Pemikiran

Referendum Turki dalam Konstelasi Perang Salib Era Baru
07.04.17
penulis - dilihat 1.884 kali

Oleh : Dr Sitaresmi S Soekanto (Doktor Ilmu Politik UI)

 

Pengantar

Turki saat ini benar-benar merupakan negara yang dinamis, peristiwa demi peristiwa penting terjadi silih berganti. Sejak Pemilu Juni  2015 AKP gagal membentuk pemerintahan tunggal tanpa koalisi yang kemudian berani mengambil langkah berupa Pemilu ulang pada November 2015 yang ternyata kali ini akan kembali meraih suara mayoritas sehingga mampu membentuk pemerintahan tunggal tanpa koalisi. Ketegasan dan keberanian Erdogan memang sesuatu yang sangat dibutuhkan Turki saat ini di tengah tantangan-tantangan yang luar biasa dan hebatnya rakyat selalu mendukung langkah-langkah pemimpinnya tersebut.

Di tahun 2016 walaupun berhasil membentuk pemerintahan tunggal, AKP dalam hal ini Erdogan masih belum berhasil mengajukan referendum yang antara lain berisi perubahan sistem politik dari sistem parlementer menuju sistem presidensial. Bahkan pada saat bulan Juli tahun 2016 terjadi peristiwa yang sangat dahsyat yakni berupa upaya kudeta oleh faksi militer yang berafiliasi dengan Gulen. Sekali lagi nampak dukungan rakyat Turki yang luar biasa pada Erdogan, sehingga ketika ia mengambil langkah-langkah tegas memberantas unsur-unsur teroris di Turki rakyat dengan serta merta mendukungnya.

Maka pada tahun 2017 Erdogan kembali melancarkan agenda besar. Kali ini hikmah dibalik upaya kudeta tersebut adalah merapatnya MHP dengan AKP mereka berkoalisi di pemerintahan dan juga di parlemen.  Pada hari Ahad 16 April 2017 rencananya akan digelar referendum amandemen konstitusi di Turki. Rakyat Turki akan memilih ‘EVET’ (ya) atau ‘HAYIR’ (tidak) terhadap pengajuan 18 perubahan dalam konstitusi Turki. Pasal perubahan yang diajukan antara lain adalah menyangkut perubahan sistem politik dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial sehingga dengan sendirinya akan menghilangkan jabatan Perdana Menteri (PM), perubahan jumlah anggota parlemen dari 550 menjadi 600 orang dan juga perubahan pada Lembaga Peradilan dan Kejaksaan tertinggi. Sebenarnya rencana amandemen terhadap sejumlah pasal di konstitusi sudah lama digagas yakni sejak 2011, namun baru bulan Oktober 2016, Devlet Bahcelli pemimpin partai oposisi MHP menyatakan siap bekerja sama dalam pembuatan draft amandemen konstitusi. Pada tanggal 20 Januari 2017, 339 anggota parlemen, melebihi jumlah minimal 330 orang, menyatakan setuju diadakannya referendum untuk mengetahui apakah rakyat menyetujui atau tidak perubahan konstitusi tersebut. CHP, partai oposisi utama sempat mengancam akan menganulir keputusan parlemen tersebut melalui Mahkamah Konstitusi, namun Presiden Erdogan menetapkan Referendum amandemen konstitusi digelar pada tanggal 16 April yang akan datang. [1]

Maka kita kembali akan melihat apakah rakyat Turki kembali mendukung langkah-langkah berani Presiden Erdogan yang ternyata mengundang banyak kecaman kritik dari negara-negara Uni Eropa. Hal itu nampak ketika dalam proses menuju referendum 16 April tersebut ada beberapa insiden yang tidak mengenakkan. Di antaranya fenomena insiden pengusiran Menteri Urusan Keluarga Turki, Fatma Betul Sayan Kaya yang sedianya akan menjelaskan soal referendum 16 April di konsulat Turki di Rotterdam. Kejadian tersebut membuat hubungan Turki-Belanda menjadi tegang, karena perlakuan buruk kepada pejabat negara Turki oleh pemerintah Belanda dianggap tidak sesuai dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Apalagi Menteri Sayan sempat ditahan selama tujuh jam tidak boleh keluar dari mobil yang dikelilingi oleh polisi-polisi yang mengacungkan senjata. Sebelumnya pesawat Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu yang juga akan berbicara soal referendum di hadapan warga Turki di Belanda bahkan dilarang mendarat oleh pemerintah Belanda.[2]

Insiden serupa juga terjadi di Jerman yakni beberapa pemerintah daerah di Jerman membatalkan rencana kampanye yang dilakukan oleh menteri-menteri Turki. Hampir 3 juta migran Turki tinggal di Jerman dan hampir separuhnya berhak memilih di referendum konstitusi termasuk sistem presidensial. Walaupun kanselir Angela Merkel menyatakan pemerintahan federal tidak terkait dengan keputusan pemerintahan lokal tersebut, politisi Turki menuduh Berlin telah melakukan kampanye tertutup agar warga Turki di Jerman memilih ‘HAYIR’ (tidak) dalam referendum 16 April mendatang.  Tindakan pembatalan kunjungan beberapa menteri Turki oleh pemerintah Jerman dinilai Presiden Erdogan sebagai gerakan kembali ke era NAZI. [3]

 

Analisis

Terkait dengan rencana digelarnya referendum 16 April, maka banyak analisis antara lain dengan melihat trend dari hasil berbagai poling yang memprediksi bahwa prospeknya positif untuk disetujui oleh mayoritas rakyat Turki.  Dasar perhitungan lainnya adalah bahwa dengan gabungan perolehan elektoral AKP di Pemilu yakni 49,9% dan MHP sekitar 13%, diprediksi akan ada suara lebih dari 60%  untuk ‘evet’ (ya). Hal itu berarti referendum amandemen atau perubahan konstitusi disetujui mayoritas rakyat Turki. Memang sejak gagalnya kudeta, popularitas AKP dan Presiden Erdogan justru meroket. Peristiwa pengusiran beberapa pejabat Turki diantaranya Menteri Urusan Keluarga untuk berkampanye di komunitas rakyat Turki yang tinggal di Jerman dan Belanda dalam kaitannya dengan referendum 16 April 2017 yang akan datang adalah cerminan kekhawatiran atau bahkan ketakutan Barat atau Uni Eropa akan semakin menguatnya Turki di bawah pimpinan Erdogan. Namun hal itu malah menguatkan simpati rakyat pada AKP dan Erdogan serta memunculkan resistensi pada intervensi asing.

 

‘Xenophobia’ (ketakutan irasional pada orang asing) adalah persoalan serius.

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte memang diangkat kembali untuk ketiga kalinya setelah partainya memperoleh kursi parlemen 33 dari 150 di Pemilu 2017 yang baru lalu, namun perolehan tersebut menurun dari jumlah 41 di tahun 2012. Melihat fenomena tersebut Wakil Perdana Menteri Numan Kurtulmus menilai meningkatnya perolehan suara partai politisi garis keras Geert Wilders yang anti migran dan anti Islam sebagai persoalan serius. Hal itu menurutnya mencerminkan meningkatnya jumlah pendukung sayap kanan di seluruh Eropa, sehingga para politisi berganti haluan untuk memenangkan suara rakyatnya. Maka insiden pengusiran Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dan Menteri Urusan Keluarga Fatma Betul Sayan Kaya dalam analisis banyak pengamat adalah upaya Rutte untuk juga menarik simpati pendukung sayap kanan. Namun di sisi lain hal tersebut memunculkan ketegangan hubungan Turki-Belanda dan Kurtulmus meminta agar Belanda melakukan langkah kongkrit untuk memperbaiki hubungan kedua negara setelah insiden tersebut. Selain menyinggung soal insiden di Belanda, Kurtulmus juga menyebutkan insiden yang hampir serupa terjadi pula di Jerman.

Bila dilihat sekilas insiden penolakan dan pembatalan agenda dua orang menteri Turki di Belanda dan Jerman adalah insiden memalukan yang mencoreng citra kedua negara tersebut karena melanggar prinsip HAM dan demokrasi. Namun bila ditelusuri lebih jauh sebenarnya di balik itu ada persoalan yang jauh lebih serius.  Sebab ada analisis yang menyebutkan bahwa Rutte yang selama ini dikenal tidak anti migran dan tidak rasis membutuhkan insiden tersebut untuk meningkatkan elektoralnya dalam persaingannya dengan Geertz Wilders yang sangat rasis dan anti migran. Skenario tersebut berhasil, terbukti dengan kembali dilantiknya Rutte menjadi PM Belanda. Demikian pula yang terjadi di Jerman yang sebentar lagi akan menghadapi pula pemilihan Kanselir baru.

Oleh karena itu yang sebenarnya terjadi adalah hal yang lebih serius yakni sebagaimana ditengarai oleh Kurtulmus adalah meningkatnya jumlah rakyat yang menjadi pendukung partai-partai garis keras. Maka di negara-negara yang bergabung di Uni Eropa sejak 60 tahun lalu itu terjadi krisis identitas kepemimpinan. Sebab pemimpin seperti Rutte dan Angela Merkel yang relatif lebih akomodatif dan terbuka terhadap migran ternyata malah tidak disukai dan mengalami penurunan popularitas dan jumlah suara. Kecenderungan perubahan di masyarakat Eropa tersebut akhirnya memunculkan pemimpin-pemimpin yang ‘xenophobia’ sebagaimana sebelumnya telah terjadi di AS dengan terpilihnya Donald Trump.  Dengan kata lain kini ada perubahan orientasi dan gaya kepemimpinan di negara-negara Uni Eropa.

Hal yang antara lain menyulut meningkatnya ‘xenophobia’ (ketakutan yang berlebihan akan orang asing) dan Islamophobia di masyarakat Eropa adalah: Pertama. Masalah ekonomi, yakni kondisi ekonomi negara-negara Eropa saat ini yang sedang menurun, sementara migran-migran muslim sudah muncul sebagai kekuatan ekonomi di negara-negara tersebut.  Misalnya warga Turki di Jerman memiliki karakter ulet dan jiwa ‘entrepreneurship’ yang bagus sehingga memperoleh kemapanan ekonomi dan hal itu kemudian memunculkan kecemburuan sosial. Sehingga seringkali ada perdebatan seru di Jerman bahwa 3 juta warga Turki yang tinggal di Jerman dianggap penyebab pengangguran. Namun ketika ditelusuri ternyata kebanyakan warga Turki tersebut sebagian berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha dan sebagian lainnya pekerja kasar. Kedua jenis pekerjaan tersebut justru jarang ditekuni warga Jerman asli apalagi terkait dengan kerja kasar, maka tidak bisa dianggap bahwa warga Turki sebagai penyebab meningkatnya pengangguran di Jerman. Kedua, mereka menganggap warga Turki di Jerman tidak memiliki kesetiaan pada negara Jerman karena mereka tetap warga negara Turki juga sehingga secara budaya gaya hidup dan lain-lain tetap memiliki perbedaan dengan rakyat Jerman pada umumnya. Turki memang memiliki kebijakan dual citizenship. Sehingga dimanapun mereka bertempat tinggal warga Turki tersebut lebih merupakan duta bagi negara asalnya.

 

Peran Turki dalam konstelasi global

Perlakuan buruk pemerintah Belanda dan Jerman dianggap oleh orang Turki pada umumnya malah membuka topeng atau wajah mendua Uni Eropa yang di satu sisi membutuhkan Turki sebagai ‘buffer zone’ bagi para pengungsi yang membanjiri Eropa, namun di sisi lain tidak menginginkan Turki menjadi kuat. Oleh karena itu Turki harus lebih waspada dan tidak berharap banyak mendapatkan dukungan ataupun pengabulan keanggotaan UE.  Sebab menguatnya Turki dianggap Barat juga sebagai isyarat kebangkitan Islam, apalagi saat ini peran global Turki makin menguat. Misalnya belum lama ini PBB merilis data ada lebih dari 20 juta rakyat di Somalia, Yaman dan Sudan Selatan yang terancam mati kelaparan akibat perang dan musim kemarau berkepanjangan. (Izzet Taskiran, Anadolu Agency 2017). Namun ternyata pengiriman bantuan kemanusiaan berupa makanan dan minuman ke negara-negara tersebut terkendala karena nyaris tidak ada maskapai penerbangan yang mau menerbangkan bantuan ke wilayah tanduk Afrika tersebut.

Beberapa selebriti dunia seperti Jerome Jarred dan Ben Stiller yang sibuk mengampanyekan urgensi bantuan kemanusiaan mendapati fakta bahwa hanya maskapai Turkish Airlines yang menerbangkan bantuan ke negara-negara tersebut. Merekapun menyatakan apresiasi mereka pada Turkish Airlines dan juga negara Turki. Ternyata Turki telah mengirimkan bantuan lebih dari 121 juta dollar Amerika ke banyak negara yang membutuhkan sejak tahun 2011 dan PBB pun memuji aksi kemanusiaan Turki ke Somalia dan negara-negara Afrika lainnya.

Lebih jauh lagi, masih dalam kaitannya dengan peran global Turki, kota Istanbul belum lama ini terpilih menjadi ibukota kemanusiaan atau dengan kata lain kota yang paling berperikemanusiaan di seluruh dunia. Gelar itu diberikan oleh forum internasional yang beranggotakan dari beberapa negara, lintas agama dan lintas budaya. Istanbul adalah kota pertama yang mendapat gelar ini dan Turki memang selama ini terkenal dengan komitmen kemanusiaannya dengan melakukan banyak proyek kemanusiaan skala global. Selama setahun mendatang berbagai program kemanusiaan akan digelar oleh Bulan Sabit Merah Turki dan pemerintahan kota Istanbul. Wakil Ketua Umum AKP Yasin Aktay menyatakan sangat gembira dengan penghargaan tersebut. Menurutnya walaupun Turki bukan negara terkaya didunia, ternyata diakui sebagai negara terbesar dalam hal sumbangan kemanusiaannya bagi dunia. Dalam 6 tahun ini dana yang sudah dikeluarkan Turki serta badan-badan charity mencapai 2 miliar dollar dan saat ini pun Turki menyampung 3 juta pengungsi Suriah yang meninggalkan negerinya sejak konflik 2011. [4]

 

Kesimpulan

Fukuyama dalam bukunya “The End of History” menegaskan bahwa komunisme telah habis riwayatnya dan tinggal liberalisme dan kapitalisme yang berjaya. Artinya Fukuyama berasumsi sudah tidak ada lagi pertarungan antara komunisme dan liberalisme sehingga merupakan akhir dari sejarah perang dingin. Sebab menurutnya Uni Soviet sudah pecah dan mengalami revolusi ke arah keterbukaan dengan semboyan “Perestroika dan Glasnost” dan China pun menerapkan sistem ekonomi kapitalisme.

Maka sebagai kelanjutannyapun Samuel Huntington mengangkat soal clash of civilization atau pertarungan peradaban antara Barat dengan Islam. Artinya setelah menganggap bahaya komunisme berlalu, maka mereka melihat konsep hidup yang membahayakan kedigdayaan Barat adalah konsep Islam. Namun sebenarnya ketiga konsep besar tersebut yakni komunisme, liberalisme dan Islam tetap eksis dan tetap mengalami pertarungan dalam tafsir baru mengacu pada ‘tatanan dunia baru’ (‘the new world order’) yang sering didengung-dengungkan oleh Amerika Serikat.

Di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, pada tahun 1960-an terjadi pula hal serupa, datangnya Pater Beek SJ, seorang Pastor Jesuit kelahiran Belanda yang akhirnya mendirikan CSIS (Centre for Strategic and International Studies-Indonesia), semula memiliki proyek bekerja sama dengan militer angkatan darat untuk menumpas komunisme. Ternyata setelah usai lanjut memerangi apa yang mereka anggap sebagai dominasi Islam. CSIS yang didirikan oleh Ali Murtopo dikenal sebagai ‘think tank’ yang memberikan masukan soal sosial, politik dan ekonomi pada Presiden Soeharto. Namun yang tidak terungkap adalah hubungan yang sangat erat antara CSIS dengan Organisasi Fundamentalis Katolik. Oleh karena itu tidak heran Pater Beek ini pandai memanfaatkan pula orang-orang Islam seperti Ali Murtopo dan Daud Yusuf sebagai pejabat yang banyak mengeluarkan kebijakan yang menyudutkan Islam dan umat Islam.

Dalam skala global atau di dunia internasional,  sebenarnya yang dimaksud dengan konsep tatanan dunia baru adalah terjadinya ‘reinventing’ yakni penemuan kembali atau pemaknaan ulang terhadap tiga faham dunia yaitu komunisme, liberalisme, dan Islam. Komunisme yang sebelumnya identik dengan Uni Soviet dan China kini menemukan tafsir baru komunisme dan memunculkan Rusia dan China sebagai poros-poros kekuatan dunia saat ini selain AS dan Eropa. Islam dengan konsep ‘Khilafah’ nya pun menemukan tafsir baru dengan memunculkan poros baru kekuatan dunia Islam yakni poros Turki-Qatar-Arab Saudi. Ketiga negara ini menonjol bukan hanya faktor kekuatan ekonominya, melainkan juga kini sebagai kekuatan politik dan militernya. Maka yang mengkhawatirkan Barat adalah justru kini AS dan negara-negara Uni Eropa sebagai representasi konsep liberalisme malah sedang mengalami kesulitan ‘reinventing’ dan ‘remake’ terhadap konsep mereka. Sebab saat ini justru yang mengemuka adalah krisis angkatan kerja yang berdampak pada krisis ekonomi. Liberalisme dan kapitalisme ternyata saat ini memunculkan efek negatif yang besar bagi mereka.

Kenyataan tersebut sangat bertolak belakang dengan perkembangan di dunia Islam berupa bonus demografi yang antara lain direpresentasikan oleh pernyataan Presiden Turki Erdogan bahwa perempuan Turki minimal melahirkan tiga kali. # Erabaruperangsalib#

Sementara fakta menunjukkan krisis-krisis ekonomi dan politik di AS dan Eropa sebenarnya berawal dari keengganan generasi muda untuk berkeluarga dan memiliki keturunan. Akibatnya angka pertumbuhan penduduk misalnya di negara-negara Uni Eropa sangat minim, sedangkan jumlah lansia yang harus di santuni sangat banyak. Maka negara model welfare state ini mengalami kebangkrutan. Sebab menurunnya jumlah pertumbuhan penduduk menyebabkan penurunan jumlah angkatan kerja sehingga mengakibatkan pula penurunan jumlah kelas menengah yang menurut Martin Lipset menjadi parameter kemakmuran dan kemajuan sebuah negara. Sementara di sisi lain mereka harus menanggung tunjangan lansia yang jumlahnya menjadi jauh lebih besar dibandingkan angkatan mudanya. Padahal angkatan muda yang identik dengan angkatan kerja adalah tulang punggung sebuah negara.

Pernyataan Erdogan tentang kesadaran memperbanyak jumlah pemuda di Turki dengan memperbanyak kelahiran ditanggapi oleh banyak pengamat politik dunia sebagai pencanangan perang salib dalam paradigma baru. Oleh karena itu Vatikan mengumpulkan pemuka agama dan bahkan juga pemimpin-pemimpin negara-negara Uni Eropa. Mereka merasa terancam dan sangat mengkhawatirkan dimulainya era baru perang salib melalui bonus demografi. Sebab jumlah warga migran muslim di beberapa negara Eropa jumlahnya signifikan yakni lebih dari 30 juta di seluruh Eropa yang pada umumnya semakin menguat pula sebagai sebuah kekuatan ekonomi. Bahkan menurut para pakar sosiologi agama, ditengarai bahwa pada tahun 2050 Eropa akan menjadi benua muslim, mengingat jumlah migran muslim yang ada di negara-negara Eropa sangat besar ditambah pula pertambahan jumlah mualaf secara teratur setiap tahunnya di negara-negara Eropa.

Maka hal itu jelas menjadikan Islam dengan antara lain Turki sebagai salah satu poros kekuatan dunia Islam menjadi ancaman bagi negara-negara Uni Eropa. Apalagi seperti diketahui pembentukan Uni Eropa dimulai dengan adanya traktat Roma 25 maret 1957, artinya gereja dalam hal ini Vatikan memiliki juga misi ikut berperan dalam aspek sosial, ekonomi dan politik di negara-negara yang bergabung membentuk Uni Eropa. Oleh karena itu bisa dipahami mengapa Turki hingga saat ini belum juga menjadi anggota Uni Eropa, sebab Turki berpenduduk mayoritas muslim, sementara ada tiga hal yang mendasari persatuan Uni Eropa yakni mereka diikat atas dasar persamaan: filsafat Yunani, politik Romawi dan agama Masehi. Ketiga hal tersebut tidak ada pada Turki.

Namun ironisnya meningkatnya kekhawatiran mereka terhadap perang salib era baru melalui serbuan demografi dan penyebaran budaya atau lazim dikenal sebagai ‘soft power’ bukan dibalas dengan memperbanyak populasi mereka sendiri, melainkan memunculkan upaya meningkatkan ‘hard power’. Hal itu antara lain nampak dengan meningkatnya pendukung partai-partai garis keras yang sangat anti migran yang dengan sendirinya anti Islam. Kecenderungan tersebut pun memunculkan ‘xenophobia’ dan ‘Islamophobia’. Mereka menolak masuknya migran muslim baru dan kemudian banyak melakukan teror-teror terhadap migran muslim yang sudah bermukim lama seperti munculnya kelompok “red neck” di Amerika yang melakukan tindakan kekerasan terhadap muslim dan terutama muslimah, terhadap masjid-masjid dan simbol-simbol Islam lainnya. Demikian pula muncul gejala ‘neo-nazi’ di Jerman dan Belanda. Semua itu jelas bertentangan dengan paham yang selama ini mereka usung yakni kebebasan, persamaan dan kesetaraan melalui demokrasi dan hak asasi manusia. Namun boleh jadi hal yang sifatnya agresif dan destruktif seperti itu merupakan tafsir baru tentang liberalisme, demokrasi dan hak asasi manusia versi Barat.  Oleh karena itu sebenarnya yang dianggap selesai oleh Fukuyama melalui bukunya ‘The End of History’ atau paling tidak tinggal dua sebagaimana teori Huntington sesungguhnya terbantahkan dengan terus berkembangnya pertarungan antara Islam, Barat dan komunisme dan semuanya memiliki tafsir baru sehingga sampai saat ini terus terjadi pertarungan diantara ketiganya.

Maka dalam kaitannya dengan Referendum Turki 16 April yang akan datang, ketakutan Barat pada hasil referendum tersebut bukan pada konten referendum tersebut yang antara lain berisikan perubahan sistem politik dari sistem parlementer ke sistem presidensil, melainkan lebih pada ketakutan mereka akan simbol. Bila referendum ini dimenangkan oleh koalisi AKP dan MHP yakni rakyat Turki menyatakan ‘evet’ atau ya terhadap perubahan sistem, maka mereka khawatir bahwa hal tersebut secara simbolik bermakna, posisi Erdogan semakin menguat dan posisi Turki sebagai kekuatan baru di dunia semakin menonjol. Padahal saat ini negara-negara Eropa pada umumnya sedang mengalami krisis ekonomi dengan berkurang drastisnya angkatan kerja dan bertambahnya beban populasi lansia.

Oleh karena itu referendum di Turki 16 April mendatang  memiliki arti strategis dalam konstelasi perang salib era baru karena bisa menjadi ‘point of leverage’ (daya ungkit) bagi kebangkitan Turki pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya, di saat Eropa sedang mengalami masa penurunan atau bahkan bisa dibilang awal keterpurukan. Dari berbagai analisis terjadinya perang salib dalam paradigma baru adalah sebuah keniscayaan, maka sikap terbaik bukanlah dengan pasif menunggu dengan bertahan, melainkan  bersikap aktif dan ofensif melanjutkan upaya ‘soft power’ dunia Islam yang dipimpin poros Turki-Qatar-Saudi dengan SDM yang memadai dan berkualitas serta kemajuan ekonomi dan teknologi. Perang tidak dicari namun ketika sudah berhadapan, maka bukan untuk dihindari melainkan dihadapi dengan sebaik mungkin.

___________

[1] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Turkish_constitutional_referendum.

[2] Yilmaz, Efsun. Anadolu Agency, 2017.

[3] Ali Kemal Akan, Anadolu Agency, 2017.

[4] Daily Sabah, 10 Maret 2017