Pemikiran

Rekonstruksi Peran Parpol dalam Pemilihan Pemimpin
30.08.16
penulis Andi Zastrawati - dilihat 8.441 kali

Oleh:  Dr. Andi Zastrawati A. Massalissi (Doktor Ilmu Politik UI)

Rendahnya kinerja lembaga legisaltif DPR RI, DPRD dan Kepala Daerah telah menurunkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap partai politik. Pemilihan Legislatif dan Presiden-Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang selama ini berlangsung dinilai sekedar prasyarat demokrasi tanpa perlu mempertimbangkan aspek substansial dari hasil pemilu. Calon legislatif dan calon kepala daerah yang disodorkan partai politik ke masyarakat dilakukan serentak merupakan hajatan demokrasi terbesar sepanjang Republik Indonesia. Setahap demi setahap, konsolidasi demokrasi semakin menunjukkan bentuknya, perbaikan pemilihan kepala daerah baik dari aspek prosedural maupun substansi terus dirancang demi pembangunan demokrasi yang sesuai dengan roh dan semangat Pancasila dan UUD 1945. partai politik memiliki peran yang sangat menentukan bagi masa depan demokrasi, salah satu diantaranya adalah melahirkan calon – calon pemimpin bagi bangsa ini. Jika partai politik gagal memilih pemimpin bagi bangsa, maka demokrasi yang tujuan untuk mensejahterakan rakyat juga akan terancam gagal.

Pendahuluan

Sejak runtuhnya Orde Baru 21 Mei 1998, diakui terjadi berbagai perubahan politik yang fundamental dalam proses demokratisasi, namun situasi politik yang terjadi sepanjang rezimnya belum menyentuh perubahan yang fundamental dari nilai demokrasi itu sendiri, sehingga jalan panjang transisi demokrasi masih abortif. Perubahan masih bergerak pada tataran prosedural dan legal – formal, belum menyentuh pada perubahan mental, budaya, sikap dan prilaku para elit politik dan masyarakat, sehingga berimplikasi pada berbagai pelanggaran dan penyimpangan dari nilai demokrasi itu sendiri. Misalnya menjamurnya Partai politik harusnya dilihat sebagai momentum lahirnya kebebasan baru dan cerminan partisipasi poltik yang tinggi dari masyarakat. Tetapi kenyataannya sistem multi partai malah menjadi bumerang bagi demokrasi. Partai politik menjadi ”corong” bagi sekelompok orang yang mencoba mengadu keberuntungan di partai melalui pemilu, tanpa disertai penyaringan yang benar – benar selektif. Oreantasi Partai saat itu tidak lagi berperan melahirkan calon pemimpin yang berkualitas, tetapi bagaimana partai merekrut orang – orang bermodal besar agar mampu memenuhi ketentuan electoral threshold dan memenangkan pemilu.[1] Kondisi ini makin diperparah oleh  sistem pemilu yang begitu mahal, sehingga berdampak pada terbentuknya prilaku politik masyarakat (massa pendukung) menjadi pribadi yang komersial. Pilihan politik masyarakat tidak lagi diikat oleh moralitas dan tanggungjawab, tetapi lebih didasari oleh jasa atau hutang budi sebagai agen pemenangan pemilu. Tentunya situasi politik seperti ini tidak membawa kedewasaan berpolitik bagi masyarakat.

Indonesia sudah melewati empat periode pemilu, dimulai Pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014. Keseluruhan pelaksanaan pemilu yang berlangsung dinilai relatif demokratis, namun ternyata dalam realitanya menyimpan banyak kelemahan dengan berbagai implikasi yang muncul. Oleh karena itu tidak ada jaminan bahwa pemilukada yang demokratis akan membentuk negara yang kuat.  sehingga proses – proses demokrasi yang berjalan di Indonesia dapat saja berbalik mengancam gagalnya demokrasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi Lambatnya demokratisasi di Indonesia, adalah sistem politik kepartaian Indonesia yang belum berpihak pada semangat demokrasi.

Berjalannya demokrasi sangat tergantung dari keterlibatan partai politik sebagai institusi yang mewakili ideologi, kepentingan dan keragaman masyarakat. Partai politik ditempatkan sebagai wahana efisiensi kerja demokrasi dalam masyarakat moderen yang plural. Di tengah bertambahnya jumlah warga negara, menjadi hal yang tidak memungkinkan untuk melibatkan setiap warga negara secara langsung dalam pengambilan keputusan publik. Olehnya sistem perwakilan menjadi pilihan, dan partai politik memegang peran sebagai media aspirasi yang efektif dalam menjembatani kepentingan rakyat.[2] Namun belakangan ini, keberadaan partai politik tidak lagi menjadi penting bagi rakyat. Fenomena munculnya calon independen dalam pilkada mengindikasikan jika partai politik tidak lagi mampu menjadi media aspirasi, sehingga masyarakat memilih jalur lain untuk menyampaikan keputusan politiknya.  Parpol sekarang lebih terlihat sebagai saluran bisnis untuk meraih jabatan politik atau untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu. Berbagai perilaku para politikus partai tersebut pada akhirnya membuat parpol terlihat seperti telah bermetamorfosa. Parpol telah mengubah dirinya menjadi institusi bisnis murni.

Gagalnya Partai politik dalam menjalankan fungsi – fungsinya sebagai partai politik sangat erat kaitannya dengan regulasi yang dibuat oleh DPR RI melalui UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai politik sehingga Partai Politik kehilangan arah dalam menjalnkan perannya dalam negara dan masyarakat. UU merupakan pijakan awal membangun sistem politik kepartaian di Indonesia. Menurut J. Kristiadi UU Parpol momentum yang tepat melakukan reformasi partai politik.[3] Dalam UU tersebut dinilai menimbulkan banyak persoalan dalam aturannya, seperti : 1). Sistem multi partai yang berimplikasi pada ketidakstabilan pemerintahan dan politik. Hal ini disebabkan karena banyak peserta pemilu yang pada gilirannya mempersulit pemenangan mayoritas, sehingga terbentuk pemerintahan koalisi yang rapuh; 2). Belum terlembaganya partai politik sebagai organisasi moderen, dimana sikap dan perilaku partai politik belum terpola, sehingga belum terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip – prinsip dasar politik; 3). Belum maksimalnya peran, tugas dan fungsi Partai Politik baik terhadap negara maupun rakyat; 4). Belum muncul kemandirian partai politik terhadap pendanaan partai, sehingga masih sangat tergantung dengan sumbangan pemerintah.[4]

Lemahnya aturan yang dirumuskan dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik berimplikasi pada lemahnya sistem politik kepartaian, utamanya rendahnya kualitas partai politik. Hasil Perubahan  UU No. 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak mendorong terbentuknya demokratisasi internal partai politik, utamanya dalam melahirkan calon – calon pemimpin bagi bangsa ini, dimulai dari Kepala Daerah, Anggota Legislatif baik di DPR maupun DPRD, dan Pejabatan – Pejabat Negara di tingkat Lembaga Negara. Selain itu perubahan ini juga tidak mengatur secara rinci, jelas, disertai sanksi yang tegas bagi partai politik yang memainkan politik uang, padahal politik uang inilah yang menjadi sumber kebobbrokan tatanan dan peradaban politik. Tanpa ketentuan tersebut, keberadaan partai politik justru dapat membahayakan perkembangan demokrasi, serta eksistensi dan peradaban bangsa, seperti komersialisasi pemilukada, dan munculnya elit politik yang tidak berkualitas.[5]

Untuk menjaga konsistensi demokrasi di Indonesia agar berjalan lancar dan efektif, maka peran partai politik menjadi syarat penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, para elite partai politik sudah saatnya meninggalkan politik yang terlalu memperjuangankan kepentingannya sendiri, dan lebih produktif dalam membangun dan merespon tuntutan demokrasi mengingat sistem politik kepartaian di Indonesia belum memperlihatkan wujud nyatanya dalam menopang tegaknya demokrasi. Sementara peran partai politik sangat menentukan terwujudnya negara yang kuat dan lahirnya aktor yang secara politik lebih representatif, profesional, kompoten, serta secara moral semakin otentik.

Problematika Pemilukada

Secara umum dapat dikatakan bahwa pemilihan umum kepala daerah serentak yang diselenggarakan pada akhir 2015 telah berjalan dengan baik. Penilaian baik tersebut dapat dilihat dari kelancaran pelaksanaan Pilkada, minimnya tindak kekerasan politik, menurunnya keluhan prilaku kecurangan, serta tidak munculnya keributan yang masif. Sehingga secara umum pelaksanaan pemilukada serentak tahun 2015 dapat dinilai telah berjalan dengan baik. Untuk itu tetap diapreasi sebagai hasil kerja Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan stake holders lainnya. Namun, setelah dievaluasi, ternyata masih ada kekurangan-kekurangan, kekosongan hukum yang muncul dan menjadi polemik di tengah – tengah masyarakatat tentang pelaksanaan pemilukada serentak pertama yang berlangsung tahun 2015 tersebut, sehingga gagasan merevisi UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada Serentak mutlak diperlukan untuk perbaikan pemilukada serentak berikutnya yang akan berlangsung bulan Februari tahun 2017.

Pelaksanaan Pilkada serentak pada tahap pertama pada tahun 2015 merupakan laboratorium pertama untuk pelaksanaan pilkada tahap selanjutnya dan pemilu serentak tahun 2019. Mengingat pilkada serentak merupakan peristiwa baru dalam sejarah kepemiluan di Indonesia, maka beberapa masalah yang masih memerlukan perhatian serius pada persiapan pelaksanaan pada tahap pilkada selanjutnya dan akan terus menjadi tantangan besar yaitu :

Pertama, Profesionalisme penyelenggara pemilu baik KPU/KPUD maupun Bawaslu/Panwaslu. Berdasarkan pengalaman pemilihan kepala daerah sepanjang periode 2009 – 2014, pemilu legislatif dan pemilu presiden/wapres 2014, kinerja dan integritas penyelenggaraan pemilu masih sangat lemah dalam setiap tahap dan proses pemilu. [6] Persoalan ini jika tidak diantisipasi akan berdampak buruk terhadap penyelengggaraan pilkada. Rendahnya kualitas, kompetensi, dan integritas para anggota KPU, KPUD, Bawaslu, Panwaslu berbanding lurus dengan rendahnya kualitas pilkada. Pelaksanaan Pilkada berkualitas tentu membutuhan anggota KPU, KPUD, Bawaslu dan Panwaslu yang obyektif, netral, mempunyai integritas tinggi, tidak mudah mengeluarkan statement, dan memiliki pemahaman yang baik terhadap ketentuan peraturan perundang-undang Pemilukada. Oleh karena itu perlu bagi penyelenggaran pilkada baik KPUD maupun Panwaslu melakukan penataan organisasi berupa perencanaan dan persiapan penyelenggaraan pilkada yang lebih matang, professional, jujur dan adil.

Kedua, Jumlah prilaku pemilih yang pragmatis (pemilih irasional) masih sangat tinggi. Pasca pemilihan umum 2014, Pemerintah, partai politik dan KPU belum maksimal memberikan pendidikan politik bagi rakyat sehingga ada kekhawatiran yang besar jika pemilih belum membangun kesadaran baru untuk melahirkan pemimpin yang ideal di daerahnya. Terlebih kondisi ekonomi semakin menurun, kekhawatirannya justru akan menguatkan prilaku pramatisme pemilih. Olehnya perlu keseriusan yang besar dari seluruh stakeholder untuk merubah kultur masyarakat yang masih mementingkan kepentingan sesaat dari pada kepentingan jangka panjang, dan belum mendasarkan pilihannya berdasarkan program. Selain itu, juga perlu menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan pemimpinan yang mampu membawa kemajuan bagi daerahnya.

Ketiga, Lemahnya integritas partai politik dalam proses seleksi calon kepala daerah. Ada 4 (empat) masalah pencalonan pasangan kepala daerah dalam proses penyelenggaraan pilkada yaitu :

  1. Partai politik mengajukan Politik uang dalam bentuk ”Mahar Politik” kepada pasangan calon kepala daerah dan mengesampingkan faktor kompetensi dan intergritas figur. Dalam banyak kasus pencalonan yang mempersyaratkan ”Mahar Politik” mengecewakan masyarakat karena calon yang diinginkan tidak masuk daftar calon pilihan partai. Akibatnya berdampak pada sikap apatis masyarakat terhadap pilkada, dan dapat berefek langsung pada turunya tingkat partisipasi pemilih.
  2. Partai politik dalam mencalonkan kepala daerah tidak melalui proses seleksi yang betul – betul matang dalam melahirkan calon pemimpin yang diinginkan rakyat, tetapi partai politik melakukan penjaringan dengan lebih mengedepankan faktor kemampuan finansial dan popularitas calon kepala daerah.
  3. Terjadi ketegangan dan bahkan perpecahan di tingkat internal parpol selain karena ketidaksepakatan pengurus parpol dalam mengajukan pasangan calon, juga disebabkan karena perpecahan kepengurusan internal parpol. Akibatnya, parpol menjadi lemah dan gagal memperjuangkan kepentingan anggota.
  4. Koalisi partai politik dalam mendukung calon kepala daerah sangat pragmatis dan tidak berdasarkan pada ideologi partai yang sama. Koalisi yang dibangun partai politik berdasarkan kepentingan pragmatis (pemenangan pilkada) yang lebih ditujukan untuk pemenangan pemilu 2019, bukan untuk penguatan pembangunan daerah.

Ketiga masalah di atas harus menjadi tanggungjawab dan perhatian serius dari seluruh partai politik agar konsolidasi demokrasi yang dibangun benar – benar utuh, tidak hanya menjalankan demokrasi administratif tetapi juga mampu menghasilkan demokrasi yang substansial. Potensi masalah pilkada di atas jika tidak diatasi seminimal mungkin maka akan berdampak pada rendahnya kualitas pemimpin. Terhadap penyelesaian ketiga masalah tersebut, partai politik memegang peran yang sangat menentukan, dimulai dari peran partai untuk tidak mengintervensi kerja – kerja penyelenggara pemilu, dengan mendorong dan mendukung terbentuk penyelenggara pemilu yang jujur, independen dan profesional. Kedua, partai politik harus lebih progresif memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam membangun kesadaran masyarakat untuk ikut menggunakan hak pilihnya pada pemilukada secara baik dan benar, memilih calon pemimpin yang berintegritas, dan tidak terpengaruh untuk melakukan politik uang. Dan yang ketiga adalah partai politik harus melembagakan Demokratisasi Internal Partai, mengingat partai politik merupakan komponen dan aktor utama sistem politik demokrasi, baik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan yang mengusulkan peserta Pemilu Presiden dan Wakikl Presiden serta Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maupun sebagai “jembatan” antara rakyat dengan negara. Oleh karena itu partai politik harus melakukan pembaharuan demokrasi internal partai politik, utamanya dalam proses seleksi kandidat bagi masa depan kepemimpinan bangsa ini. Karena hanya partai politik yang sehatlah yang mampu  melahirkan kepemimpinan yang kuat, jujur, legitimate dan visioner.

Terbentuknya Partai Politik Pragmatis

Sepanjang sejarah reformasi, tergambar komposisi aktor – aktor dimana secara materil memang berganti, tetapi substansi karakternya masih belum banyak berubah. Jika kita amati secara empirik, tipikal elit – elit politik di Indonesia yang paling mencolok dan cukup terasa biasnya bagi rakyat hingga saat ini yaitu ; 1). adanya kecenderungan para elite politik hanya mengutamakan kepentingan dan agenda politik mereka sendiri; 2) adanya upaya keras mempertahankan posisi mapan mereka saat ini, jika memungkinkan melakukan cara – cara yang menyimpang; 3). Para elit politik belum terbuka terhadap kritikan, sehingga secara implisit berupaya membendung munculnya pencerdasan politik rakyat karena khawatir dapat melahirkan sikap kritis rakyat pada mereka yang dapat ber-imbas pada lunturnya dukungan rakyat kepada elit.

Kondisi ini tentu membawa dampak yang kurang baik terhadap proses – proses demokratisasi di Indonesia. Rendahnya tingkat kedewasaan dan integritas politik para elit  partai tidak lepas dari pola rekrutmen dari partai politik. Partai sebagai pintu masuk untuk berkiprah di ranah politik telah menimbulkan tarikan kepentingan-kepentingan politik di tingkat internal partai sebagai pemasok, dan partai politik telah mengabaikan kualitas dan kapabilitas seorang politisi yang akan berkiprah di panggung politik yang luas. Akibatnya karena tekanan dan desakan dari pihak yang memiliki otoritas lebih di internal partai, justru politisi yang dipromosikan oleh partai adalah politisi yang memiliki kapabilitas politik rendah namun memiliki kadar kepatuhan tinggi terhadap si pemilik otoritas.

Nilai ideologis yang semestinya harus menjadi pijakan dasar seorang politisi untuk berjuang kian samar, aliran dalam politik hanya sekedar komoditas politik, bukan untuk memperjuangkan nilai ideologi yang terkandung. Mereka tergantung pada pemilik modal, yang diikat oleh perkawinan antara kekuasaan politik dan ekonomi. Politik yang selama ini diwarnai politik aliran yang benar-benar memperjuangkan visi ideologisnya semakin ditinggalkan.  Tak jarang praktek pengatasnamaan rakyat terjadi di lingkaran elit untuk memuluskan suatu agenda politik meskipun si pemilik kedaulatan sejatinya tidak memahami jalan pikiran wakilnya. Seorang politisi benar-benar berkomunikasi dengan rakyat hanya pada saat pelaksanaan pemilihan. Setelah terpilih, dirinya hanya sibuk mengatur apa yang harus dia kumpulkan kembali untuk dirinya sendiri, semua ini adalah implikasi dari sistem pemilukada yang mahal.

Prinsip demokrasi yang benar belum dipahami dan dipraktekkan oleh para politisi kita menjadi kian absurd, kalau pun ada sebagian pihak yang mengklaim bahwa demokrasi telah dipraktekkan, itu baru sampai pada batas prosedural, karena partisipasi publik tidak dilibatkan. Publik hanya sekedar alat dari kepentingan penguasa untuk mencari suara. Ketika suara diperoleh, publik ditinggalkan. Gambaran-gambaran serupa inilah yang menghiasi perilaku dan sikap politisi kita di era reformasi ini, meski tidak dalam arti absolut kesemuanya.

Fenomena politik diatas sebenarnya adalah bias yang ditimbulkan akibat dari  buruknya sistem politik kepartaian. Partai politik tidak mampu lagi mengolah partainya menjadi lebih baik, dan masih menghadapi berbagai permasalahan. Diantaranya : tidak berfungsinya partai sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen poltik, dan pengatur konflik. Partai Politik lebih sering berfungsi sebagai alat kepentingan individu daripada agrerasi kepentingan kelompok.[7] Persepsi ini semakin diperkuat oleh adanya survey – survey lembaga penelitian yang menunjukkan bahwa partai – partai politik saat ini belum cukup mampu melahirkan elite – elite politik yang memiliki sense keberpihakan yang tinggi terhadap masyarakat. Kepercayaan masyarakat sangat rendah terhadap efektivitas partai sebagai media penyalur aspirasi dan kepentingan politik.[8]

Partai politik sebagai pilar demokrasi memiliki peran strategis dalam melahirkan para pemimpin bangsa di Republik ini. Kontribusi yang demikian besar ini akan menjadi lebih bermakna manakala para pemimpin partai yang diamanati rakyat untuk memimpin bangsa ini mampu berperan optimal membawa kehidupan bangsa ini lebih adil dan sejahtera. Berangkat dari urgensi keberadaan partai politik, maka kekuasaan dan kepemimpinan adalah unsur yang tidak bisa terpisah dari partai politik. Kekuasaan dibangun untuk mengelola pemerintahan, dan pemerintahan membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Partai politik-lah yang memiliki tugas besar untuk mempersiapkan calon pemimpin yang diharapkan mampu mengatur jalannya pemerintahan baik dalam konteks pemerintahan lokal maupun nasional.

Pemilu yang digelar merupakan kebutuhan politik rakyat dalam mencari pemimpin daerah yang ideal, begitupun bagi partai politik, sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya melahirkan kader – kader pemimpin yang mumpuni. Namun sungguh disayangkan, tujuan untuk melahirkan pemimpin yang diinginkan rakyat ternyata tidak sekuat dengan upaya yang dilakukan oleh partai politik dalam menyeleksi calon kepala daerah. Transaksi politik antara partai politik dengan calon kepala daerah melalui pemberian “mahar politik” masih sangat marak dilakukan oleh partai politik di banyak daerah, tentu hal ini sangat mempengaruhi kualitas figur.

Bentuk lain transaksi politik yang juga menyebabkan rendahnya kualitas dan integritas calon kepala daerah adalah politik uang di masyarakat. Rakyat dengan mudah dan sadar mau dibayar untuk memilih calon tertentu. Ini berarti partai politik dan rakyat menentukan pilihan politinya bukan karena kompetensi yang dimiliki tetapi karena kemampuan finansial figur. Secara substansi, politik uang yang marak terjadi akan mengurangi legitimasi kepemimpinan daerah sekalipun melalui pemilukada secara prosedural benar. Praktek politik uang adalah virus yang sulit sekali di atasi meskipun aturan dan format penyelenggaraan pemilu terus menerus dilakukan penyempurnaan. Namun format pemilu tidak berkorelasi langsung terhadap penyelesaian politik uang.

Efek nyata yang ditimbulkan dari virus yang bernama politik uang ini adalah korupsi yang merajalela dari pusat hingga ke daerah. Menurut laporan Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa sekitar 80% kepala daerah dan pejabat publik terseret kasus korupsi, ini membuktikan jika Partai politik telah gagal melahirkan pemimpin yang berkualitas. Rangkaian penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan membuat rendahnya kualitas penerapan dan pelayanan publik sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan baik daerah maupun nasional. Melalui partai politik, kita saksikan para pemimpin bangsa telah menunjukkan dirinya pada rakyat bahwa mereka bukanlah orang yang amanah memperjuangkan nasib rakyat dan malah membawa bangsa ini ke pintu gerbang keterpurukan dan kesengsaraan. Satu kesalahan terbesar partai politik adalah partai sibuk meraih suara sebesar – besarnya dan meraih kekuasaan tanpa diimbangi penyiapan kader partai yang matang.

Melihat kegagalan partai politik dalam menentukan pemimpin, maka pola rekruitmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik satu negara, karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsinya dalam lembaga-lembaga negara. Dalam konteks ini, partai politik memiliki tanggung jawab menemukan figur-figur pemimpin  yang tepat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.  Sekaligus menjadi jembatan penghubung kekuasaan antara rakyat dan pemerintah yang menjadi pemegang mandat kekuasaan rakyat. Pola rekruitmen menjadi salah satu faktor gagalnya kepemimpinan di Inodnesia. Oleh karena itu sudah saatnya partai politik membangun budaya baru yaitu Politik Tanpa Mahar dalam setiap perhelatan pemilihan calon pemimpin bangsa baik di tingkat daerah maupun nasional.

Politik Tanpa Mahar menjadi jargon baru dan mulai di klim oleh sejumlah partai politik sebagai budaya baru dalam menyeleksi calon kepala daerah. Keputusan besar partai politik untuk tidak meminta atau menerima mahar dari calon kepala daerah merupakan langkah progresif dalam memperbaiki sistem kepemimpinan di Indonesia. Untuk menghasilkan pemimpin yang secara kompetensi dan integritas dapat dipertanggujawabkan, maka partai politik harus mengedepankan proses uji kelayakan dan kepatutan berbasis visi, program,  etika dan data (survey). Hasil survey ditujukan untuk mengukur tingkat elektabilitas, integritas, kapabilitas, dan kompetensi calon. Dengan demikian Politik Tanpa Mahar akan menjamim pemimpin yang berkualitas dan bebas korupsi karena calon kepala daerah  tidak dibebani dengan biaya politik yang mahal. Dan melalui Politik Tanpa mahar selain akan  memunculkan orang terbaik, juga akan membangun karakter bangsa secara nasional.

Pemerintahan Daerah membutuhkan pemimpin yang kuat dan berintegritas untuk mendukung tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat.  Melahirkan pemimpin yang legitimasi tidak hanya didukung dari besarnya partisipasi rakyat yang ikut dalam pemilihan, namun yang lebih substansi adalah seberapa besar tingkat kesadaran rakyat memilih pemimpinnya berdasarkan kompetensi dan integritas. Semakin besar kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya, maka legitimasi pemimpin semakin kuat.

Membangun Demokratisasi Internal Partai Politik Melalui Pemilihan Pendahuluan di Tingkat Partai Politik

Seiring dengan dirancangnya model pilkada serentak, sejumlah pakar sudah mulai memikirkan format baru pelaksanaan pemilu serentak pasca keluarnya putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Pilkada serentak dijadikan momentum awal menuju pemilu serentak, yang tujuannya adalah mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat daerah maupun nasional dan efisiensi anggaran penyelenggaraan pemilukada.

Agenda politik pemilu daerah yang akan dijadwalkan mulai tahun 2015, 2017, 2018 untuk pemilihan kepala daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota,  serta pemilu nasional pada tahun 2019 untuk pemilihan anggota DPR RI, Presiden dan Wakil Presiden, keseluruhannya merupakan hajatan penting bagi partai politik, mengingat partai politik adalah aktor utama dalam membangun pemilukada yang  demokratis dan berintegritas. Selain karena alasan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menugaskan partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, partai politik juga berperan sebagai “jembatan” antara rakyat dengan negara. Partai politik disebut sebagai jembatan antara rakyat dengan Negara karena partai politik melaksanakan peran sebagai representasi politik rakyat dalam menyuarakan aspirasi dan kehendak rakyat dan memperjuangkannya menjadi bagian dari kebijakan publik.

Dengan tugas dan fungsi partai politik yang demikian besar maka partai politik dituntut membenahi organisasi secara internal. Bagaimana mungkin partai politik berperan sebagai pelaku demokrasi secara eksternal kalau secara internal partai politik tidak dikelola secara demokratis? Oleh karena itu partai politik sebagai salah satu aktor utama demokrasi, partai politik secara internal juga harus demokratis (intra-party democracy).

Berangkat dari peran dan fungsi partai politik, maka partai politik sebagai organisasi modern harus mengembangkan etika berpartai secara modern pula. Termasuk di dalamnya etika kepemimpinan yang demokratis dan kolegial, etika berorganisasi atas dasar distribusi kekuasaan yang terdiferensiasi, dan etika pertanggungjawaban secara publik, yang semuanya dilembagakan melalui mekanisme internal partai yang disepakati bersama. Melalui pelembagaan etika berpartai semacam itu, partai-partai tidak hanya diharapkan menjadi wadah pendidikan politik dan pembentukan kepemimpinan, tetapi juga bisa menjadi basis sekaligus pondasi bagi pelembagaan demokrasi kearah yang lebih substansial.

Dari berbagai pandangan para ilmuwan politik, serta mengamati prilaku partai politik di Indonesia dan dampak negatif yang ditimbulkannya, maka upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi buruknya kepemimpinan pusat dan daerah, serta rendahnya kinerja anggota legislatif adalah dengan melakukan seleksi pendahuluan di tingkat internal partai politik. Menurut Richard S. Katz, seleksi kandidat merupakan salah satu fungsi khas partai politik dalam demokrasi. Hal ini tidak hanya karena seleksi kandidat untuk bersaing pada pemilihan umum merupakan salah satu fungsi yang membedakan partai politik dengan organisasi lain yang mungkin berupaya mempengaruhi hasil pemilihan umum dan keputusan yang akan diambil pemerintah. Kekhasan fungsi itu juga karena kandidat yang dinominasikan memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik partai politik yang bersangkutan di depan publik[9] Kandidat partai itulah yang lebih banyak menggambarkan wajah partai kepada publik dalam pemilihan umum. Karena itu partisipasi para anggota partai dalam penentuan kandidat menjadi suatu keharusan.

Sejalan dengan Richard S, Katz, menurut Hazan dan Rahat, ada tiga alasan mengapa pemilihan pendahuluan penting dilakukan yaitu : 1). Kandidat merupakan salah satu aktor utama yang menentukan arah kegiatan partai politik sehingga perlu diidentifikasi posisi kekuasaan dalam partai dan bagaimana kekuasaan itu digunakan; 2). Seleksi kandidat juga merupakan komponen utama untuk memahami evolusi berbagai model organisasi partai yang berbeda; 3). Seleksi kandidat juga mempengaruhi faktor luar partai, yaitu pilihan yang dihadapi pemilih, komposisi badan legislatif, kekompakan fraksi-fraksi di parlemen, kepentingan yang menonjol dalam perdebatan kebijakan, dan produk legislatif yang dihasilkan.[10] Dalam karya yang sama, Hazan dan Rahat mengidentifikasi empat dimensi yang dilakukan dalam proses seleksi kandidat partai yaitu ketentuan yang mengatur persyaratan calon; siapa yang menyeleksi kandidat; derajat sentralisasi dalam proses seleksi calon; dan metode seleksi kandidat, antara penunjukan ataukah pemungutan suara.

Adanya pemilihan pendahuluan di tingkat partai politik akan mempengaruhi karakteristik dasar politik dan pemerintahan demokratif modern (candidate selection affects the fundamental nature of modern democratic politics and governance). Seleksi kandidat partai merupakan komponen kunci praktik demokrasi modern sehingga wajib dipertimbangkan dalam menilai apakah negara secara luas sudah demokratis atau belum.[11]

Pelaksanaan pemilihan pendahuluan di tingkat partai tentu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah demokratisasi partai secara internal akan memajukan budaya demokrasi yang sangat diperlukan, baik di dalam partai maupun dalam masyarakat. Partai politik yang menggunakan prosedur yang secara internal demokratis cenderung memilih pemimpin yang cakap dan dikehendaki oleh publik, mengadopsi kebijakan yang lebih responsif, dan sebagai akibatnya partai akan cenderung mendapatkan dukungan besar dalam pemilihan umum. Selain itu, prosedur internal partai yang demokratis memiliki pengaruh positif pada representasi aspirasi pemilih dan memperkuat organisasi partai karena menarik minat anggota baru dan menciptakan ruang bagi gagasan baru.

Sedangkan dampak negatifnya adalah beresiko timbulnya konflik internal partai. Prosedur seleksi kandidat yang terlalu terbuka atau terlalu cepat dibuka akan menciptakan konflik antar faksi dalam partai sehingga pada gilirannya akan membuat partai menjadi organisasi yang tidak efektif. Konflik partai yang berkepanjangan akan memperlemah kapasitas partai dalam pemilihan umum. Selain itu, pemilihan pendahuluan akan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Hal ini tentunya menyulitkan bagi partai sendiri, mengingat sumber pendanaan partai politik di Indonesia sebagian besar masih berasal dari partai politik. Kondisi inilah yang mendorong sebagian besar partai politik menentukan kandidatnya berdasarkan transasksi politik, bukan berdasarkan seleksi kandidat partai.

Meskipun UU Dasar 1945, UU No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengandung sejumlah ketentuan tentang demokratisasi internal partai politik termasuk ketentuan pemilihan pendahuluan di tingkat partai, namun belum ada kemauan politik yang serius dari pimpinan partai politik untuk menjalankan demokratisasi internal partai politik. Hal ini semua terrefleksi dalam sikap kepeminpinan partai yang tidak tertarik melakukan demokratisasi dalam partai yang justeru dikehendaki para pendukungnya. Seleksi pengurus partai yang tidak inklusif dan demokratik seringkali berakibat negatif baik bagi kesatuan dan kekompakan (cohesiveness) partai maupun keberhasilan dalam pemilihan umum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kemitraan, beberapa fakta yang ditemukan dalam perkembangan kondisi di internal partai politik yaitu :[12]

  1. Peran warga masyarakat yang bukan anggota partai dalam persoalan partai sama sekali tidak ada;
  2. Keterlibatan anggota partai dalam proses pembuatan keputusan tidak ada;
  3. Perbedaan pendapat dimungkinkan tetapi tidak mentolerir faksi dalam partai;
pengaruh kelompok fungsional, seperti pemuda, perempuan, dan kelompok profesi dalam partai sangat lemah;
  4. Tidak memiliki organisasi sosial yang berafiliasi kepada partai; pengelolaan organisasi partai secara internal bersifat hirarkis:
pola pengorganisasian partai yang sangat simple diterapkan pada semua tingkatan organisasi partai;
pemilihan pengurus partai tingkat nasional bersifat tidak langsung (misalnya Kongresmemilih formatur dan formatur memilih Ketua Umum dan anggota pengurus pusat lainnya);
  5. Pengurus partai sekaligus sebagai peminpin pemerintahan;
  6. Fraksi di lembaga legislatif kurang memiliki otonomi dalam penentuan sikap;
  1. Perumusan Visi, Misi dan Program tidak melibatkan anggota baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
  2. Partai politik belum transparan dan akuntabel dalam penerimaan dan 
pengeluaran anggaran yang bersumber dari individu (anggota/kader, dan bukan anggota/kader) dan dari kalangan swasta.

Potret buram partai-partai dan sistim kepartaian sebagaimana yang digambarkan di atas tidak akan pernah berubah apabila tidak ada upaya serius untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Diperlukan kesadaran para politisi untuk mengubah dirinya sendiri. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada harapan jika menunggu datangnya inisiatif perubahan dari partai. Oleh karena itu itu, peran elemen masyarakat juga sangat menentukan dalam mendesak reformasi institusional terhadap partai-partai, terutama melalui perangkat regulasi yang dapat mendorong dan memfasilitasi partai-partai kearah format yang dikehendaki oleh sebuah sistim demokrasi yang sehat.

Penguatan regulasi adalah hal yang mutlak diperlukan mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak cukup mampu dijadikan sebagai landasan hukum bagi partai politik mengelola partainya menjadi lebih baik, dan masih menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya : tidak berfungsinya partai sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen poltik, dan pengatur konflik. Partai Politik lebih sering berfungsi sebagai alat kepentingan individu daripada agrerasi kepentingan kelompok. Persepsi ini semakin diperkuat oleh adanya survey – survey lembaga penelitian yang menunjukkan bahwa partai – partai politik saat ini belum cukup mampu melahirkan elite – elite politik yang memiliki sense keberpihakan yang tinggi terhadap masyarakat. Kepercayaan masyarakat sangat rendah terhadap efektivitas partai sebagai media penyalur aspirasi dan kepentingan politik.

Dalam perubahan UU tentang Partai Politik, penguatan peran partai politik tetap tidak diatur secara rinci dalam pasalnya, seperti peran kader partai pada struktur partai disetiap tingkatan. Dalam UU ini justru mengatur seluruh mekanisme terkait dengan fungsi partai politik seperti Pendidikan politik, wahana persatuan dan kesatuan, media aspirasi dan partisipasi masyarakat, serta rekruitmen politik, keseluruhan diserahkan secara bebas kepada internal Partai Politik tanpa diikat oleh norma – norma tertentu.  Artinya partai politik boleh saja mengatur atau membuat mekanisme pendidikan politik atau model rekruitmen politik sesuai dengan kepentingan partai bersangkutan tanpa harus terbebani oleh sejumlah nilai – nilai demokrasi yang mengikatnya.

Hal lain yang perlu penguatan dalam regulasi adalah pengaturan otonomi pengurus partai tingkat lokal, otonomi fraksi dalam membuat keputusan di parlemen berdasarkan kehendak konstituen, dan transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran. Adapun kelemahan dari segi demokrasi internal partai politik yang masih terdapat dalam UU Parpol dan memerlukan perbaikan yaitu :

  1. Undang-Undang menjamin hak partai politik mengatur rumah tangga organisasi secara mandiri, tetapi tidak ada ketentuan yang menetapkan partai politik sebagai badan publik sehingga pengelolaan partai politik selalu dilihat sebagai ‘urusan internal partai.
  2. UU juga mengatur organisasi partai politik mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan mempunyai hubungan kerja yang bersifat hirarkis, namun pengurus partai tingkat daerah tidak memiliki otonomi dalam pembuatan keputusan, termasuk dalam Pemilu Lokal.
  3. Partai politik hanya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang diterima dari APBN dan APBD kepada pemerintah setelah diperiksa BPK, tetapi transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran dana yang diterima dari masyarakat hanya sekedar anjuran. Dan
  4. UU menjamin hak partai politik membentuk fraksi di DPR dan DPRD tetapi tidak ada ketentuan yang menjamin hak anggota fraksi membuat keputusan di parlemen sesuai dengan kehendak konstituen.
  5. UU sudah menjamin 30% keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai dan calon legislatif, namun dalam perlakukan terhadap perempuan baik di partai maupun dalam perhelatan pemilu belum mendapat penghargaan yang maksimal. Misalnya dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan politik di partai atau dalam persaingan dalam proses pemilu. 

Munculnya beberapa aturan yang masih dinilai menyimpan masalah dalam sistem politik kepartaian merupakan faktor yang menyebabkan munculnya berbagai persoalan kepartaian di Indonesia. Untuk penguatan peran partai politik dalam sistem politik yang demokratis, yang yang perlu dilakukan adalah perbaikan sistem kepartaian melalui regulasi dan komitmen politik dari jajaran elit partai politik untuk merubah budaya yang masih mengedepankan prilaku pragmatis, konservatif, dan opotunis.**

____CATATAN KAKI _______

[1] Partai Politik pada akhirnya hanya menjadi milik para pemodal besar, karena cukup dipahami bahwa mendirikan partai, atau menjadi orang penting di Parpol membutuhkan sumberdaya politik yang besar (uang). Sumberdaya ini juga diperlukan untuk memelihara dukungan maupun mempertahankan posisi politik, agar memperoleh suara besar dalam pemilu. Banyak kontestan politik yang ikut bertarung tidak siap kalah, akibatnya melakukan rekayasa politik melalui propaganda gelap (black propaganda) dan kampanye gelap (negative campaign). Seharusnya yang dilakukan para elit adalah  dengan membangun fondasi demokrasi di negara ini dengan cara-cara elegant, fair play, bersih, terhormat dan sesuai dengan tatakrama, etika politik dan kultur politik bangsa kita.

[2] Firman Subagyo; Menata Partai Politik, Dalam Arus Demokratisasi Di Indonesia; RMBOOKS; Jakarta; 2009; Hal. 77

[3] J. Kristiadi; Perubahan UU Parpol, Regulasi Formalin; Kompas; Senin, 20 Desember 2010

[4] Naskah Akademik RUU  tentang perubahan atas Undang – Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; Badan Legislasi DPR RI.

[5] Keputusan Politik yang diambil anggota DPR RI dalam setiap pembahasan dan perumusan UU No. 2 Tahun 2008 dan perubahannya UU No. 2 Tahun 2011, dinilai sebagai bentuk negosiasi dari kekuatan politik yang bersifat pragmatis dan mengedepankan kepentingan partai, ketimbang merumuskan sistem politik kepartaian yang sempurnah dan demokratis. Perubahan atau Revisi UU hanya menjadi formalin yang berfungsi mengawetkan perilaku partai politik yang destruktif serta semakin memperkuat wangsa dan oligarki politik. Energi regulator hanya berkutat memperdebatkan ambang batas parlemen meski hal itu tidak selalu berkorelasi dengan meningkatkan kualitas parpol.

[6] Adapun permasalahan dalam tahapan pelaksanaan pilkada, diantaranya yaitu : a). Daftar pemilih yang tidak akurat dalam Pilkada, hal ini seringkali  dijadikan oleh  para pasangan calon yang kalah untuk melakukan gugatan; b). Konflik internal partai politik/gabungan partai politik dan  keberpihakan para anggota KPUD dalam menentukan pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada. Dalam tahapan ini terjadi permasalahan di internal partai politik, ketika calon yang diajukan oleh pimpinan partai politik setempat berbeda dengan calon yang direkomendasikan  oleh  DPP  partai  politik.; c). Minimnya pengamanan suara mulai di tingkat TPS, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.  Proses perhitungan dan rekapitulasi sangat rentan dimanipulasi melalui penghilangan atau penggelembungan suara; d). Singkatnya persiapan pelaksanaan Pilkada serentak berdampak pada kurangnya masa kampanye bagi calon kepala daerah untuk bersosialisasi dan saling mengenal antara calon pemimpinnya dengan rakyat pemilihanya; e). Penyelenggara Pilkada baik KPU/KPUD dan BAWASLU/PANWASLU tidak adil dan tidak netral terhadap peserta pilkada, utamanya pada tahapan proses pencalonan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.   Keberpihakan penyelenggara pilkada menimbulkan ketegangan di tingkat grass root dan bahkan kadang sampai menimbulkan kerusuhan. Hal ini terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman para anggota KPU, KPUD, dan Bawaslu, Panwaslu dalam melaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[7] Firman Subagyo; Menata Partai Politik, Dalam Arus Demokratisasi Indonesia; RMBOOKS; Jakarta; Hal. V. Pengantar

[8] Ibid

[9] Richard S. Katz, The Problem of Candidate Selection and Models of Party Democracy, dalam Party Politics, Volume 7, Nomor 3 edisi Mei 2001

[10] Reuven Y. Hasan dan Gideon Rahat, Democracy Within Parties: Candidate Selection Methods and their Political Consequencies, Oxford: Oxford University Press, 2010, h. 10

[11] Seleksi kandidat dapat dipilah dalam dua spektrum inklusif dan eksklusif, yaitu pemilihan pendahuluan terbuka (open primaries), pemilihan pendahuluan tertutup (closed primaries). Yang berhak memberikan suara pada pemilihan pendahuluan terbuka bukan saja anggota partai politik yang mengadakan pemilihan calon, tetapi juga pemilih terdaftar lainnya, baik berstatus anggota partai lain maupun yang independen. Sedangkan yang memberikan suara pada pemilihan pendahuluan tertutup hanya anggota partai politik yang mengadakan pemilihan calon tersebut. Pada pemilihan pendahuluan suara diberikan oleh pemilih secara rahasia, sedangkan pada kaukus suara diberikan oleh pemilih secara terbuka kepada calon. Yang hadir dan yang berhak memberikan suara pada konvensi partai tingkat lokal ataupun nasional adalah degelasi yang dipilih oleh anggota partai politik yang mengadakan pemilihan calon tersebut. Nama-nama calon diseleksi dan diajukan oleh partai. Pemberian suara didahului diskusi dan perdebatan antara delegasi dengan calon ataupun antar delegasi tentang kebijakan yang akan diperjuangkan oleh calon. Ibid

[12] Kemitraan Parthersip, Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik, Jakarta, 2013