Pemikiran

Meluruskan Persepsi tentang Radikalisme dan Terorisme
23.02.17
penulis - dilihat 5.586 kali

Oleh: Dr. Sitaresmi S Soekanto (Doktor Ilmu Politik UI)

 

Pengantar

Saat ini sebagian dunia Islam sedang mengalami konflik yang berkepanjangan baik di internal negaranya seperti di Suriah maupun berhadapan dengan pihak eksternal yakni penjajah seperti yang terjadi di Palestina. UNHCR, badan PBB yang mengurus soal pengungsi menyebutkan bahwa 6 juta rakyat Suriah yang mengungsi adalah rekor tertinggi dalam sejarah jumlah pengungsi bahkan sejak Perang Dunia I. Sebagian besar kini yakni sejumlah 3 juta pengungsi ditampung di Turki, 2 juta ditampung di Yordania, selebihnya di Libanon dan juga di berbagai negara di Eropa. Kejadian di Suriah saat ini jelas merupakan catatan buruk dalam sejarah kemanusiaan bahwa sebuah negara yang dipimpin oleh rezim yang sangat represif telah menyebabkan jutaan rakyatnya mengungsi karena menginginkan kebebasan dan keselamatan.

Namun di dalam situasi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan tersebut, banyak negara seperti Iran dan Rusia yang malah ikut bermain demi kepentingan negaranya masing-masing. Intervensi mereka dengan berbagai dalih malah memperburuk situasi yang terjadi di Suriah. Misalnya terkait peristiwa yang terjadi pada November 2015 yakni insiden penembakan pesawat Rusia oleh Turki, Rusia bukannya melakukan introspeksi malah menanggapinya dengan segera menempatkan rudal-rudal anti jet serta senjata-senjata mutakhirnya di perbatasan Turki sebagai ‘warning’ agar Turki dan negara-negara lainnya tidak mengintervensi aksi militer angkatan udara Rusia di Suriah. Alasan Rusia melakukan intervensi militer ke dalam negara Suriah tersebut adalah karena rezim Bashar Assad adalah sekutu Rusia.

Pernyataan keras Putin menyusul terjadinya penembakan pesawat tersebut bahwa ia merasa ditusuk dari belakang oleh Turki, dijawab dengan lugas dan tegas oleh Erdogan yang melarang Putin berdusta karena faktanya di daerah Turkmendagi di Suriah tidak ada ISIS. Sebab sebagai anggota NATO, Turki juga memerangi ISIS dan sangat mengenal bahwa di kawasan perbatasan Turki tersebut bertempat tinggal orang Suriah keturunan Turki yang disebut sebagai Turkmen. Etnis Turki yang disebut sebagai Turkmen memang ada di beberapa negara, termasuk di Suriah.

Bahkan dalam beberapa hari berikutnya Rusia mulai membombardir lagi wilayah Suriah yang berdekatan dengan perbatasan Turki dan yang terkena rudal-rudal pesawat tempur Rusia tersebut adalah wilayah pemukiman. Akibatnya 12 rakyat sipil tewas dan 20 orang lainnya luka-luka. Truk-truk pengangkut bantuan logistik pun tidak luput pula menjadi sasaran kebrutalan Rusia. Maka pertanyaannya bila ingin melawan kaum milisi ISIS mengapa rakyat sipil yang tidak berdosa yang kembali menjadi sasaran? Sementara kaum milisi ISIS aman-aman saja di daerah basisnya.

Pertanyaan lainnya pun mengemuka, mengapa yang menjadi sasaran rudal-rudal Rusia adalah justru bantuan logistik ke wilayah masyarakat sipil? Mengapa pula yang menjadi sasaran adalah rakyat yang bersatu menjadi kelompok oposisi pro Reformasi. Mengapa tentara Iran masuk ke wilayah Suriah bersatu dengan tentara Assad untuk melawan kelompok-kelompok oposisi yang notabene rakyat Suriah? Kepentingan apa yang dimiliki Iran, Rusia, Amerika, dan Eropa di Suriah? Di Suriah saat ini nyawa manusia seolah sudah tidak ada harganya, puluhan orang tiap hari kehilangan nyawanya dan tidak pernah ada yang mempermasalahkannya di dunia internasional. Bahwa ada sebuah rezim totaliter yang melakukan represi dan membunuhi rakyatnya sendiri yang semula hanya melakukan unjuk rasa damai pro Reformasi. (Diterjemahkan koresponden Istanbul, Azzam dari link: http://mobile.tgrthaber.com.tr/dunya/rus-ucaklari-oraya-bomba-yagdiriyor-99013)

Turki, baik pemimpinnya maupun rakyatnya menunjukkan pembelaannya pada rakyat Suriah dengan menampung tiga juta orang pengungsi Suriah. Maka boleh jadi insiden penembakan tersebut selain karena memang melanggar wilayah kedaulatan udara negara Turki, juga merupakan ‘warning’ bagi Rusia untuk tidak ikut campur ke dalam urusan internal sebuah bangsa antara pemerintah dan oposisi, antara pemimpin dan rakyatnya, namun berdalih memerangi ISIS. Sebagaimana diketahui secara terbuka Presiden Suriah, Bashar Assad memang meminta Rusia membantu memerangi pasukan Suriah anti pemerintah. Mereka adalah para tentara yang desersi karena melihat pemerintahan Bashar Assad sangat represif terhadap rakyatnya sendiri yang menginginkan reformasi. Sejak akhir 2011 dan berlanjut di awal 2012 terjadi fenomena Arab Spring yakni tuntutan rakyat di negara-negara Timur Tengah akan terjadinya reformasi berupa keterbukaan, kesamaan hak dan kebebasan. Gerakan reformasi tersebut dimulai dari Tunisia, Libya, Mesir, Yaman hingga akhirnya juga menyentuh Suriah. Pemerintahan Bashar Assad awalnya bersikap seolah akan mengakomodasi tuntutan perubahan dari rakyatnya, namun kemudian ternyata ia menangani para demonstran pro Reformasi tersebut dengan penculikan, penganiayaan dan pembunuhan. Semua itu nyaris tidak diliput media massa mainstream, namun hal itu sebenarnya dapat disimpulkan dari fakta bahwa ratusan ribu rakyat Suriah tewas sejak 2011 dan jutaan rakyat Suriah mengungsi ke Turki (3 juta), ke Yordania (2 juta), dan ke negeri- negeri lainnya termasuk ke Eropa. Namun dalam situasi demikian Rusia malah melakukan intervensi militer sehingga membuat marah dunia Islam. Ketidakjelasan fokus Rusia dalam memerangi ISIS dan malah mencampuri urusan internal bangsa lain menyebabkan ia mengalami masalah.

Jatuhnya Aleppo di akhir tahun 2016 dari tangan para pejuang reformasi Suriah ke tangan rezim Assad kembali dengan bantuan terutama dari Iran dan Suriah menyebabkan banyaknya korban sipil yang jatuh. Turki menyikapinya dengan segera melakukan perundingan dengan Rusia meminta segera diberlakukan gencatan senjata agar rakyat Suriah yang ada di Aleppo dapat dievakuasi ke propinsi Idlib dengan aman. Di awal tahun 2017 di berbagai media cetak, on-line maupun elektronik, diberitakan Rusia menarik secara bertahap armadanya dari Suriah. Padahal selama ini Rusia dikenal sebagai sekutu rezim Bashar Assad di Suriah. Namun penarikan mundur sebagian pasukan Rusia tersebut jelas berkaitan dengan gencatan senjata yang dipimpin Turki-Rusia-Iran.

Sementara di AS, Presiden AS yang baru dilantik Donald Trump menegaskan bahwa ia tidak akan mengikuti jejak Obama yang dianggapnya gagal memahami dinamika Timur Tengah. Trump juga menyatakan akan lebih memilih fokus ke dalam persoalan internal Amerika untuk mengembalikan kejayaan AS di berbagai bidang dengan jargonnya yang terkenal: “Make America great again”. Orang-orang Turki pada umumnya menyambut gembira kemenangan Trump karena berharap sikap politik Amerika yang selalu melakukan intervensi di Timteng menjadi berkurang, dan sebaliknya lebih sibuk dengan urusan dalam negerinya saja. Apalagi saat ini mereka menghadapai konflik internal yang cukup rumit di dalam negaranya sendiri. Sebab setelah Trump menang kondisi dalam negeri Amerika cenderung tidak stabil karena pihak oposisi dan para pendukungnya sering melakukan aksi massa yang menunjukkan ketidaksukaan pada rezim Trump.

Sementara itu Menteri Pertahanan Turki, Fikri Isik mengkritik AS dan juga NATO. Turki merasa ditinggal sendiri dalam operasi melawan ISIS di Suriah sehingga Isik mengatakan: “Pangkalan udara Incirlik bukan milik NATO dan atas izin Turkilah mereka disana. Namun jika hal tersebut menyebabkan keamanan Turki terancam akan kami tinjau lagi (keberadaan NATO di sana). Kami sedang membicarakan hal ini bersama pihak-pihak terkait dan kami berharap ketulusan dari Amerika dan negara-negara lainnya. Dialog akan kami lakukan secara optimal dengan keputusan akhir tetap di tangan Turki.” (link: http://ajtr.me/3cu4). Ketegasan Turki tersebut adalah untuk melindungi kepentingan rakyat Turki dan dunia Islam terutama negara-negara Muslim di kawasan terdekatnya. Kesediaan Turki menampung 3 juta pengungsi Suriah merupakan bukti nyata kepeduliannya pada Suriah yang sedang dilanda konflik berkepanjangan.

Bagaimana dengan Indonesia yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia?. Peran apa yang telah dimainkannya untuk membantu salah satu negeri Muslim tersebut?. Nampaknya belum banyak peran dan kontribusi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terkait konflik di Suriah. Bahkan Dubes Indonesia untuk Suriah malah menyederhanakan persoalan dengan mengatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah adalah sebuah kewajaran karena menghadapi para pemberontak atau para tentara yang desersi yang disebut sebagai Free Syrian Army. Padahal apa yang dilakukan pasukan yang desersi tersebut justru untuk membela dan melindungi rakyatnya dari bahaya pembantaian. Selama lima tahun sejak pecah ‘Arab Spring’ sudah sekitar 600 ribu rakyat Suriah yang dibantai karena melakukan aksi unjuk rasa meminta pergantian rezim yang selama ini dinilai represif.

Selain itu Dubes Suriah juga mengatakan mendukung pemerintahan Bashar Assad yang dianggapnya legal karena dipilih rakyat Suriah. Padahal jika beliau lebih cermat membaca sejarah, maka ia akan menemukan fakta bahwa pemerintahan rezim otoriter Bashar Assad saat ini adalah pemerintahan yang diwariskan oleh ayahnya yakni Hafez Assad. Sementara Hafez Assad sendiri menjadi Presiden Suriah pada tahun 1970 setelah melakukan tiga kali aksi kudeta berturut-turut dan kemudian berkuasa secara represif selama 30 tahun hingga wafatnya di tahun 2000. Bukti represifnya yang juga tercatat dalam sejarah adalah bahwa pada tahun 1982 rezim Hafez Assad membantai lebih dari 40.000 rakyatnya yang dianggap berafiliasi ke gerakan Islam Ikhwanul Muslimin. Jadi bagaimana mungkin pemerintahan hasil kudeta dapat dianggap ‘legitimated’. Selain itu juga bagaimana mungkin sebuah Pemilu dianggap demokratis bila hasil Pemilu atau Pilpres berturut-turut dimenangkan rezim yang berkuasa dengan perolehan suara hampir 100%.

Bila kembali mencermati kondisi di Indonesia, maka kondisi pemerintahan rezim Jokowi yang didukung PDIP saat ini dapat dibilang sangat tidak bersahabat dengan umat Islam. Hal itu diutarakan secara gamblang oleh tokoh Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin. Menurut Din umat Islam saat ini terkesan terpuruk, tertekan, dan tertuduh. Menurutnya hal itu dirasakan tidak adil mengingat umat Islam adalah penduduk mayoritas di Indonesia, namun kini terpuruk dalam bidang ekonomi karena dikalahkan kelompok kekuatan ekonomi yang mendapatkan privilege. Din mengatakan, padahal kelompok yang diberikan keistimewaan itu adalah kelompok yang memiliki kebencian terhadap umat. Hal itu terbukti dengan adanya ujaran kebencian yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini memandang, apa yang dilakukan Ahok di Pulau Seribu adalah bentuk kekerasan verbal, anti kebhinekaan dan ujaran kebencian. Oleh karena itu menurutnya bukan umat Islam yang anti-kebhinekaan, melainkan Ahok.[1]

Hal yang ikut memperburuk hubungan pemerintahan Jokowi saat ini dengan umat Islam, diantaranya adalah pernyataan-pernyataan kontroversial para politisi PDIP sebagai ‘the rulling party’. Eva Sundari misalnya kembali mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan umat Islam. Setelah sebelumnya ia mengeluarkan pernyataan bahwa pelajaran agama di sekolah menyebabkan radikalisme, kini ia mengatakan bahwa situs porno masih lebih baik dari situs-situs Islam yang membahayakan pemerintahan. Demikian pula pidato Ketua Umum PDIP, Megawati di hari ulang tahun PDIP secara implisit melakukan dikotomi antara ideologi Pancasila yang terbuka dengan Islam yang dianggapnya ideologi tertutup. Walaupun Megawati tidak eksplisit menyatakan ideologi tertutup tersebut adalah Islam, namun ia menjadikan peristiwa di akhir tahun 2016 (mengacu aksi damai umat Islam 212) sebagai saat untuk mewaspadai bahaya ideologi tertutup.

Belum lama ini mencuat berita bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini kepolisian disebutkan bekerjasama dengan Interpol sedang melacak NGO (nongovernmental organization) atau LSM di Indonesia yang dituding menyalurkan bantuan kepada teroris ISIS di Suriah. Tuduhan aktivitas membantu terorisme tersebut adalah sebuah ironi. Sebab selama ini salah satu metode diplomasi yang dikembangkan oleh Kemenlu Republik Indonesia adalah memperbanyak duta Indonesia untuk berhubungan dengan negara lain. Dengan kata lain tidak hanya mengandalkan model diplomasi G to G (government to government), melainkan juga P to P (person to person) atau P to G (person to government) serta NGO to NGO (nongovernmental organization) atau NGO to G. Dan selama ini telah banyak NGO atau LSM atau badan-badan nirlaba yang selama ini membantu pemerintah dalam upaya menolong persoalan yang menimpa negara lain, misalnya membantu persoalan kemanusiaan di negara lain. Seperti misalnya PKPU membangun sekolah Indonesia di Myanmar dan diresmikan oleh Menlu Retno. Oleh karena itu hal yang ironis bila kemudian badan-badan charity yang selama ini sebenarnya membantu pemerintah malah dimasukkan ke daftar NGO atau LSM yang membantu teroris di Suriah. Bahkan hal yang lebih memprihatinkan adalah bahwa beberapa ustadz dan ulama dikriminalisasikan dengan cara dikaitkan pula dengan aliran dana ke ISIS. Padahal selama ini mereka sangat membantu pemerintah dengan mendidik umat dan hal itu sangat sejalan dengan tujuan pendidikan di Indonesia yakni untuk mewujudkan manusia-manusia yang beriman dan bertakwa. Mencermati berbagai tuduhan radikalisme dan ideologi tertutup yang bertentangan dengan Pancasila, maka tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan utuh tentang definisi radikalisme dan terorisme.

 

Gerakan Islam dan Radikalisme          

Gerakan Islam (Islamic movements) atau gerakan yang islami yakni yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam berasal dari bahasa Arab: Harakah Islamiyyah dan pertama kali digunakan oleh Hasan Al Banna dari Mesir mengacu pada organisasi Ikhwanul Muslimin yang didirikannya pada tahun 1928. Selain itu juga digunakan oleh pendiri Jami’at Islami di Pakistan, Abul A’la Maududi. Nazih Ayubi dalam bukunya Political Islam (Islam Politik) menggunakan pula istilah the Islamic movements atau harakah Islamiyyah dan melakukan studi tentang gerakan Islam di beberapa negara. Ayubi menyamakan gerakan Islam dengan terminologi Islam politik. Selain itu istilah Islamisme yang digunakan Olivier Roy dipakai pula oleh Ayubi untuk mengacu pada harakah Islamiyyah. Menurut Ayubi arus utama gerakan salafis atau fundamentalis direpresentasikan secara baik oleh Ikhwanul Muslimun yang kemudian populer dikenal dengan Ikhwanul Muslimin (IM) yang didirikan pada 1928 dan kini diakui sebagai gerakan Islam politik paling tua dan mapan. Kemudian ada pula aliran neo-fundamentalis yang umumnya merupakan kelompok pecahan Ikhwanul Muslimin yang berkembang selama tahun 1970-an dan 1980-an dan sebagian besar karena ketidaksetujuannya terhadap kebijakan ekonomi bebas.

Istilah fundamentalisme juga digunakan oleh peneliti gerakan Islam di Indonesia seperti Firman Noor dalam tesisnya dan mengategorisasikan menjadi fundamentalis radikal dan moderat seperti yang digunakan Ahmad Moussaly. Moussaly berpendapat bahwa gerakan Islam fundamentalis merupakan manifestasi awal sebuah gerakan sosial masif yang mengartikulasikan agama dan aspirasi peradaban. Islam fundamentalis menurutnya lebih dari sekedar gerakan lokal melainkan melingkupi pula negara-negara bangsa dan tatanan dunia karena tidak hanya mempersoalkan isu dan aspirasi skala lokal, melainkan juga regional dan universal. Moussaly membedakan antara fundamentalis moderat dan fundamentalis radikal sebagai berikut:

“To radical fundamentalism, tawhid becomes a justification for the domination of others; to moderate fundamentalism, it becomes a justification for not being dominated by others”[2]

“Bagi fundamentalisme radikal, tauhid menjadi justifikasi untuk mendominasi yang lain, sedangkan untuk fundamentalisme moderat, tauhid menjadi justifikasi untuk tidak didominasi oleh pihak-pihak lain.”

Menurut Moussaly gejala fundamentalisme agama tidak selalu bermakna negatif hanya saja perlu diwaspadai bila telah mengarah pada radikalisme yang dapat mencederai citra agama Islam dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Sebaliknya umat Islam perlu diyakinkan juga bahwa moderatisme Islam bukan berarti liberalisasi dan pluralisasi Islam dengan kata lain tidak mengorbankan nilai-nilai Islam itu sendiri, melainkan justru sedang menampilkan Islam secara progresif dan toleran. Islam moderat pendekatannya lebih menekankan amar ma’ruf dalam berdakwah yakni dengan cara melakukan dialog secara persuasif, sementara fundamentalisme radikal menitikberatkan pada nahy munkar ketika berdakwah sehingga gerakannya cenderung menggunakan kekerasan.

Greg Fealy dan Bubalo mengupas tentang ragam Islamisme dan kaitannya dengan politik dan demokrasi. Fealy dan Bubalo mengutip tesis Samuel Huntington (Foreign Affairs Journal, 1993, The Clash of Civilization) yang menyebutkan bahwa setelah berakhirnya perang dingin antara AS dan Uni Soviet, maka bentuk konflik masa depan lebih bersifat benturan budaya dan antar-peradaban. Walaupun sebenarnya ada 7 peradaban besar, tesis Huntington tetap saja dianggap identik dengan benturan atau konflik antara Barat dan Muslim. Sebab pada umumnya Barat menuding kelompok Islamis sebagai biang konflik atau pelaku terorisme. [3]

Islamisme menurut Fealy dan Bubalo adalah Islam yang dipahami sebagai sebuah ideologi, namun bukan semata-mata penerapan agama dalam politik. Hanya saja kelompok Islamis memperluas pemahaman Islam tradisional yang menganggap agama sebagai ibadah ritual semata menjadi agama yang mencakup segala dimensi kehidupan masyarakat modern. Menurut kelompok Islamis, ajaran Islam juga memiliki aturan-aturan di segala bidang kehidupan dalam masyarakat mulai dari sistem pemerintahan, pendidikan, hukum hingga kebudayaan dan ekonomi. Dalam hal ini pandangan Islamisme tersebut lebih merupakan upaya penegasan kembali pesan-pesan politik, sosial dan ekonomi yang dianggap merupakan sifat inheren agama Islam dan bukan merupakan perluasan agama ke wilayah politik. Aspek pemahaman Islamisme lainnya yang juga mendasar adalah aktivisme atau dakwah, namun ada perdebatan di kalangan kelompok Islamis antara pilihan fokus pada dakwah (Salafy), politik (Ikhwanul Muslimun) atau paramiliter dan revolusi (kelompok jihad). Selain itu juga ada perdebatan tentang pilihan-pilihan apakah membentuk partai politik yang kemudian berpartisipasi dalam politik parlementer atau tidak.[4]

Greg Fealy mengartikan Islamisme sebagai wacana hubungan antara Islam, politik dan masyarakat yang lahir dari satu ide sentral: kebangkitan atau pembaharuan Islam. Sebagian besar kelompok Islamisme menyerap inspirasi dari Ikhwanul Muslimin Mesir yang sekaligus dianggap sebagai pewaris tradisi revivalis. Ada dua gerakan revivalis yang menjadi dasar perkembangan Islamis kontemporer di Timur Tengah yakni gerakan pada abad 18 yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia dan gerakan abad 19 dan 20 yang dipimpin oleh 3 pemikir: Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.[5]

Pewaris tradisi revivalis yang kemudian menjadi Gerakan Islam mainstream adalah Ikhwanul Muslimin (IM) yang didirikan di Mesir pada 1928 oleh Hasan Al-Banna karena keprihatinannya atas keruntuhan Turki Utsmani dan kemunduran umat Islam khususnya di Mesir. Bila al-Afgani, Abduh dan Ridha memberikan kontribusi pada gagasan kebangkitan Islam melalui kiprah individual mereka maka sumbangan Al-Banna adalah pada pembentukan sebuah gerakan Islam yang sifatnya bertahap dan reformis dengan cara terlebih dulu mencetuskan kebangkitan spiritual yang luas di kalangan umat Islam. Al-Banna mengembangkan sebuah gerakan berbasis massa luas melalui berbagai aktivitas sosial akar rumput yang kemudian diikuti oleh gerakan-gerakan Islam lainnya. Selain bergerak di bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan kegiatan ekonomi, IM pun mengorganisir masjid, sekolah, klinik kesehatan dan bahkan juga klub atletik. Mereka juga mengupayakan kesempatan kerja kepada rakyat miskin. Selain itu IM tidak anti terhadap kegiatan politik bahkan menjadikannya sebagai sarana untuk mendorong amandemen konstitusi Mesir dan melawan korupsi.[6]

Pada periode 1979-1992, Gerakan Islam mencatat sejumlah prestasi dengan tampil ke puncak kekuasaan baik di Sudan (1989), Afganistan (1992), di Aljazair (1992) maupun IM yang memenangkan banyak kursi di parlemen Mesir melalui jalur independen dengan penguasaan segmen luas masyarakat Mesir, khususnya asosiasi-asosiasi dan kelompok-kelompok profesional. Hasan Al-Banna, pendiri IM sejak awal menyatakan bahwa politik adalah wilayah yang boleh dimasuki selama dimanfaatkan untuk masyarakat. Sebagian generasi muda IM bahkan kemudian membentuk partai politik Hizb Al-Wasat sebagai evolusi dari IM. Platform partai Hizb Al-Wasat ini tidak jauh berbeda dari pandangan-pandangan IM. Saat ini banyak gerakan Islam yang mengintegrasikan dakwah dan politik seperti misalnya AKP di Turki dengan melakukan perubahan metode dibanding Refah Parti yang lebih konfrontatif dalam memperjuangkan Islam. Partai-partai Islam lainnya juga memasuki parlemen di Yordan, Kuwait dan Bahrain walaupun dalam demokrasi terbatas di dalam negara. Di Aljazair partai Islam seperti Harakat al Nahdah diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum dan menyerap banyak konstituen FIS. Demikian pula Hamas di Palestina membentuk partai politik.[7]

Namun pada akhir dekade 1990-an sebagian besar Gerakan Islam gagal meraih ataupun mempertahankan puncak kekuasaan sehingga Olivier Roy menyimpulkan bahwa Islam politik telah gagal karena kemenangan gerakan Islam di Mesir dan Aljazair diberangus oleh militer dan rejim yang berkuasa.[8] Selanjutnya menurut Olivier Roy, gerakan Islam berada di persimpangan jalan dan harus memilih di antara dua lintasan yang berbeda yakni apakah akan tetap memilih jalur politik ataukah mundur ke neo-fundamentalisme. Namun faktanya tesis Olivier Roy tersebut terbantahkan dengan tetap banyaknya gerakan Islam yang memilih jalur politik dan mengikuti aturan permainan politik yang ada dengan membentuk partai politik yang legal dan konstitusional. Mereka pada umumnya memiliki hubungan yang sangat kuat dengan masyarakat, sensitif terhadap problem lokal dan disibukkan dengan agenda perbaikan hidup para konstituen mereka. Namun demikian Roy bersikeras bahwa sebagian gerakan Islam beralih ke Neo-fundamentalisme, yakni kelompok yang memiliki pendekatan konservatif dan literalis terhadap Islam baik yang melakukan reformasi praktek keagamaan (Salafy) maupun Islam garis keras (Jihadis Salafism).[9] Padahal sebenarnya kelompok Salafiy dan Jihadis sejak awal memang apolitis atau dengan kata lain tidak terjadi pergeseran dalam sikap dan kiprah gerakan mereka. Sementara kelompok Islamis yang mengalami berbagai hambatan dan bahkan pembekuan sebagai partai politik Islam bukannya surut ke neo-fundamentalis, melainkan bermetamorfosa menjadi partai politik yang pos-Islamis yakni yang lebih menekankan pada aspek substantif dibanding mengedepankan jargon-jargon Islam.

Oleh karena itu berbeda halnya dengan Olivier Roy yang menganggap gerakan Islam atau kelompok Islamisme mengalami deklinasi dan kemudian mundur menjadi neo-fundamentalisme yang sibuk mengurusi aspek ritual saja, maka Greg Fealy justru beranggapan bahwa kini banyak gerakan Islam yang semula bertentangan dengan masyarakatnya sendiri kini mengalami kemajuan dengan melakukan integrasi politik dan mendukung penguatan demokrasi politik sehingga tidak lagi menganut Islamisme melainkan Pos-Islamisme.[10]

 

Partai Islam dan Demokrasi

Demokrasi dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan dan keadilan memberikan peluang besar bagi gerakan-gerakan Islam untuk terjun dalam dinamika politik di negerinya masing-masing dengan membentuk partai politik Islam. Oleh karena itu penghancuran demokrasi oleh kekuatan tiran manapun dengan sendirinya mengancam pula keberadaan partai-partai Islam. Sementara para ilmuwan politik meyakini jika umat Islam dapat menyalurkan aspirasinya melalui jalur perjuangan politik, maka aktivitas radikalisme bahkan terorisme yang dilakukan oleh Islam garis keras pun akan bisa terminimalisir atau bahkan tereliminir.

Mayoritas Muslim termasuk gerakan Islam arus utama yakni kelompok Islamis Ikhwanul Muslimin memandang demokrasi sebagai sistem yang netral dan merupakan alat untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan universal seperti keadilan dan kesejahteraan. Namun ada pula gerakan Islam lainnya seperti misalnya Salafy yang memiliki prinsip apolitis ataupun Hizbut Tahrir (HT) yang walaupun tidak anti politik, memilih tidak masuk ke dalam sistem politik karena menganggap demokrasi bukan dari Islam dan bahkan bertentangan dengan prinsip Islam.[11] Menyadari adanya kontroversi di kalangan umat Islam dalam menyikapi demokrasi maka sebagian ilmuwan politik di antaranya Robert W. Hefner menawarkan jalan tengah untuk menjembatani antara umat Islam yang menerima demokrasi secara utuh maupun yang menolaknya mentah-mentah. Jalan tengah yang ditawarkan Hefner adalah sikap kritis dan pengadaptasian demokrasi dengan nilai-nilai dan budaya lokal. Menurut Hefner harus ada perspektif dialogis lintas budaya antara negara-negara Barat dan negara-negara mayoritas Muslim untuk memaknai demokrasi modern secara lebih baik.[12]

Bahkan John L. Esposito mengajak Barat untuk melakukan otokritik karena memiliki standar ganda dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Esposito menekankan bahwa Barat seharusnya lebih dulu menerima dan menerapkan nilai-nilai toleransi. Dan hal itu harus benar-benar tercermin dalam kebijakan negaranya dengan misalnya tidak memaksakan para migran Muslim di Eropa untuk memiliki kultur yang homogen dengan mereka yakni kultur Barat yang bebas nilai. Apalagi trend negara global saat ini adalah negara multikultural sehingga bukan hanya dunia Islam yang perlu memahami dan menerapkan multikulturalisme serta toleran pada pluralitas masyarakat, melainkan Barat juga harus lebih dulu menerapkan nilai-nilai yang diusungnya tersebut. Bila Barat menginginkan agar dunia Islam tidak memiliki dendam masa lalu sehingga menolak segala hal dari Barat termasuk demokrasi, maka menurut Esposito, Barat yang seharusnya lebih dulu tidak berprasangka pada dunia Islam dengan selalu menyebut Islam sebagai teroris sementara mereka yang selalu melakukan agresi di dunia Islam.[13]

Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan gerakan Islam tentang konsep demokrasi, faktanya demokratisasi memberi dampak positif bagi gerakan Islam dengan adanya peluang kebebasan. Gerakan Islam yang memilih jalur politik sebagai metode perjuangannya atau dikenal sebagai kelompok Islam siyasi atau Islamis di Turki, di Indonesia dan di negara-negara Muslim lainnya mendapatkan keuntungan dari berkembangnya nilai-nilai demokrasi selama tahun 1990-an. Demokratisasi memberi kebebasan bagi gerakan Islam atau kelompok Islamis di negeri-negeri Muslim untuk menampilkan identitas keislamannya dalam berbagai aspek kehidupan karena keyakinan mereka Islam bukan hanya agama ritual melainkan agama yang mewarnai segala aspek kehidupan mulai dari pemerintahan, pendidikan, sistem hukum hingga kebudayaan, politik dan ekonomi. Kemunculan partai-partai politik Islam menurut Greg Fealy merupakan kelanjutan aplikasi wacana yang dimulai sejak awal abad ke-20 tentang hubungan yang tidak terpisahkan antara Islam, politik dan masyarakat yang diyakini lahir dari ide sentral: Kebangkitan Islam.[14]

 

Marjinalisasi Partai Islam dan Ormas Islam dapat menumbuhkan bibit-bibit radikalisme

Kompatibilitas antara Islam dan demokrasi secara teori tersebut ternyata dalam praktiknya menemui banyak kendala yang diawali dengan adanya standar ganda Barat terhadap penerapan nilai-nilai demokrasi sebagaimana ditengarai oleh Esposito. Apalagi sebagian ilmuwan politik seperti Olivier Roy berulangkali mengutarakan pesimisme dan skeptisisme tentang relasi Islam dan demokrasi. Kegagalan Islamis atau partai-partai Islam seolah-olah dipaksakan menjadi sebuah aksioma. Hal itulah yang justru membahayakan karena akan menumbuhkan bibit-bibit radikalisme dan terorisme akibat keputusasaan dan ketidak berdayaan umat Islam menghadapi berbagai tantangan, hambatan dan ancaman yang bertujuan mengerdilkan dan menguasai umat Islam.

Jika umat Islam yang menyalurkan aspirasi dan aplikasi ideologinya melalui jalur politik atau melalui kontestasi politik di dalam demokrasi, dihambat, dikerdilkan, dan dimarjinalisasikan maka jangan salahkan jika umat Islam kemudian memilih jalan-jalan radikal sebagai bentuk keputusasaan mereka pada kekuatan hegemonik sekuler Barat yang selalu melakukan intervensi dan memasung kebebasan dunia Islam. Barat meyakini tesis Olivier Roy bahwa Islam politik yang mewujud dalam partai Islam pasti akan menemui kegagalan. Sementara Ormas-ormas Islam saat ini pun sedang diperlakukan secara tidak wajar dan tidak adil yakni ketika upaya mereka menghimpun dana dari umat, oleh umat dan untuk kepentingan umat malah diberi label pengumpulan dan pengiriman dana untuk teroris ISIS.

Akibatnya umat Islam bisa jadi kemudian tidak memiliki wadah aspirasi dan wadah perjuangan yang legal formal melalui alam demokrasi, baik melalui partai Islam maupun ormas Islam. Seharusnya Indonesia belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemerintahan Jokowi-JK saat ini harus mampu memahami suasana batin umat Islam di Indonesia. Prasangka dan bahkan tindakan represif pada sebagian umat Islam dan organisasi Islam hanya akan memunculkan benih-benih radikalisme akibat keputusasaan mereka karena tidak bisa mengekspresikan diri dan menyalurkan aspirasinya secara wajar. Bila hal tersebut terjadi, maka justru akan membahayakan kelangsungan NKRI dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

_________

[1] Dien Syamsudin di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017), seperti dilansir RMOL Jakarta dan Riaupos 18 Jan. 2017 (http://tz.ucweb.com/1_1lzE9 @@.)

[2]Ahmad S. Moussali (dalam tesis Firman Noor). Moderate and Radical Islamic Fundamentalism: The Quest for Modernity, Legitimacyand the Islamic State (1999). Hlm: 23.

[3] Greg Fealy dan Anthony Bubalo. Jejak Kafilah (edisi Bahasa Indonesia). Mizan, 2005, hlm 20-21.

[4] Ibid, hlm 28.

[5] Ibid, hlm 30-31.

[6] Ibid, hlm 34-35.

[7] Ibid, hlm 64-65

[8] Ibid, hlm 55.

[9] Olivier Roy. Gagalnya Islam Politik. Ed. Terjemahan dari: The Failure of Political Islam. PT. Serambi Ilmu Semesta, 1996. Hlm: 98-99.

[10] Anthony Bubalo, Greg Fealy dan Whit Mason. PKS dan Kembarannya: Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki. Lowy Institute 2008. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia oleh Komunitas Bambu.

[11] http://hizbuttahrir.or.id/2009/06130/demokrasi-sistem-kufur-menyalahi-orang-Yahudi-danNasrani-termasuk-prinsip-agama-kita. Dan lihat pula di http://koranMuslim.com/2011/jubir-salafi-mesir-demokrasi-paham-yang-berbahaya/

[12] Robert W. Hefner. Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia. Jakarta: ISAI, 2001. Hal: 356.

[13] John L. Esposito. Islam dan Barat: Konflik atau Benturan Peradaban? Dalam buku Ancaman Islam: Mitos atau Realitas? Ed. Revisi menggugat Tesis Huntington. Mizan, Bandung. 1996. Hal: 192-193.

[14] Greg Fealy dan Anthony Bubalo. Jejak Kafilah (edisi Bahasa Indonesia). Mizan, 2005. Hal 27.