Pemikiran

Menakar Urgensi Perppu Ormas: Pertimbangan untuk DPR
25.09.17
penulis Andi Zastrawati - dilihat 1.796 kali

Oleh : Dr. Andi Zastrawati  (Doktor Ilmu Politik UI)

 Kontroversi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) kini akan dibahas di Komisi II DPR RI. Hingga saat ini, Perppu masih dipandang sebagai hak subjektif Presiden, dan untuk menilainya sebagai sebuah kebenaran yang objektif, Perppu harus disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Jadi untuk saat ini, pengertian kegentingan yang memaksa masih merupakan  subjektif Presiden. Namun subjektifitas Presiden harus didasarkan kepada keadaan adanya kegentingan yang memaksa, dimana dibutuhkannya suatu Undang-undang yang sifatnya mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting dan sifatnya menyentuh bagi seluruh bangsa. Dalam hal ini DPR harus mempertimbangkan untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan juga berdasarkan argumentasi yang kuat atas kegentingan yang memaksa tersebut.

 

Pendahuluan

Ini kali pertama saya menulis tentang Perrpu Ormas setelah ramai diberitakan di media. Silang pendapat, saling tuding, saling serang antar pakar, politisi, akademisi, bahkan masyarakatpun angkat bicara menanggapi terbitnya Perppu. Karena Perppu ini akan segera dibahas di Komisi II DPR RI, maka saya tergelitik mengkaji ulang urgensi kebedaraan Perppu Ormas melalui tulisan ini. Perppu Ormas akan mengalami pergulatan pemikiran dan kembali diuji keampuhan dan kebenarannya, akankah Perppu ini di Undang – Undangkan atau sebaliknya ditolak DPR ? DPR sebagai rumah rakyat tentu harus mampu menempatkan Perppu Ormas di atas kepentingan rakyat dengan benar – benar menganalisa dan mengkaji materi Perppu dari segala aspek. Oleh karena diharapkan peran DPR dalam membahas substansi Perppu No. 2 Tahun 2017 dapat menampung aspirasi masyarakat. Selain itu, DPR dalam mempertimbangkan untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan harus berdasarkan argumentasi yang kuat atas kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang – undangan lainnya.

Pro Kontra terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan hingga saat ini terus bergulir. Sejumlah kalangan meragukan urgensi kelahiran Perppu yang dinilai tidak memenuhi aspek kegentingan yang memaksa, hingga pada persoalan substansi dari Perppu yang telah memunculkan perdebatan dan menuai kontroversi dari berbagai pihak.

Sejumlah kalangan berpendapat bahwa keberadaan Perppu berpotensi menimbulkan keresahan karena akan mengancam kebebasan masyarakat dalam berpendapat, berekspresi, dan berserikat. Selain itu, ada kekhawatiran masyarakat jika Perppu akan digunakan oleh pemerintah (rezim penguasa) sebagai “mesin penggilas” untuk membatasi, bahkan melarang ormas-ormas yang dipandang oleh pemerintah telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kekhawatiran masyarakat ini’lah menambah suhu politik semakin memanas  dan memancing emosi publik.

Sedangkan dari sudut pandang Pemerintah, penerbitan Perppu dilatarbelakangi oleh  spirit untuk : 1). Merawat kebhinekaan dan kebangsaan, serta menjaga toleransi dan hak-hak sipil masyarakat yang selama ini dirusak oleh sejumlah kelompok radikal-intoleran; 2). Mengontrol kebebasan berdemokrasi yang berakibat dapat menodai dan merusak nilai kebebasan dan demokrasi itu sendiri; 3). Menertibkan ormas-ormas yang tidak sejalan dengan cita – cita NKRI dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dampak hukum setelah diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017, Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pencabutan status badan hukum tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI. Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai perintah Perppu No. 2 Tahun 2017.

Pencabutan status badan hukum HTI disebabkan karena aktivitas HTI dinilai mengancam kedaulatan politik negara. HTI mengusung ideologi khilafah yang secara garis besar bersifat transnasional, yang berorientasi meniadakan nation state (negara bangsa) dan jelas menyimpang dari ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[1] Dengan berlakunya Perppu ini, secara otomatis ormas HTI tidak dapat melakukan pembelaan  hukum karena beberapa aturan baru dalam Perppu telah menganulir pasal yang terkait dengan mekanisme hukum yang bisa dipergunakan oleh ormas yang merasa dirugikan karena dibubarkan.

Pasca dibubarkannya HTI, banyak kalangan yang mengkritisi dan mempertanyakan tujuan lahirnya Perrpu Ormas. Bahkan tidak sedikit masyarakat  beranggapan keberadaan Perppu Ormas akan mengancam kebebasan warga Negara dalam berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Namun perlu diingat meskipun hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dijamin oleh UUD 1945 bukan berarti aktivitasnya bisa sebebas-bebasnya. Oleh karena itu untuk menyeimbangkan diperlukan pembatas oleh Negara, tetapi Negara juga tidak boleh melakukan tindakan sewenang – wenang dengan membatasi hak asasi tersebut. Seperti pembubaran ormas, dalam kasus ini harus terikat kepada kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud ditetapkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yaitu pembatasan ditetapkan dengan undang-undang, dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selain itu pembatasan dan pembubaran Ormas tersebut dimaksudkan dalam rangka memastikan keamanan dan ketertiban umum.

 

Mengukur Aspek Kegentingan yang Memaksa

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) Presiden berhak menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Namun yang menjadi pertanyaan sebagian besar masyarakat adalah kegentingan yang memaksa seperti apa yang mendorong Pemerintah menerbitkan Perppu ?

Dalam pandangan sosial politik, penerbitan Perppu tidaklah tiba-tiba hadir tanpa alasan. Penerbitan Perppu dipicu oleh kondisi politik dalam negeri, yaitu : Pertama, Memanasnya perbedaan pandangan dari kelompok masyarakat yang mengarah pada benturan ideologi, agama dan suku. Akibatnya, muncul superiortas atas klaim kebenaran satu kelompok, propaganda kebencian yang disebar  di media sosial maupun nyata, serta aksi-aksi kekerasan yang tidak sungkan lagi dipertontonkan di publik. Problem sosial politik tersebut, jika tidak segera diatasi dapat menyebabkan rapuhnya NKRI dan lunturnya ideologi Negara yaitu Pancasila dan UUD 1945.[2]

Kedua, Berkembangnya paham radikalisme yang disebarkan oleh sejumlah ormas dengan tujuan untuk mengganti dasar Negara (anti Pancasila). Dampak sosialnya adalah muncul ekspresi fanatisme berlebihan pada satu kelompok yang mengarah pada tindakan intoleransi. Persoalan ini, jika terus dibiarkan akan mengancam keberagaman di Indonesia, serta merongrong persatuan dan keutuhan NKRI.

Ketiga, Maraknya kritikan yang mengarah pada perlawanan masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintahan Jokowi.[3] Perlawanan ini berdampak pada pengelompokan masyarakat antara yang mendukung pemerintah dengan yang tidak mendukung pemerintah, celakanya pengelompokan ini setelah ditelusuri berbasis agama dan suku. Masing – masing kelompok saling menyerang, saling hujat di media sehingga memancing munculnya konflik sosial.

Keempat, tersebarnya berita yang belum dijamin kebenarannya (hoax)  di media sosial yang diekspresikan dalam bentuk perang dunia maya.  Konflik dunia maya sampai menyerang kredibelitas kelompok tertentu sehingga ruang publik sudah tidak aman lagi sebagai media komunikasi yang mendidik.[4] Konstruksi informasi yang disebar ke dunia maya juga berisi penyebaran kebencian yang tidak hanya menyulut kebencian antar kelompok, tetapi juga menyerang pemerintah.

Sedangkan dari sudut pandang hukum perundang-undangan, untuk menilai apakah perppu konstitusional atau inkonstitusional, maka dapat digunakan 2 tolak ukur yaitu tolak ukur formil dan tolak ukur materiil. Ukuran formil perppu salah satunya menilai konteks lahirnya sebuah Perppu, apakah genting atau tidak.

Berdasarkan Pertimbangan Mahkamah (ratio decidendi) dalam  Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan PERPPU, yaitu:

  • Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat  berdasarkan Undang-Undang;
  • Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
  • Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dalam pertimbangan selanjutnya, MK berpendapat bahwa pengertian kegentingan yang memaksa tidak dimaknai sebatas hanya adanya keadaan bahaya sebagaimana  dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945. Pengertian keadaan bahaya dalam kasus ini jika dapat berimplikasi tidak terlaksananya proses pembentukan Undang-Undang secara normal, namun keadaan bahaya bukan juga satu-satunya keadaan yang menyebabkan timbulnya kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari tafsir hukum atas klausul “kegentingan yang memaksa” dalam kasus Perppu tentang Ormas tidak harus disamakan dengan adanya keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, militer, atau keadaan perang. Darurat negara atau staatsnoodrecht  dimaksudkan yakni adanya sifat luar biasa sebagai tindakan yang tidak lazim hanya sebatas pengambil alihan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif ke tangan Presiden. Dalam situasi normal, pembentuk undang-undang berada dalam kekuasaan DPR. Sedangkan dalam situasi tidak normal atau hukum darurat negara, tindakan luar biasa dan tidak lazim, pembentuk undang-undang diambil alih Presiden.

 

Menyoal Materi Perppu No. 2 Tahun 2017

Dari salinan Perppu No. 2 Tahun 2017, mengubah 5 (lima) pasal dalam UU Ormas yaitu Pasal 1, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62, serta menghapus 18 pasal. Ketentuan yang mengalami perubahan antara lain :

  1. Pengertian ormas dalam Pasal 1 Perppu No. 2 Tahun 2017. Pasal 1 Perppu ini antara lain mengubah pengertian ormas menjadi lebih tegas dari sebelumnya dengan menambahkan frasa UUD Tahun 1945. Menurut Perppu ini, ormas memiliki pengertian:

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan ditambahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa seluruh aktifitas Ormas harus patuh dan tunduk pada Pancasila dan UUD 1945. Ini sekaligus menunjukkan adanya larangan keras bagi Ormas untuk menganut ideologi lain selain Pancasila dan UUD 1945.

  1. Perubahan Pasal 59 Perppu No. 2 Tahun 2017 yang mengatur secara spesifik hal-hal yang dilarang dilakukan oleh ormas. Larangan terhadap ormas dalam Pasal 59 Perppu No. 2 Tahun 2017 adalah :

1) Ormas dilarang:

  1. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
  2. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
  3. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

2)  Ormas dilarang:

  1. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  2. mengumpulkan dana untuk partai politik.

3) Ormas dilarang:

  1. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
  2. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
  3. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
  4. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Ormas dilarang:

  1. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
  2. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  3. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Diaturnya pasal larangan dalam Perppu menunjukkan keseriusan pemerintah menertibkan Ormas, utamanya Ormas yang selama ini ikut mengawasi pelanggaran hukum dan sosial di Masyarakat. Dalam konteks keamanan, tentu ini tidaklah salah, namun pengaturan larangan yang begitu rinci, jelas akan membatasi aktifitas Ormas, terlebih jika penafsiran dilakukan sepihak oleh Pemerintah. Pelanggaran terhadap pasal larangan mempunyai konsekuensi terhadap sanksi hukum. Untuk materi sanksi, telah diatur sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagai pasal baru, yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Ormas. Pasal larangan dan sanksi akan menjadi kekuatan hukum bagi pemerintah untuk menjerat Ormas yang tidak “patuh”.

  1. Pengaturan sanksi administrasi dengan penerapan azas contraries actus sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 61 ayat (1) Perppu No. 2 Tahun 2017 yang intinya menyatakan Menteri Hukum dan HAM berwenang mencabut status badan hukum ormas karena Menkumham yang memberikan atau menerbitkan status badan hukum ormas.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa untuk membekukan atau membubarkan sebuah ormas cukup melalui Kementerian Hukum dan HAM. Tidak diperlukan lagi pengajuan atau permohonan ke pengadilan seperti ketentuan sebelumnya. Penerpan Contraries actus merupakan langkah proggresif yang ditempuh pemerintah dalam Perppu, dimana sebelumnya tidak diatur dalam UU Ormas.

Pembubaran Ormas yang dilakukan sepihak oleh pemerintah tentu akan mengundang polemik dan perlawanan dari Ormas, terlebih tidak diberlakukannya pembelaan hukum karena Perppu ini telah menghapus mekanisme tahapan penjatuhan sanksi secara berjenjang terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 hingga Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Atas dasar inilah sebagaian masyarakat menganggap terbitnya Perppu ini tindakan represif yang dirancang untuk mempercepat pembubaran ormas yang dianggap Pemerintah dapat membahayakan Negara. Hal ini bisa menjadi pemicu munculnya konflik antara rakyat dan pemerintah yang dapat berimplikasi tidak stabilannya kondisi sosial politik. Prinsipnya pasal ini bisa mengancam seluruh ormas yang ada sebab perppu tersebut berlaku secara umum. Meskipun maksud dari penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 untuk membubarkan satu atau beberapa ormas saja.

  1. Pengaturan Sanksi Pidana. diatur dalm UU Ormas. Perppu No. 2 Tahun 2017 menyisipkan bab baru di antara BAB XVII dan BAB XVIII yaitu BAB XVIIA tentang Ketentuan Pidana yang mengatur Pasal 82A yang berbunyi:
  1. Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
  2. Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
  3. Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

 

Pasal 82A Perppu No. 2 Tahun 2017 memberikan ancaman pidana yang cukup berat bagi anggota dan pengurus ormas yang melanggar ketentuan larangan. Meskipun sanksi pidana yang dijatuhkan tetap harus melalui pengadilan, namun sanksi yang dijatuhkan sangat berat, minimal lima tahun dan maksimal mencapai 20 tahun bagi yang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Membaca dengan seksama substansi pasal ini, juga dapat beresiko munculnya konflik karena pasal ini memberikan hak seluas-luasnya kepada Pemerintah, khususnya Mendagri dan Menkumham untuk menilai apakah suatu ormas itu menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Terhadap ormas yang melanggar ketentuan tersebut akan dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Menilik seluruh pasal dalam Perppu No. 2 Tahun 2017, khususnya pasal – pasal yang dinilai kontroversi, pada prinsipnya mengandung plus minus. Disatu sisi niat pemerintah ingin menertibkan Ormas – Ormas yang bersebrangan dengan ideologi Negara yaitu Pancasila dan UUD 1945, namun di sisi lain jika peran pemerintah tidak di awasi atau dibatasi maka dapat membuka peluang bagi pemerintah untuk bertindak sewenang – wenang terhadap Ormas dan anggotanya. Jika hal tersebut terjadi, tudingan masyarakat terhadap Perppu yang represif, mengandung unsur paksaan dan ancaman akan semakin nyata. Oleh karena itu Perppu harus didudukan secara seimbang antara kepentingan rakyat dan kepentingan pemerintah agar kedepan tidak merusak tatanan bernegara.

 

Penutup

Tulisan ini tidak dalam kapasitas menjawab apakah UU ini diterima atau ditolak oleh DPR RI. Yang pasti pembahasan Perppu di DPR nampaknya akan alot karena tidak seluruh fraksi di DPR mendukung Perppu tersebut. Membaca peta koalisi di DPR, maka beberapa partai politik (parpol) pendukung pemerintah, kecuali  PAN yaitu Golkar, Nasdem, PPP, PDI-P, PKB, dan Hanura sudah menyatakan dukungannya terhadap Perppu yang telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 10 Juli lalu itu. Namun, parpol di luar pemerintahan yaitu Gerindra, PKS, Demokrat, dan satu parpol pendukung pemerintah yaitu PAN berada pada posisi menolak diterbitkannya Perppu soal mekanisme pembubaran ormas tersebut. Memasuki tahun politik tentu pembacaan partai tentang keberadaan Perppu bisa saja berubah. Kemana arah dukungan masyarakat terhadap Perppu akan sangat mempengaruhi keputusan politik fraksi partai politik di DPR RI.

Secara yuridis, Perppu ini sudah berlaku sejak ditetapkannya, walaupun masih menunggu persetujuan DPR untuk disahkan. Jika diterima oleh DPR, maka Perppu ini akan segera di Undang – Undangkan, tetapi jika ditolak DPR, maka mekanisme pengaturan soal ormas dengan beragam konsekuensi hukumnya akan dikembalikan lagi pengaturannya sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sikap penulis terhadap Perppu tidak dalam posisi berpihak atau menolak keberadaannya ataupun subtansi materinya. Apapun keputusan politik yang diambil oleh DPR RI, prinsipnya adalah Undang – Undang tersebut memperkuat ideologi Negara Pancasila dan UUD 1945, merawat kebhinekaan dan membawa kedamaian bagi rakyat Indonesia. ()

 

 


Catatan Kaki:

[1] Setelah menelusuri berbagai media on line, Beberapa ormas yang menjadi catatan media yang dinilai telah melakukan berbagai tindakan radikalisme (termasuk terorisme), intoleransi, dan anti Pancasila dan Konstitusi UUD 1945, diantaranya adalah Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANNAS), Jamaah Ansarut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), dan Fron Pembela Islam (FPI). Ormas yang dalam catatan media telah terang-terangan mendiskreditkan  ideologi negara Pancasila adalah HTI, JAT dan MMI bahkan menyerukan penggantian ideologi dan konstitusi negara serta sistem politik-pemerintahan dan fondasi kenegaraan. JAT dan MMI bahkan terlibat dalam gerakan dan jaringan terorisme global dan nasional. ANNAS telah melakukan tindakan provokatif dan intoleran atas komunias Syiah. Setali tiga uang, FUI telah menjadi aktor berbagai tindakan provokasi kebencian dan intoleransi atas berbagai kelompok sosial-agama di Indonesia. Hal yang sama juga dilakukan secara istiqamah oleh FPI. Sudah banyak karya akademik dan hasil riset yang membahas dan mendokumentasikan tentang aksi-aksi mereka selama ini. Fakta ini semakin mencemas Pemerintah karena beberapa Negara yang berpenduduk mayoritas Islam seperti Turki, Arab Saudi, Pakistan, Mesir dan Maysia sudah lebih dahulu melarang kegiatan HTI di Negara mereka.

 

 

[2] Survey intoleransi oleh Wahid Foundation (2016) menyebutkan bahwa 59.9% dari 1.520 respondens, warga Indonesia memiliki kelompok yang dibenci, mereka adalah LGBT, communist, Jewish, Christian, Shia, Wahabi, Buddist, Chinese, 92.2% dari mereka tidak setuju seseorang dari kelompok tersebut kerja di pemerintahan. 82.4% dari mereka, kurang berkenan hidup bertetangga dengan salah satu kelompok.

Survey lain oleh PPIM tentang intoleransi dengan responde 1200 perempuan dan laki-laki juga menunjukkan bahwa meskipun 76% sepakat dengan nilai-nilai Pancasila, dan 84.7% setuju NKRI berbasis Pancasila, tetapi Survey menemukan ada 22.8% sepakat inspirasi negara Islam. Survey ini juga menunjukkan persepsi buruk terhadap non muslim yaitu 62.7% tdk setuju jadi presiden, 64% setuju jadi guru di sekolah umum; 55.3% membolehkan acara kebaktian: 42.2% tidak boleh, 51.6% setuju membangun gereja: 45.8% tidak setuju.

[3] Beberapa kebiajkan yang menimbulkan respon publik yang besar, diantara adalah : Pertama, kebijakan penghapusan BBM bersubsidi di awal masa pemerintahan menimbulkan gejolak pro dan kontra; salah satu langkah mengejutkan yang dilakukan Jokowi pada bulan pertama pemerintahannya adalah menghapus BBM bersubsidi. Harga premium dan solar mengalami kenaikkan masing-masing sebesar dua ribu rupiah. Subsidi BBM tersebut dialihkan untuk bidang kesejahteraan sosial. Hal ini diwujudkan melalui Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera; Kedua, pemberlakukan hukuman mati bagi terpidana pengedar narkoba adalah satu dari sekian kebijakan yang mengejutkan dan menimbulkan pro dan kontra. Sikap tegas pemerintahan Jokowi-JK terhadap kejahatan narkoba dilakukan dengan ditetapkannya hukuman mati bagi terpidana yang dinyatakan bersalah atas kejahatan narkoba. Terutama adalah pengedar narkoba kelas kakap. Kebijakan ini juga menjadi sorotan dunia karena banyak yang menjadi terpidana adalah warga negara asing. Beberapa dari negara tersebut memohon peninjauan kembali terhadap kasus warga negaranya. Namun, pemerintah dengan tegas menolak negosisasi tersebut; Ketiga, menindak tegas kapal dan nelayan asing yang melakukan pencurian ikan di laut Indonesia. Salah satu yang menjadi fokus utama pada masa pemerintahan Jokowi adalah sektor maritim. Selama ini, Indonesia terlalu memperhatikan apa yang terjadi di darat dan alpa dengan apa yang terjadi di lautnya padahal Indonesia adalah negara kepulauan. Penyelamatan kekayaan laut Indonesia dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan untuk menindak tegas pelaku illegal fishing. Tidak tanggung-tanggung, penenggelaman dan peledakan kapal asing pun dilakukan. Dan untuk nelayan ilegalnya dideportasi ke negara asal; Keempat, penanganan kasus kebakaran hutan (karhutla) yang dinilai kurang efisien dan lambat. Pada tahun ini Indonesia kembali dilanda kebakaran hutan dan lahan yang hebat. Sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan terdampak oleh karhutla ini. Bahkan, diberlakukan juga darurat bencana karena asap mulai menimbulkan gangguan kesehatan, sekolah terpaksa diliburkan, beberapa warga bahkan harus dievakuasi.Masyarakat memandang tidak ada kebijakan nyata yang diambil pemerintah untuk menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan yang selalu berulang ini. Bahkan, malah terbit surat penghentian penyedikan (SP3) terhadap perusahaan besar yang disinyalir bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang terjadi.

[4] Beberapa berita yang belum dapat dibuktikan kebenarannya, tetapi di kontruksi ke media sebagai berita kebenaran adalah 1). Tuduhan PKI terhadap Presiden Jokowi disosialisasikan begitu gencar dan mampu membangun opini publik. Ini karena aspek emosional memang telah ada di memori orang Indonesia, tentang kejahatan PKI, ditambah gambaran ketakutan tentang kehadiran PKI kembali; 2). Konstruksi Bela Ulama dan Kriminalisasi Ulama juga begitu masif dilakukan baik di media maupun turun ke Jalan. Emosional ummat islam terpancing hingga cenderung menolak segala fakta dan bukti bukti kebenaran yang tersebar di media dan hasil tim profesional. Informasi ini  jelas tidak hanya membenturkan kelompok masyarakat, merusak persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi juga berakibat pada ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. ketidak percayanya rakyat pada pemerintah inilah yang dapat menjadi pintu untuk memuluskan pendirian negara Islam di Indonesia..