Pemikiran

Peran Politik dalam Kemajuan Industri Maritim dan Alat Pertahanan
09.09.16
penulis Taufik Bawazier - dilihat 2.463 kali

A. Pendahuluan

Keniscayaan bahwa posisi geografi nasional Indonesia mempunyai luas sebesar 7, 8 Juta km persegi  yang terdiri dari 5,9 juta km persegi lautan dengan 2,7 Juta km persegi berada dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan 3, 2 juta km persegi perairan pulau dan perbatasan. Posisi ini tentunya membutuhkan alat utama transportasi baik laut, udara maupun darat. Dengan Flag Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi maka industri maritim menjadi prioritas dalam mensukseskan tema besar tersebut. Negara diharapkan mampu mendorong bangkitnya industri maritim di Indonesia.

Saat ini, kemampuan industri maritim dan alat pertahanan dalam negeri sudah menunjukkan beberapa kemajuan. Sejumlah produksi kebutuhan industri maritim yang sudah mampu dikuasai industri dalam negeri antara lain seperti landing ship tank (LST), kapal patrol  cepat, kapal perusak rudal dan komponen kapal kelas Corvette. Saat ini,  BUMN bidang perkapalan Indonesia telah membuat rencana kerjasama dengan sejumlah negara maju, dalam hal produksi kapal corvet, fregat, dan kapal selam. Sementara itu, produksi yang sudah dimulai antara lain pengadaan pesawat yang berada di air, peluru kendali jarak menengah, dan kapal patroli anti radar. Sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh industri galangan kapal dalam negeri adalah membuat kapal yang tidak dapat diketahui oleh kapal musuh dengan kemampuan teknologi radarnya. Manfaat kapal ini sangat berguna bagi aparat pemerintah seperti Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal penyelundup.

Di bidang industri kapal saat ini, Indonesia memiliki sekitar 250 perusahaan industri kapal dan sekitar berjumlah 70 perusahaan galangan kapal berlokasi di Pulau Batam. Kemampuan industry galangan kapal di Pulau Batam ini adalah membuat kapal baru dengan  ukuran hingga 50.000 dead weight tonnage (DWT). Bahkan, galangan kapal  di Batam  yang berada dalam wilayah Free Trade Zone (FTZ)  mempunyai fasilitas produksi kapal yang  mampu membangun kapal hingga bobot mati 150.000 DWT. Suatu jenis kapal besar yang masuk kelas Panamax memiliki panjang 200 meter. Kemampuan industri galangan kapal nasional dan kepercayaan dari pihak pemesan – dalam membangun kapal-kapal baru – sebenarnya telah tumbuh signifikan dari tahun ke tahun. Sehingga, akan berdampak pada frequensi jumlah kapal yang melintas di perairan Indonesia bertambah cukup pesat.

Di bidang alat pertahanan, ada adagium bahwa suatu negara yang memiliki industri alat pertahanan yang mapan dianggap memiliki sebuah keuntungan strategis dalam tatanan global atau dunia. Secara umum, walaupun Indonesia telah memiliki industri pertahanan dengan sejarah yang panjang, namun patut diakui keberadaannya dapat dikatakan belum optimal. Dengan pendekatan potensi yang dimiliki industri-industri dalam negeri untuk kepentingan pertahanan negara,serta dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan geostrategis Indonesia. Dalam klasifikasi industri pertahanan dapat dikelompokkan sebagai berikut : Pertama, Industri pendukung daya gempur, industri yang dapat memproduksi peralatan pertahanan, dan diproduksi untuk memperbesar daya gempur. Diantara produk-produk antara lain senjata, roket, bom, torpedo, peluru kendali, bahan peledak dan amunisi. Kedua, Industri pendukung daya gerak, industri yang dapat memproduksi alat peralatan pertahanan yang dipergunakan guna memperbesar mobilitas gerak di darat, laut, dan udara, termasuk di dalamnya komponen suku cadang. Produk yang dihasilkan diantaranya kapal perang, tank, pesawat tempur. Ketiga, Industri pendukung sistem manajemen pertempuran serta komando dan pengendalian. Di sini industri dalam negeri yang dapat memproduksi berbagai peralatan elektronika pertahanan, antara lain telepon, radio (UHF, VHF), telex, radar, navigasi, sonar, avionik, komputer, dan data provider (penyelenggara sistem jaringan informasi), serta penyelenggaraan sistem komunikasi satelit termasuk dukungan perangkat lunaknya. Keempat, Industri bekal, yang dapat memproduksi kebutuhan bekal perorangan maupun kelompok/satuan untuk kepentingan pertahanan, tipe industri ini  menghasilkan antara lain ransum lapangan, obat-obatan, perlengkapan perorangan lapangan, perlengkapan satuan lapangan, bahan bakar dan pelumas, serta jasa lainnya yang diperlukan bagi kepentingan pertahanan serta jasa lainnya yang diperlukan bagi kepentingan pertahanan (industri pendukung ini biasa disebut industri pertahanan non Alutsista).

Saat ini Indonesia merupakan negara dengan jumlah kapal berbendera nasional terbesar di Asia tenggara yaitu mencapai 14.000 unit atau meningkat tujuh kali lipat daripada tahun 2005 dengan jumlah 2000 unit. Hal ini merupakan dampak setelah diberlakukannya azas cabotage yang menyebabkan pertumbuhan kapal nasional meningkat dengan pesat. Namun demikian, hanya sekitar10 persen kapal-kapal yang melintasi perairan Indonesia yang merupakan buatan galangan kapal yang berasal dari dalam negeri. Kapal yang berasal dari dalam negeri itu pun sebagian besar dibuat di galangan kapal yang berlokasi di Pulau Batam.

Pembangunan industri maritim saat ini terutama galangan kapal dihadapkan pada beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian pemerintah diantaranya: 1. Belum optimalnya kebijakan makro kkonomi terutama skema finansial yang menguntungkan untuk berkembangnya industri maritim ini.. Kebijakan sektor perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia pada umumnya keuntungan yang diperoleh melalui penempatan (Sertifikat Bank Indonesia) SBI, akibat dari cara kerja perbankan nasional tersebut menyebabkan bunga pinjaman tinggi berkisar diatas 10 persen dan jaminan 100 % kolateral dari yang diagungkan. Skema finansial ini jauh dibandingkan dengan Negara Taiwan, Korsel, Jepang dan Cina serta Singapure yang rata-rata 4-5 persen dan agunan hanya berkisar 25 persen tanpa kolateral. Adanya skema keuangan ini, Industri Maritim di Negara tersebut khususnya Galangan Kapal mengalami kemajuan pesat dibandingkan dengan Indonesia. b.  Kebijakan Fiskal berupa aturan pajak dari Hulu hingga hilir masih dirasa memberatkan untuk tumbuhnya industri maritim di Indonesia. Selain itu, ditengarai pengurusan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) memerlukan proses yang panjang. 2. Kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang industri maritimi masih dirasa kurang baik kualitas maupun kuantitas karena sebagian besar belum mempunyai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). d. Lemahnya sistem klasifikasi kapal di Indonesia menyebabkan tidak diakuinya jasa klasifikasi kapal tersebut oleh asuransi perkapalan kelas dunia. Kurangnya profesionalisme Badan Klasifikasi tersebut sangat menghambat berkembangnya industri perkapalan nasional. e. Isu strategis lainnya adalah kemampuan teknologi di bidang maritim menjadi persoalan tersendiri yang berkontribusi menghambat tumbuhnya industri maritim di Indonesia. f, Tingginya impor komponen dalam pembuatan kapal di Indonesia membuat high cost ekonomi sehingga produk kapal yang dihasilkan kurang kompetitif dibandingkan dengan kapal yang dibuat oleh Negara lain.

Diluar tipe, Panamax dam Handymax merupakan jenis kapal yang dapat diproduksi oleh galangan kapal di Indonesia meskipun ada beberapa galangan kapal yang mempunyai fasilitas tersebut. Kebutuhan ini meningkat jika ditambah dengan kebutuhan Pertamina untuk Kapal LNG Carrier, LPG Carrier, Crude Oil Tanker dan Production Oil Tanke. Selain itu,  Kebutuhan kapal juga dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kelautan Perikanan, BUMN, TNI AL dimana kesemua jenis kapal tersebut dapat diproduksi di Galangan Kapal Indonesia.. Meskipun demikian, perbedaan harga kapal sejenis buatan dalam negeri berbeda berkisar 20-30 % lebih mahal dibandingkan dengan kapal buatan Korea Selatan, Cina, Taiwan dan Jepang karena persoalan komponen yang hampir 70 persen diimpor.

Selanjutnya, Isu strategis yang sering ditemui dalam mengembangkan alat pertahanan uumnya adalah : a. Masih tingginya impor content dalam alustista yang dibuat di dalam negeri. b, Belum optimalnya penggunaan teknologi militer terutama dari teknologi sipil.  c. Kemampuan riset nasional belum memadai dan hasilnya seringkali tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh TNI dan Polri.

Saat ini dengan adanya UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan memberikan dukungan terhadap pengembangan industri pertahanan di Indonesia. Ide besar lahirnya UU ini adalah melindungi industri pertahanan dalam negeri yang sebelumnya mengalami krisis pasca 1998 dengan holding BPIS. Spirit kemandirian Alustista (Alat Utama Sistem Persenjataan) dalam prosesnya patut dihargai, tetapi secara subtansial menuju inovasi militer yang sesungguhnya di Indonesia masih jauh tetapi memungkinkan untuk dimulai.

B. Dukungan Politik dalam Membangun Industri Maritim dan Alat Pertahanan

Kebijakan politik yang masuk dalam area teknis diatas pertamakali harus memahami rantai Proses Peningkatan Nilai (Value Adding Production Chain) yaitu melalui jaringan dari sehimpun Industri Kapal yang terkait.Yaitu dengan memetakan : 1. Industri Inti, Industri Pemasok dan Industri terkait, 2. Pihak yang menghasilkan Pengetahuan dan Teknologi ( Universitas/Institut, Lembaga Litbang dan Rekayasa. 3. Institusi yang berperan menjembatani (Broker,Konsultan), 4, Pembeli.

Dukungan nyata politik dari Parlemen dan Pemerintah ditujukan untuk membuat rencana akasi yang terukur diantaranya : a. Meningkatkan kemampuan industry dalam negeri untuk komponen kapal  b. Melakukan Kerjasama dengan Luar Negeri (Korea, Cina, Negara-negara Eropa Timur) c. Melatih SDM Galangan Kapal nasional di luar negeri yang mampu membangun kapal 150.000 DWT dan juga mendatangkan tenaga ahlinya d. Membangun Konsorsium pendanaan (dalam/luar negeri) untuk pembangunan kapal e. Restrukturisasi Mesin Galangan Kapal f. Mengembangkan Standarisasi Kapal yang sesuai dengan perairan Indonesia. g. Meningkatkan kemampuan industry dalam negeri untuk komponen kapal. h. Menambah kapasitas fasilitas produksi galangan kapal, Building Berth atau Graving Dock 150.000 DWT, i. Memordenisasi teknologi galangan kapal dan kemampuan disain., j. Meningkatkan kemampuan galangan kapal rakyat dalam membangun kapal yang memenuhi standart mutu dan kelaikan layar. k. membangun iklim usaha galangan dan perawatan kapal yang baik. l. Menumpuhkan kawasan industry kapal di Lamongan, Lampung dan Cimalaya.

Sedangkan peran politik strategis terkait dengan industri alat pertahanan  (Alustista), adalah mendorong peran strategis inovasi militer sangat diperlukan dalam membangun dan memperkuat produksi alustista di dalam negeri sesuai dengan kebutuhan TNI. Potensi kapasitas perubahan modernisasi menuju inovasi militer di Indonesia sangat terbuka dengan suasana keterbatasan anggaran pembangunan yang ada pada saat ini melalui manajemen inovasi militer yang terpadu dengan dukungan negara. Institusi seperti DPR dan Pemerintah serta TNI dan Lembaga Penelitian/Universitas dan BUMN dapat berkontribusi dalam memajukan inovasi ini.

Regulasi dukungan Riset dan Development (R&D) industri pertahanan juga sudah dimuat di dalam UU No 16 Tahun 2012 khususnya  pasal 28-31. Dalam pasal tersebut KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) memegang peranan penting dalam mengoptimalkan inovasi dari hasil-hasil riset yang dilakukan. Sebagai Ketua KKIP, Presiden dengan didukung Anggotanya para Menteri terkait diharapkan mampu memfasilitasi ide besar pembangunan inovasi militer dalam hal teknologi dan kebijakan pendukungnya. Inisiasi lembaga semacam DARPA (Defence Advance Research Project Agency)  yang bersifat independen dengan agenda riset terapan seperti sensor, survelince, radar, laser, optik, robot dan sebagainya yang bisa diterapkan dengan moda militer yang telah mampu dibuat di Indonesia. Peluang pembiayaan sebagaimana tercantum dalam pasal 29 UU diatas bahwa Industri Pertahanan menyediakan paling rendah 5% (lima persen) dari laba bersih untuk kepentingan penelitian dan pengembangan selain dukungan pembiayaan dari APBN. Konsep Lembaga Independen untuk Advance Research nantinya tidak tumpang tindih dengan program penelitian yang ada di lembaga penelitian yang sudah ada justru saling menguatkan dengan bauran kepakaran yang dimiliki untuk aplikasi pertahanan dan keamanan.

Melalui lembaga Riset Maju di bidang militer ini juga melakukan program khusus pada Institut/universitas teknologi baik dalam dan luar negeri untuk menyiapkan SDM terampil pada kompetensi kepakaran yang dibutuhkan pada bidang-bidang khusus yang akan diaplikasikan di teknologi militer sehingga sustainabilitas inovasi dapat berlangsung terus sejalan dengan kemajuan bangsa dan negara. Kata kunci dalam keberhasilan dan sustainabilitas inovasi militer terutama teknologi pertahanan tergantung hadirnya negara dalam merealisasikan ide besar di atas dalam bentuk kebijakan yang dapat diimplementasikan, dan akumulasi hasil riset ini tidak harus dikomersialisasikan dalam bentuk industri yang mampu dijual tetapi manfaat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia jauh lebih penting.

Guna pengadaan teknologi yang belum dapat dikerjakan dan yang masih banyak memiliki ketergantungan dengan pihak luar negeri ditempuh dengan cara kerjasama produksi (joint production), program alih teknologi (transfer of technology) dan program sejenis guna meningkatkan peran industri termasuk meningkatkan muatan lokal (local content) semaksimal mungkin. Misalnya dalam pengadaan patroli maritim udara (air maritime patrol) Indonesia menggalang kerjasama dalam riset dan pengembangan (research and development), dan juga untuk modifikasi kerjasama Luar Negeri dengan PT Dirgantara Indonesia, untuk modifikasi pesawat jenis CN. Sebagai informasi sejumlah peralatan TNI Angkatan Darat yang diklaim sudah mampu menggunakan produk dalam negeri seperti baju, tas ransel dan helm milik prajurit, parasut terjun payung, dan helikopter 412. Sementara TNI Angkatan Laut mengklaim sudah menggunakan helikopter, senjata kaliber kecil, skoci, skoci karet, dan sirine. Pesawat tanker juga sudah sejak lama, dapat diproduksi di dalam negeri. Dengan pengakuam ini, upaya kegiatan yang mendukung kebutuhan TNI dengan inisiasi dari Kemenperin.

Diakui oleh sejumlah petinggi di TNI, memang masih ada kekurangan dalam hal produksi, misalnya untuk pesawat maritime belum sesuai spesifikasi, sehingga diminta untuk terus menyempurnakan produksinya. Berbagai perlengkapan senjata yang sudah mampu dikuasai Indonesia seperti pesawat serbu, pelatuk, magasin, karet-karet senjata, dan topi baja. Bahkan di wilayah Tulungagung (Jawa Timur), sudah ada industri kecil dan menengah (IKM) yang memproduksi parasit, pakaian perlengkapan militer, tenda kompi, dan tenda pleton. Beberapa produk perlengkapan militer yang dapat dikatakan TKDN-nya sudah tinggi seperti jenis pistol, meriam, atau perlengkapan dari kulit, seperti ikat pinggang akan terus difasilitasi.. PT Dirgantara Indonesia juga sudah mampu memproduksi roket dan rudal dalam lingkup manufaktur, produksi, perakitan, refurbishment, perbaikan, dan pemeliharaan, guna menuju tahapan proses kemandirian industri. Kemenperin melalui kegiatan penumbuhan alat pertahanan akan berkoordinasi dan memfasilitasi antara user dan produser industri dalam negeri.

Sedangkan PT Pindad dalam hal produksi sistem senjata, telah mampu menghasilkan sendiri produksi senjata ringan dan senjata kelompok, sementara pada kategori amunisi, BUMN ini telah dapat membuat amunisi caliber kecil dan juga kaliber khusus. Dalam upaya memperkuat pertahanan, peralatan elektronika yang dapat dikerjakan sendiri oleh industry pertahanan dalam negeri, dilakukan melalui tahapan pembangunan yang sangat bervariasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka kerjasama produksi (joint production) antara hasil pengembangan litbang perguruan tinggi, industri, TNI, dan POLRI, serta lembaga litbang lainnya, sampai dapat diproduksi secara massal. Adapun berbagai badan usaha yang memproduksi produk-produk industry pertahanan, dibagi dua yakni antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertahanan, dan Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS.

C. Kesimpulan

Membangun industri  maritim dan alat  pertahanan di Indonesia tidak berjalan sendiri sendiri, dukungan kuat Negara melalui keputusan keputusan politik yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR menjadi kunci kemajuan. Tanpa adanya strategi dan langkah langkah terukur, Indonesia akan dibanjiri produk impor yang justru mengurangi ketahanan nasional dan menciptakan ketergantungan oeleh Negara lain. Sinergi antara BUMN, Kementerian Lembaga yang di koordinasikan oleh Presiden akan menjadi efektif jika semua komponen bangsa juga ikut mendukung strategi di atas. Selain itu, keputusan politik ini juga masuk dalam bidang ekonomi khususnya APBN yang memihak pada produksi dalam negeri sehingga Industri maritime dan Alat Pertahanan akan tetap dapat hidup di negeri sendiri.

Jayalah Negeriku.

____

Artikel oleh:  Dr. Taufik Bawazier (Doktor Ilmu Politik UI)