara pemilu dapat membuat keputusan yang dihormati dan dijamin oleh hukum tanpa adanya intervensi kepentingan oleh pihak – pihak tertentu.
  7. Transparan, yaitu semua informasi tahapan pemilu dapat diakses dan bersedia mengkoreksi setiap kesalahan atau kelalaian dalam penyelenggaraan pemilu sehingga meningkatkan kepercayaan publik.
  8. Tepat waktu, yaitu penyelenggaraan pemilu harus lah tepat waktu sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan, termasuk pengambilan keputusan dalam sengketa pemilu.
  9. Tidak ada kekerasan (non-violence), yaitu semua tahapan kegiatan pemilu berlangsung tanpa ada kekerasan, intimidasi, paksaan, korupsi dan lainnya.
  10. Teratur (regularity), yaitu pemilu dapat dilaksanakan secara berkala yang secara jelas diatur dalam undang-undang.
  11. Penerimaan (acceptance), yaitu bahwa semua pihak dapat menerima dan mematuhi hasil pemilu. Hal ini, sebagai bentuk legitimasi atas pemilu, sehingga dapat diterima oleh masyarakat internasional.

 

  1. Dukungan Sekretariatan dan Dukungan Informasi Teknologi (IT)

KPU dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Lembaga Sekretariat Jenderal KPU. Dukungan tersebut berupa dukungan SDM pegawai dan perencanaan anggaran. Dalam hal SDM pegawai, pegawai Sekretariat KPU/Bawaslu hampir semuanya berasal dari Pemerintah Dalam Negeri di KPU tingkat pusat dan Pemerintah Daerah di KPUD tingkat daerah. Sering kali, Sekretariat kurang kondusif dan kurang sejalan dengan komisioner karena timbul kompleks psikologis di kalangan pegawai bahwa atasannya bukanlah KPU melainkan Pemerintah artinya terjadi dualisme kepemimpinan dan bias kepentingan di KPU. Nasib karir kepegawaian para elit birokrat KPU masih sangat tergantung dengan “kebaikan hati” Departemen Dalam Negeri. Hal ini pada gilirannya berdampak pada efektivitas kerja dan kinerja KPU di dalam menyelenggarakan pemilu. Namun yang menarik adalah Birokrat KPU tetap mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada KPU.

Sedangkan dalam hal perencanaan anggaran penyediaan anggaran Pemilu 2014 seringkali tidak selaras (sinkron) dengan program kegiatan atau kebutuhan teknis penyelenggaraan Pemilu. Dalam banyak hal, sering ditemukan adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan tetapi tidak teranggarkan, sedangkan pada sisi lain ada anggaran-anggaran yang tidak dapat digunakan karena tidak jelas peruntukannya. Selain itu pengalokasian anggaran untuk suatu kegiatan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan jumlah peserta yang harus dilibatkan. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran sebaiknya bagian anggaran berkoordinasi dengan bagian program dan teknis penyelenggaraan Pemilu, sehingga tidak terjadi lagi adanya ketidakselarasan penganggaran dengan pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengatasi problem tersebut, perlu restrukturisasi organisasi KPU dengan menghapus Biro Perencanaan yang posisinya berada di bawah sekjen, dan membuat Badan Perencanaan yang posisinya langsung berada di bawah kordinasi anggota KPU bersama Sekjen/WasekjenKPU. Oleh karena itu perlu memahami politik internal KPU. Dasar pemikiran perlunya restrukturisasi organisasi KPUdidasarkan pada tahun – tahun pemilu dan tugas – tugas KPU pada saat tidak melakukan pemilu. Pada tahun – tahun pemilu, tentu yang dilakukan adalah mempersiapkan pemilu, seperti memperbaharui data pemilih secara berkelanjutan.  Namun pada tahun – tahun tidak melakukan pemilu, apa yang akan dilakukan ? KPU perlu melakukan pendokumentasian hasil pemilu dan perencanaan pemilu pada tahun berikutnya, mengingat dokumentasi hasil pemilu dan perencanaan pemilu sangat lemah di dalam lembaga KPU.

Dengan demikian, restrukturisasi yang dimaksud berupa :

a. Umum

Dukungan terhadap kelancaran tugas KPU

b. Keuangan

Dukungan anggaran bagi pelaksanaan tugas KPU

c. Humas

  • memberikan bimbingan dan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi KPU di setiap tingkatan
  • menyampaikan hasil pemilu

d. Hukum

Memberikan advokasi kepada KPU di semua tingkatan terhadap masalah hukum yang dihadapi lembaga maupun individu KPU yang karena tugasnya seringkali diperkarakan secara individual

e. Kepegawaian

Membuat database SDM KPU di semua tingkatan, meningkatkan profesionalisme  dalam melayani mutasi pegawai dilingkungan KPU

f. Teknis

Mengevaluasi seluruh peraturan pemilu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan petunjuk dan bimbingan kepada KPU daerah mengenai teknik penyelenggaraan pemilu

g. Logistik

  • Evaluasi logistik pemilu
  • Merencanakan logistik pemilu 5 tahun kedepan
  • Mendata logistik KPU
  • Memberikan dukungan dan bimbingan penyelenggaraan logistik pada KPU daerah

h. Pengelolaan Data

Penyediaan dan pembaharuan data pemilih baik untuk keperluan pemilu pada 5 tahun ke depan maupun untuk keperluan pemilu kepala daerah yang diselenggaran setiap tahun

Dalam hal dukungan IT, kerja – kerja KPU harus berbasis Infomasi Teknologi baik untuk mendukung kerja – kerja KPU dalam Sistem Informasi Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik (SIPOL), Sistem Informasi Logistik Pemilu (SILOG), Permasalahan daftar pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Penghitungan Suara dalam Pemilu (SITUNG).[10] Sistem informasi ini sangat membantu kinerja KPU untuk menampilkan layanan informasi on line kepada masyarakat dan peserta pemilu. Dengan keunggulan yang ada pada sistem ini memudahkan KPU memetakan informasi berbasis IT sesuai kegunaan kategorisnya yang dapat diakses oleh pemilih dan peserta pemilu.

 

  1. Daftar Pemilih

Secara prosedural proses pemilu berjalan sebagaimana aturan yang telah ditetapkan, namun terdapat penilaian buruk beberapa aspek. Meskipun demikian, secara keseluruhan aspek dimaksud berpotensi menimbukan masalah di lapangan. Dengan kualitas DP4 yang buruk bisa dipastikan betapa rendahnya tingkat validitas data pemilih, apalagi kondisi demikian semakin diperburuk dengan tidak cukup akurat dan lengkapnya daftar pemilih, yang semakin menunjukkan rendahnya kualitas daftar pemilih dan kapasitas petugas pendaftaran pemilih. Kondisi ini disebabkan karena beberapa hal yaitu :

  1. kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, keterandalan teknologi SIDALIH yang masih dipertanyakan dan keingin- tahuan masyarakat yang rendah untuk memeriksa daftar pemilih.
  2. Tidak bekerjanya Pantarlih sesuai dengan prosedur. Akibatnya DP4 semrawut dengan masih ditemukannya data ganda (kesamaan nama, alamat, tanggal lahir), pemilih yang sudah meninggal (ghost voter) dan pindah domisili tapi masih tetap ada di alamat yang lama. Juga keberadaan daftar pemilih yang belum memenuhi ketentuan pemilih.
  3. Sistem door to doorpada saat verifikasi data tidak berjalan optimal karena profesionalitas Pantarlih dalam pendataan yang tidak ada. Akibatnya pada saat menjelang dan pada hari H pencoblosan, ada warga yang sudah masuk DPT tapi tidak mendapat undangan sebagai pemilih, dipihak lain terdapat warga yang tidak ada di DPT dan tidak dapat kartu undangan memilih, tapi saat hari pencoblosan bisa memilih.
  4. Sistem, mekanisme dan prosedur pendaftaran pemilih belum terintegrasi.

Problem daftar pemilih sesungguhnya tidak hanya mereflesikan persoalan kapasitas penyelenggara teknis pendaftaran pemilih, lebih dari itu sesungguhnya juga merefleksikan problem sinkronisasi sebagaimana diharuskan oleh undang-undang yang tentunya menuntut kerjasama kelembagaan antara Pemerintah dan KPU. Adapun langkah – langkah yang perlu dilakukan dalam rangka perbaikan Daftar Pemilih yaitu :

  1. Optimalisasi data tunggal identitas kependudukan sebagai basis penyusunan daftar pemilih. Hal ini dapat dilakukan dengan meletakkan DP4 sebagai tanggung jawab pemerintah (provider) dan KPU sebagai pengguna akhir (user), dengan demikian KPU dapat mengembalikan DP4 ke pemerintah setempat apabila data tersebut bermasalah, tidak valid, dan tidak akurat.
  2. Mengembangkan sistem pendaftaran pemilih terintegrasi dengan SIAK dan berkelanjutan.

 

  1. Logistik

Logistik pemiluadalah perlengkapan pemungutan suara yang terdiri atas: (a) kotak suara, (b) surat suara, (c) tinta, (d) bilik pemungutan suara, (e) segel, (f) alat untuk mencoblos pilihan, dan (g) tempat pemungutan suara. KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Sedangkan Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Khusus dalam hal pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Problem utama dalam hal perencanaan logistik adalah soal transparansi pengadaan logistik dan keterlambatan pendistribusian ke daerah sehingga menyebabkan tertundanya pemilu. Terkait dengan masalahtransparansi pengadaan logistik, sering kita temukan laporan adanya kertas suara lebih di hampir setiap TPS,  pemilih yang dapat mencoblos berkali – kali,  dan proses distribusi kotak suara tanpa penjagaan yang ketat. Sedangkan dalam hal pendistribusian logistik, permasalahan Permasalahan geografis yang berat menjadikan logistic tidak sampai tepat waktu.

Mengingat logistik merupakan jantung dalam proses penyelenggaraan pemilu, maka perlu perbaikan mekanisme dan prosedur pengadaan logistik, serta perencanaan logistik yang matang dan pengamanan dokumen pemilu. 
keseluruhan harus ditempatkan
sebagai bagian integral manajemen strategik pemilu.

Terhadap persoalan di atas, diperlukan energy yang kuat untuk memperbaiki manajemen dan tata kelola pemilu. Sebaik apapun solusi yang ditemukan, tidak cukup jika hanya sekedar rekomendasi, namun yang paling dibutuhkan adalah kemauan dari penyelenggara pemilu, khususnya kepemimpinan dalam KPU untuk mau bekerja secara profesional, adil dan transparan.

 

PENGUATAN PERAN PARTAI POLITIK  (PARPOL) DALAM PROSES REKRUTMEN

Partai Politik sebagai peserta pemilu tentu memiliki peran yang sangat menentukan terwujudnya pemilu yang demokatis, berkualitas dan berintegritas. Berjalannya demokrasi sangat tergantung dari keterlibatan partai politik sebagai institusi yang mewakili ideologi, kepentingan dan keragaman masyarakat. Partai politik ditempatkan sebagai wahana efisiensi kerja demokrasi dalam masyarakat moderen yang plural. Di tengah bertambahnya jumlah warga negara, menjadi hal yang tidak memungkinkan untuk melibatkan setiap warga negara secara langsung dalam pengambilan keputusan publik. Olehnya sistem perwakilan menjadi pilihan, dan partai politik memegang peran sebagai media aspirasi yang efektif dalam menjembatani kepentingan rakyat.[11]

Kondisi politik kepartaian belakangan ini menimbulkan kontradiktif dengan tujuan dari pendirian partai politik. Keberadaan partai politik tidak lagi menjadi penting bagi rakyat. Parpol sekarang lebih terlihat sebagai saluran bisnis untuk meraih jabatan politik atau untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu. Berbagai perilaku para politikus partai tersebut pada akhirnya membuat parpol terlihat seperti telah bermetamorfosa. Parpol telah mengubah dirinya menjadi institusi bisnis murni.

Gagalnya Partai politik dalam menjalankan fungsi – fungsinya sebagai partai politik sangat erat kaitannya dengan regulasi yang dibuat oleh DPR RI melalui UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai politik sehingga Partai Politik kehilangan arah dalam menjalnkan perannya dalam negara dan masyarakat. UU merupakan pijakan awal membangun sistem politik kepartaian di Indonesia. Menurut J. Kristiadi UU Parpol momentum yang tepat melakukan reformasi partai politik.[12] Dalam UU tersebut dinilai menimbulkan banyak persoalan dalam aturannya, seperti : 1). Sistem multi partai yang berimplikasi pada ketidakstabilan pemerintahan dan politik. Hal ini disebabkan karena banyak peserta pemilu yang pada gilirannya mempersulit pemenangan mayoritas, sehingga terbentuk pemerintahan koalisi yang rapuh; 2). Belum terlembaganya partai politik sebagai organisasi moderen, dimana sikap dan perilaku partai politik belum terpola, sehingga belum terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip – prinsip dasar politik; 3). Belum maksimalnya peran, tugas dan fungsi Partai Politik baik terhadap negara maupun rakyat; 4). Belum muncul kemandirian partai politik terhadap pendanaan partai, sehingga masih sangat tergantung dengan sumbangan pemerintah.[13]

Fenomena politik diatas sebenarnya adalah bias yang ditimbulkan akibat dari  buruknya sistem politik kepartaian. Partai politik tidak mampu lagi mengolah partainya menjadi lebih baik, dan masih menghadapi berbagai permasalahan. Diantaranya : tidak berfungsinya partai sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen poltik, dan pengatur konflik. Partai Politik lebih sering berfungsi sebagai alat kepentingan individu daripada agrerasi kepentingan kelompok.[14] Persepsi ini semakin diperkuat oleh adanya survey – survey lembaga penelitian yang menunjukkan bahwa partai – partai politik saat ini belum cukup mampu melahirkan elite – elite politik yang memiliki sense keberpihakan yang tinggi terhadap masyarakat. Kepercayaan masyarakat sangat rendah terhadap efektivitas partai sebagai media penyalur aspirasi dan kepentingan politik.[15]

Partai politik sebagai pilar demokrasi memiliki peran strategis dalam melahirkan para pemimpin bangsa di Republik ini. Kontribusi yang demikian besar ini akan menjadi lebih bermakna manakala para pemimpin partai yang diamanati rakyat untuk memimpin bangsa ini mampu berperan optimal membawa kehidupan bangsa ini lebih adil dan sejahtera. Berangkat dari urgensi keberadaan partai politik, maka kekuasaan dan kepemimpinan adalah unsur yang tidak bisa terpisah dari partai politik. Kekuasaan dibangun untuk mengelola pemerintahan, dan pemerintahan membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Partai politik-lah yang memiliki tugas besar untuk mempersiapkan calon pemimpin yang diharapkan mampu mengatur jalannya pemerintahan baik dalam konteks pemerintahan lokal maupun nasional.

Menjelang pelaksanaan pemilu, menjadi tugas besar bagi partai politik untuk mulai menyeleksi kader – kader partai yang layak di usung sebagai pemimpin bangsa ini dalam pemilu Legislatif DPR dan DPRD baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Berdasarkan pengalaman dari pemilu ke pemilu, pola rekrutmen calon legisltif di tingkat partai politik masih menemui sejumlah kendala, sehingga berdampak negatif pada kualitas legislatornya. Kecenderungan partai politik menetapkan calon legislatif untuk berkompetisi dalam pemilu lebih didasarkan pada aspek popularitas dan kemapanan, bukan pada aspek aksebilitas dan kemampuan calegnya.

Beberapa hal yang masih menjadi kendalah dalam proses rekrutmen adalah :

  1. Proses rekrutmen tidak berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Sejumlah partai politik besar memang telah menyusun pedoman rekrutmen calon (penjaringan, penyaringan, dan penetapan dalam daftar berikut nomor urut) tetapi sekelompok kecil elite partai politik begitu dominan dan berpengaruh dalam menentukan nomor urut atau nominasi dalam daftar calon.[16]Masyarakat tidak bisa ikut menentukan siapa saja yang berhak duduk dalam daftar calon karena hal itu merupakan otoritas penuh partai politik. Masyarakat seakan dipaksa “membeli kucing dalam karung”.Akibatnya, calon sama sekali tidak memiliki kepekaan terhadap nasib konstituen karena dia merasa hanya “mewakili” daerah administratif, bukan konstituen yang sebenarnya, yang berakibat upaya membangun akuntabilitas dan responsivitas menjadi sangat lemah.
  2. Dalam proses rekrutmen tidak ada relasi antara partai politik dan masyarakat sipil.Masyarakat sipil (civil society) hadir sebatas sebagai bilangan angka, bukan layaknya konstituen yang harus dihormati dan diperjuangkan aspirasinya.[17] Pada saat bersamaan berbagai organisasi masyarakat berperan sebagai underbouw, mesin politik yang bertugas sekedar memobilisasi massa, bukan sebagai basis perjuangan politik partai. Di mata aktivis organisasi masyarakat, partai politik bukanlah bagian dari gerakan sosial untuk mempengaruhi kebijakan dan mengontrol negara, namun tidak lebih sebuah “kendaraan politik” pihak tertentu untuk meraih kekuasaan dan kekayaan. Anggota legislatif berorientasi pada kekuasaan dan kekayaan, bukan pada misi perjuangan yang berupaya memberdayakan rakyat sehingga pada saat duduk di lembaga perwakilan, mereka melupakan massa yang menjadi basis dukungannya.
  3. Dalam proses rekrutmen, partai politik sering menerapkan pendekatan “asal comot” terhadap calon yang dipandang sebagai “mesin politik” atau “anjungan tunai mandiri” (ATM). Hal itu cenderung mengabaikan aspek legitimasi, komitmen, kapasitas, dan misi perjuangan. Partai politik dengan segala kelebihannya mencomot mantan tentara dan pejabat, ulama (yang selama ini menjadi penjaga moral), intelektual dan akademisi yang haus kekuasaan dan mendambakan mobilitas vertikal.
  4. Proses kampanye (sebagai bagian dari mekanisme rekrutmen) jauh dari upaya pengembangan ruang publik yang demokratis, dialog terbuka, dan sebagai upaya membuat kontrak sosial untuk membangun visi bersama, melainkan hanya sebagai ajang unjuk kekuatan dan obral janji. Bagi para pendukung partai politik, kampanye menjadi ajang pesta dan arena untuk menyalurkan ekspresi identitas yang di mata sebagian orang tampak kurang beradab. Tak heran jika rata-rata jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (voters turn-out) cukup besar untuk ukuran pemilu di negara demokrasi baru. Sebagian terbesar mereka adalah pemilih rasional dan pemilih kritis yang termasuk kategori problem solving oriented, serta pemilih skeptis yang tidak memiliki orientasi pada ideologi dan visi-misi atau program kerja kontestan.
  5. Pemilu dan proses rekrutmen dikerjakan di tengah struktur “massa mengambang” yang kurang terdidik dan kritis. Dalam waktu lama masyarakat tidak memperoleh pendidikan politik yang sehat sehingga jutaan pemilih yang ada rentan terhadap praktik-praktik mobilisasi. Kampanye-kampanye partai politik mengandalkan pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak massa dengan dentuman musik hiburan dan raungan kendaraan bermotor yang acapkali memekakkan telinga.[18]Meski saat ini merupakan era keterbukaan, bukan berarti pendidikan politik menjadi agenda utama partai-partai politik. Akibatnya, budaya politik yang partisipatif belum terbangun. Kondisi ini tidak memungkinkan terjadinya proses rekrutmen secara terbuka dan partisipatif.
  1. Sistem pemilu proporsional telah melanggengkan budaya oligarki. Elite partai politik di daerah menjadi sangat berkuasa dalam proses rekrutmen, yakni menentukan siapa yang memperoleh “nomor topi” dan yang mendapatkan “nomor sepatu”. Praktik oligarki itu cenderung memelihara kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang sangat tertutup. Alih-alih menghasilkan legislatif yang representatif dan mandatori, situasi itu hanya akan memunculkan legislatif bertipe partisan yang lebih loyal kepada partai politik.

Dalam rangka upaya  peningkatan demokrasi, perlu ditanamkan bahwa pemilu bukan ritual lima tahunan sekadar untuk mengganti pejabat public, tetapi yang paling tepat adalah memilih kepemimpinan baru. Untuk menyelamatkan demokrasi, perlu mendorong munculnya mandatori-mandatori rakyat yang memberikan referensi baru dan keleluasan bagi rakyat dalam memilih pemimpin baru. Partai politik harus mendorong demokratisasi rekrutmen politik, dimana harus membuka ruang partisipasi publik, memperlebar akses sistem bagi lahirnya mandatori rakyat.

Berangkat dari peran dan fungsi partai politik, maka partai politik sebagai organisasi modern harus mengembangkan etika berpartai secara modern pula dengan mengembangkan model rekrutmen caleg melalui pemilihan pendahuluan di tingkat internal partai politik. Sejalan dengan Richard S, Katz, menurut Hazan dan Rahat, ada tiga alasan mengapa pemilihan pendahuluan penting dilakukan yaitu : 1). Kandidat merupakan salah satu aktor utama yang menentukan arah kegiatan partai politik sehingga perlu diidentifikasi posisi kekuasaan dalam partai dan bagaimana kekuasaan itu digunakan; 2). Seleksi kandidat juga merupakan komponen utama untuk memahami evolusi berbagai model organisasi partai yang berbeda; 3). Seleksi kandidat juga mempengaruhi faktor luar partai, yaitu pilihan yang dihadapi pemilih, komposisi badan legislatif, kekompakan fraksi-fraksi di parlemen, kepentingan yang menonjol dalam perdebatan kebijakan, dan produk legislatif yang dihasilkan.[19]Dalam karya yang sama, Hazan dan Rahat mengidentifikasi empat dimensi yang dilakukan dalam proses seleksi kandidat partai yaitu ketentuan yang mengatur persyaratan calon; siapa yang menyeleksi kandidat; derajat sentralisasi dalam proses seleksi calon; dan metode seleksi kandidat, antara penunjukan ataukah pemungutan suara.

Adanya pemilihan pendahuluan di tingkat partai politik akan mempengaruhi karakteristik dasar politik dan pemerintahan demokratif modern (candidate selection affects the fundamental nature of modern democratic politics and governance). Seleksi kandidat partai merupakan komponen kunci praktik demokrasi modern sehingga wajib dipertimbangkan dalam menilai apakah negara secara luas sudah demokratis atau belum.[20]

Pelaksanaan pemilihan pendahuluan di tingkat partai tentu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah demokratisasi partai secara internal akan memajukan budaya demokrasi yang sangat diperlukan, baik di dalam partai maupun dalam masyarakat.Partai politik yang menggunakan prosedur yang secara internal demokratis cenderung memilih pemimpin yang cakap dan dikehendaki oleh publik, mengadopsi kebijakan yang lebih responsif, dan sebagai akibatnya partai akan cenderung mendapatkan dukungan besar dalam pemilihan umum. Selain itu, prosedur internal partai yang demokratis memiliki pengaruh positif pada representasi aspirasi pemilih dan memperkuat organisasi partai karena menarik minat anggota baru dan menciptakan ruang bagi gagasan baru.

Sedangkan dampak negatifnya adalah beresiko timbulnya konflik internal partai. Prosedur seleksi kandidat yang terlalu terbuka atau terlalu cepat dibuka akan menciptakan konflik antar faksi dalam partai sehingga pada gilirannya akan membuat partai menjadi organisasi yang tidak efektif. Konflik partai yang berkepanjangan akan memperlemah kapasitas partai dalam pemilihan umum. Selain itu, pemilihan pendahuluan akan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Hal ini tentunya menyulitkan bagi partai sendiri, mengingat sumber pendanaan partai politik di Indonesia sebagian besar masih berasal dari partai politik. Kondisi inilah yang mendorong sebagian besar partai politik menentukan kandidatnya berdasarkan transasksi politik, bukan berdasarkan seleksi kandidat partai. Metode ini adalah pilihan bagi partai politik, sekalipun akan berhadapan dengan tekanan dan kebutuhan politik, namun perlu penguatan keyakinan bahwa demokrasi dan rakyat adalah yang utama. Dalam hal rekrutmen kandidat, tentu partai politik tidak boleh bermain – main dengan mempersembahkan kepada rakyat calon legislatif asal “comot”.

 

PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA

            Salah satu indikator keberhasilan sebuah Pemilihan umum dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Dalam penyelenggaraan Pemilihan umum, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bagaimana masyarakat tersebut ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, seperti partisipasi masyarakat untuk ikut serta memberikan hak suaranya dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum, pemilih berada pada posisi yang sejajar atau setara dengan KPU, partai politik dan stakeholder lainnya. Peserta pemilu membutuhkan dukungan pemilih, begitu juga dengan penyelenggara pemilu yang berusaha meningkatkan keterlibatan pemilih dalam pemilu.

Ditengah pentingnya keberadaan pemilih dalam pemilu yang demokratis, justru pada sisi lain kepentingan pemilih diindahkan. Pemilih hanya diposisikan sebagai objek dalam pertarungan politik antar peserta pemilu baik partai politik maupun kandidat, bahkan pemilih “direpotkan” oleh berbagai kandidat tanpa informasi dan referensi yang memadai. Tidak ada keterbukaan akses terhadap rekam jejak peserta pemilu, serta kurangnya akses terhadap informasi kepemiluan. Dan yang lebih mengenaskan lagi adalah pemilih “dimanjakan” dengan imbalan untuk memilih salah satu kandidat Ini berarti pemilih belum terjamin keamanan, kemudahan dan kenyamanannya dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Permasalahan di atas jelas akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, khususnya untuk memberikan hak suara dalam penyelenggaraan pemilu. Ketika kepentingan rakyat tidak bisa terakomodir dalam pemilu maka keinginan pemilih untuk berpartisipasi akan sangat rendah. Sepanjang keberadaan pemilih diposisikan sebagai objek dalam proses demokrasi ini, maka keterlibatannya dalam pemilu tidak cukup signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada tiga persoalan besar dalam penyelenggaraan pemilu terkait dengan pemilih, yaitu :

  1. Rendahnya Partisipasi Pemilih Dalam Menggunakan Hak Suara
  2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilih pemimpin yang terbaik untuk mewakilinya di eksekutif dan legislatif, bahkan masyarakat cenderung berprilaku politik pragmatis
  3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu.

Menghadapi ketiga persoalan besar tersebut, KPU bersama dengan partai politik dan masyarakat harus lebih giat lagi melakukan sosialisasi pemilu. Sosialisasi pemilu bertujuan memberikan pendidikan politik, membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat. Membangun kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Sosialisasi pemilu berupa pendidikan pemilih (voters education) tentang pendaftaran pemilih, manfaat pemilu, tata cara pemilu, tata cara pencoblosan, pentingnya penggunaan hak suara, tentang visi, misi dan program Peserta Pemilu/Calon, tentang pemungutan dan penghitungan suara dan tentang tata cara seluruh tahapan Pemilu kepada seluruh pemangku kepentingan Pemilu Demokratis. Melihat tema sosialisasi Pemilu sesungguhnya lebih tepat dilaksanakan oleh KPU beserta seluruh jajarannya di daerah karena Penyelenggara Pemilulah yang lebih menguasai substansi ketentuan tentang tata cara seluruh tahapan Apabila Sosialisasi Pemilu dapat dilakukan secara meluas dan efektif oleh penyelenggara Pemilu bekerjasama dengan berbagai unsur masyarakat sipil, maka partisipasi pemilih dan berbagai unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu akan dapat meningkat.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam memberikan suara, tidak cukup dengan hanya mensosialisasikan pemilu ke masyarakat, tetapi perlu dibarengi dengan upaya KPU menjamin warga Negara masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena hanya pemilih terdaftar sajalah yang berhak memberikan suara. Selain itu juga perlu memberikan kemudahan secara teknis kepada pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Kemudahan bagi pemilih dapat dilakukan dengan pemberian suara yang sederhana, singkat dan jelas, seperti memberikan suara kepada satu partai politik Peserta Pemilu atau kepada satu nama calon. Pemberian suara yang kompleks dan rumit akan membingungkan pemilih dan tentu saja berakibat surat suara tidak sah.

Sosialisasi politik, khususnya tentang pemilu sangat penting dilakukan agar penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu semakin berkualitas. Bagaimanapun juga pemilu telah menjadi harga mati sebagai mekanisme untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sosialisasi politik yang berhasil dengan baik dengan sendirinya akan mendukung pemilu menjadi lebih baik. Pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya ataupun pemilu Kepala Daerah di berbagai daerah di Indonesia harus menjadi pelajaran tentang bagaimana harus menyelenggarkan pemilu dengan lebih baik

 

REKOMENDASI

  1. Perlu penguatan kinerja KPU dan Jajarannya di daerah, dengan melakukan : 1). Membangunprofesioanalisme dalam penyelenggaraan pemilu; 2). Merancang seleksi anggota KPU/KPUD, dan penyelenggara ad hoc (PPK, PPS dan KPPS) yang terbuka,  transparandan berkualitas; 3).  Penataan organisasi berupa perencanaan dan persiapan penyelenggaraan pemilu yang lebih matang, professional, jujur dan adil.
  2. Melakukan perbaikan di Internal Partai Politik dengan membangun pola rekrutmen dan pengkaderan yang sehat. Partai politik sebagai salah satu aktor utama demokrasi, maka harus menunjukkan partai politik secara internal juga harus demokratis (intra-party democracy).
  1. Menghadapi problematika prilaku pragmatis dan rendahnya partisipasi politik masyarakat maka diperlukan keseriusan dan perhatian yang besar dari seluruh stakeholder (KPU, Partai Politik, Pemerintah dan Masyarakat/Kelompok Masyarakat) untuk merubah kultur masyarakat yang masih mementingkan kepentingan sesaat dari pada kepentingan jangka panjang, dan belum mendasarkan pilihannya berdasarkan program. Selain itu, juga perlu menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan pemimpinan yang mampu membawa kemajuan bagi daerahnya melalui sosialisasi dan pendidikan politik.

 

CATATAN KAKI 

[1]  James MacGregor Burns lebih lanjut mengemukakan bahwa pemilu yang demokratis memiliki setidak-tidaknya empat unsur esensial, yaitu: (a) Semua warga negara mempunyai hak pemungutan suara yang sama (All citizens should have equal voting power); (b). Semua pemilih mempunyai hak akses terhadap fakta, melakukan kritik, menyampaikan gagasan dan pandangan kepada seluruh calon (Voters should have the right of access to facts, criticism, competing ideas, and the views of all candidates); (c). Semua warga negara harus bebas berorganisasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan politiknya (Citizens must be free to organize for political purposes); (d)
Pemilu diputuskan oleh mayoritas – atau sekurang-kurangnya pluralitas (Elections are decided by majorities – or at least pluralities). 
Sumber : James MacGregor Burns, et al. 1989. Government by the People. Englewood Cliffs-New Jersey: Prentice Hall, halm. 7-8

[2]Gotfridus Goris Seran, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain, 2013, Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu, halm. 16

[3] J.B. Kristiadi, Jalan Panjang dan Berliku Menuju Demokrasi, Sebuah Pengantar Dalam Profil Pemilu 2004, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

[4] Khairul Fahmi menekankan bahwa istilah kedaulatan rakayat dengan demokrasi tidak dapat dipisahkan seperti dua sisi mata uang. “kedaulatan rakyat” merupakan falsafah, sedangkan “demokrasi” istilah bagi salah satu system politik yang jiwanya adalah kedaulatan rakyat. Lihat “Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Raja Grafindo  Persada, Cetakan I, Jakarta 2011.

[5] Rumusan ini merupakan hasil amandemen UUD 1945 yang sebelumnya berbunyi”Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majleis Permusyawaratan Rakyat”.

[6] Ramlan Surbakti,dkk, mengidentifikasi dalam UUD 1945 hasil amandemen telah ditentukan prinsip-prinsip system politik demokrasi yang sudah digariskan dalam konstitusi mencakup setidaknya empat belas prinsip antara lain pembagian kekuasaan Negara (legisltif, eksekutif dan yudikatif, pemeriksaan kekuasaan Negara dan penyelenggara pemilu yang seimbang dan saling memngawasi, Negara hokum dan konstitualisme, pemerintahan presidensial, …dst, lihat dalam “Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif, Kemitraan, Jakarta 2011.

[7]Partai Politik pada akhirnya hanya menjadi milik para pemodal besar, karena cukup dipahami bahwa mendirikan partai, atau menjadi orang penting di Parpol membutuhkan sumberdaya politik yang besar (uang). Sumberdaya ini juga diperlukan untuk memelihara dukungan maupun mempertahankan posisi politik, agar memperoleh suara besar dalam pemilu. Banyak kontestan politik yang ikut bertarung tidak siap kalah, akibatnya melakukan rekayasa politik melalui propaganda gelap (black propaganda) dan kampanye gelap (negative campaign). Seharusnya yang dilakukan para elit adalah  dengan membangun fondasi demokrasi di negara ini dengan cara-cara elegant, fair play, bersih, terhormat dan sesuai dengan tatakrama, etika politik dan kultur politik bangsa kita.

[8] Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2014 oleh KPU dan LP3ES.

[9] Ke -11 prinsip kerja tersebut dijadikan indikator bagi sejumlah lembaga survey yaitu LP3ES dan Kemintraan dalam menilai kinerja penyelenggara pemilu, utamanya evaluasi pemilu 2014. Hasil penelitian menunjukkan kinerja KPU dan Bawaslu belum optimal. Masih perlu perbaikan baik dari aspek teknis maupun regulasi. Sumber : Laporan Evaluasi Pemilu tahun 2014, di Tiga Provinsi (Sumatra Utara, Jawa Tengah dan Papua), Jakarta, 21 Desember 2014.

[10]Sistem Informasi Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik (SIPOL) yaitu sistem yang dibangun untuk membantu KPU dan partai politik (parpol) dan pihak-pihak terkait dalam menjalankan pekerjaan yang terkait dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol sebagai peserta pemilu; Sistem Informasi Logistik Pemilu (SILOG) yaitu sistem yang dibangun untuk membantu KPU di dalam mengelola logistik pemilu; Permasalahan daftar pemilih (SIDALIH) yaitu siatem  yang digunakan dalam aplikasi Sistem Informasi Daftar Pemilih yang mampu menyimpan data pemilih secara nasional; Sistem Informasi Penghitungan Suara dalam Pemilu (SITUNG) yaitu sistem yang dibangun untuk membantu KPU di dalam menghitung suara yang diperoleh peserta pemilu.

[11] Firman Subagyo; Menata Partai Politik, Dalam Arus Demokratisasi Di Indonesia; RMBOOKS; Jakarta; 2009; Hal. 77

[12] J. Kristiadi; Perubahan UU Parpol, Regulasi Formalin; Kompas; Senin, 20 Desember 2010

[13] Naskah Akademik RUU  tentang perubahan atas Undang – Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; Badan Legislasi DPR RI.

[14] Firman Subagyo, Menata Partai Politik, Dalam Arus Demokratisasi Indonesia; RMBOOKS, Jakarta, Hal. V. Pengantar

[15] Ibid

[16]Lihat Syamsuddin Haris (ed), Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai – Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004, Jakarta; Gramedia, 2005.

[17]Nico L. Kana (eds), Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004, Yogyakarta-Salatiga : Pustaka

[18]Lihat Firmanzah, Marketing Politik – Antara Pemahaman dan Realitas, (Jakarta: YOI, 2007).
23 Mobilisasi pemilih terlihat dalam kampanye-kampanye dengan pertemuan-pertemuan dan rapat- rapat akbar. Mereka yang termobilisasi umumnya adalah pemilih yang masuk kategori ideology

[19]Reuven Y. Hasan dan Gideon Rahat, Democracy Within Parties: Candidate Selection Methods and their Political Consequencies, Oxford: Oxford University Press, 2010, h. 10

[20]Seleksi kandidat dapat dipilah dalam dua spektrum inklusif dan eksklusif, yaitu pemilihan pendahuluan terbuka (open primaries), pemilihan pendahuluan tertutup (closed primaries). Yang berhak memberikan suara pada pemilihan pendahuluan terbuka bukan saja anggota partai politik yang mengadakan pemilihan calon, tetapi juga pemilih terdaftar lainnya, baik berstatus anggota partai lain maupun yang independen. Sedangkan yang memberikan suara pada pemilihan pendahuluan tertutup hanya anggota partai politik yang mengadakan pemilihan calon tersebut. Pada pemilihan pendahuluan suara diberikan oleh pemilih secara rahasia, sedangkan pada kaukus suara diberikan oleh pemilih secara terbuka kepada calon. Yang hadir dan yang berhak memberikan suara pada konvensi partai tingkat lokal ataupun nasional adalah degelasi yang dipilih oleh anggota partai politik yang mengadakan pemilihan calon tersebut. Nama-nama calon diseleksi dan diajukan oleh partai. Pemberian suara didahului diskusi dan perdebatan antara delegasi dengan calon ataupun antar delegasi tentang kebijakan yang akan diperjuangkan oleh calon. Ibid