Pemikiran

Politik Luar Negeri Turki Pasca Kudeta
22.08.16
penulis - dilihat 3.643 kali

Oleh: Dr Sitaresmi S Soekanto (Doktor Ilmu Politik UI)

Di dalam dunia diplomasi ada sebuah adagium bahwa seribu teman terlalu sedikit dan satu musuh sudah terlalu banyak. Selain itu dalam dunia politik juga dikenal sebuah ungkapan bahwa tidak ada teman atau musuh yang abadi, melainkan yang ada adalah kepentingan yang abadi. Nampaknya hal tersebut kini diterapkan oleh Turki dalam hubungan diplomasi dan politik luar negerinya. Turki yang selama ini dekat dengan AS dan negara-negara Uni Eropa kini malah melakukan rekonsiliasi dengan Rusia. Saat ini dalam konstelasi politik global paling tidak ada beberapa poros kekuatan di dunia ini yakni AS dengan Israel yang dilindunginya, Eropa dalam hal ini Uni Eropa, China, Rusia dan Islam (negara-negara Muslim). Dan Islam sebagai salah satu poros kekuatan politik global saat ini direpresentasikan antara lain oleh Turki.

Oleh karena itu untuk dapat melindungi segenap rakyatnya dan ditambah hampir 4 juta pengungsi Suriah serta untuk pembelaannya pada rakyat Palestina khususnya yang berada di Gaza, maka Turki pun memainkan diplomasi dan politik luar negeri yang nampak beresiko dan boleh jadi kurang bisa dipahami oleh banyak pihak. Nampaknya Erdogan menjalankan model diplomasi sebagaimana diungkapkan oleh pemimpin Aljazair, Mahfudz Nahnah yakni bahkan kalau memang harus, dengan syaithan pun ia akan berkomunikasi. Oleh karena itu ketika Turki sedang mengalami banyak hambatan komunikasi dengan negara-negara yang selama ini dekat dengannya yakni AS dan negara-negara Uni Eropa, maka Turki pun melakukan rekonsiliasi dengan Rusia yang sempat berkonflik pada November tahun lalu. Bahkan demi membantu meringankan rakyat Gaza dengan mengirimkan bantuan, Turki pun bersedia melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Sebelumnya Turki telah 6 tahun memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pasca kapal Mavi Marmara, Turki yang akan mengirimkan bantuan ke Gaza dibajak oleh Israel di perairan internasional.

Namun semua itu harus diperankan oleh Turki , padahal di dalam negeri pun, Turki menghadapi persoalan serius dengan gerakan Gulen yang sudah dinyatakan sebagai jaringan teroris dan disupport oleh kekuatan-kekuatan asing di luar Turki. Ditambah lagi gerakan separatis Kurdi yang juga disupport oleh kekuatan-kekuatan asing. Oleh karena itu nampaknya Erdogan sesuai dengan kepribadiannya, menjalankan politik luar negeri yang tidak ‘jaim’ alias bukan hanya untuk menjaga citra, sepanjang hal itu berdampak baik bagi keselamatan rakyat Turki dan saat ini juga bagi rakyat Suriah dan Palestina yang menjadi perhatian serius Turki.

TURKI DAN UNI EROPA

Persoalan Eropa saat ini adalah menghadapi arus pengungsi yang luar biasa, sehingga misalnya tanpa memperhitungkan usaha para pengungsi yang bertaruh nyawa untuk mencapai daratan Eropa, Swedia telah mengusir 80.000 pengungsi pencari suaka yang berasal dari konflik Suriah, Irak dan Afganistan. Beberapa negara Uni Eropa lainnya yaitu Austria, Jerman, Denmark, Swedia, Perancis dan Norwegia juga segera memperketat keamanan batas negara untuk mencegah masuknya arus pengungsi. Uni Eropa belum bersepakat tentang mekanisme pembagian alokasi imigran dan menjadi terpecah dalam penyikapan terhadap masalah pengungsi yang meminta suaka politik. Dua puluh delapan anggota UE tidak sepakat dengan mekanisme relokasi imigran yang selama ini disalurkan ke Eropa tengah dan Timur.

Maka kemudian Uni Eropa berharap Turki, sebagai negara mitra kehormatan Uni Eropa, menjadi buffer zone bagi para pengungsi tersebut dengan dibantu secara finansial oleh Uni Eropa. Mampukah Turki mengatasi persoalan lonjakan arus migran ke Eropa sehingga memperbesar peluang Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. Professor Mehmet Ali Behan, guru besar ilmu sejarah di Universitas Marmara meyakini bahwa Uni Eropa tidak akan pernah serius menerima Turki sebagai anggotanya. Menurutnya paling tidak ada dua alasan utama keberatan memasukkan Turki ke dalam Uni Eropa yakni bahwa penduduk Turki sangat banyak dan didominasi angkatan kerja muda dan yang kedua ada perbedaan agama dan budaya. Bahkan boleh jadi Uni Eropa justru khawatir Turki akan mendominasi Uni Eropa. Namun Behan meyakini jika Turki yang saat ini memiliki pemimpin-pemimpin yang berkompeten kemudian mampu mengatasi masalah-masalah dalam negerinya sendiri, maka menurutnya tidak masalah apakah Turki diterima bergabung dengan Uni Eropa atau tidak.

Oleh karena itu terkait dengan upaya kudeta yang gagal, sebagaimana dikatakan oleh Carl Bild, mantan PM Swedia, Eropa yang justru telah kehilangan momentum untuk berperan membantu Turki. Namun menurutnya Eropa malah tertidur, walaupun memang upaya kudeta mengerikan di Turki tersebut dapat diatasi akan tetapi telah jatuh korban paling tidak 265 nyawa dan 1100 yang terluka. Selain AS, Uni Eropa juga saat ini sangat tidak bisa diharapkan oleh Turki karena sikap menduanya. Bahkan Carl Bild, Wakil Ketua dari Parlemen Eropa dan mantan Perdana Menteri, Swedia mengritisi Uni Eropa yang lamban menunjukkan simpatinya pada Turki. Carl Bild juga menyayangkan bahwa pada saat drama upaya kudeta tersebut belum berakhir, tidak ada negara-negara Uni Eropa ataupun perwakilannya yang langsung mengutuk peristiwa tersebut. Padahal rapat akbar di Turki Ahad 7 Agustus kemarin yang dihadiri sekitar 5 juta rakyat dan pimpinan serta kader-kader kedua partai oposisi utama memberikan pernyataan tegas bahwa seluruh rakyat Turki dan semua partai politik di Turki sama-sama mengutuk kudeta. Rapat akbar di Yenikapi, Turki yang memperingati menangnya demokrasi dan sekaligus untuk menghormati para syuhada tersebut, secara unik mempertontonkan solidaritas di Turki sehingga demokrasi bisa diharapkan benar-benar berakar di Turki.

Selain itu juga tidak ada tanda-tanda dari negara-negara Uni Eropa untuk terbang ke Turki menyatakan selamat pada rakyat Turki yang berhasil menggagalkan kudeta. Bahkan ketika Turki meminta bantuan dari konvensi HAM Eropa untuk memahami tindakan ‘bersih-bersih’ sebagai langkah ‘emergency’ penanganan terorisme, maka pemimpin-pemimpin Uni Eropa segera menyatakan ketidaksetujuannya. Mereka lupa atau sengaja melupakan bahwa Perancis melakukan hal yang sama setelah teror Paris November tahun lalu dan dimaklumi langkah-langkah penanganan terorisme di Perancis yang tentunya ada unsur pelanggaran HAM. Tidak ada yang berusaha membela bahwa Turki memiliki hak yang sama yakni melakukan langkah-langkah radikal pula untuk menyelamatkan negaranya dari anasir-anasir pengkhianat yang menjadi dalang upaya kudeta. Dan kini fakta bahwa presiden Rusia Putin menjadi pemimpin yang pertama bertemu dengan Erdogan menurut Bild benar-benar memalukan negara-negara Uni Eropa. Bahkan pada saat pertemuan dengan para investor di Ankara, Presiden Turki Erdogan mengecam Barat yang dianggapnya memihak kudeta dan mendukung terorisme serta menyayangkan juga bahwa tidak ada pemimpin negara Eropa yang datang ke Turki setelah percobaan kudeta tersebut. Padahal negara Perancis dan Belgia banyak menerima kunjungan dari pemimpin-pemimpin negara lain setelah terjadi serangan teroris di sana.

TURKI-AS

Pemerintahan Turki mengatakan bahwa upaya kudeta yang gagal tersebut didalangi oleh Fethulah Gulen yang bermukim di Amerika. Gulen semula adalah sekutu Erdogan yang kemudian tinggal di pengasingan di Pensylvania. Turki menuntut ekstradisi Gulen namun Washington meminta bukti-bukti tentang keterlibatan Gulen dan menyatakan bahwa proses ekstradisi membutuhkan prosedur. Menteri kehakiman Bekir Bozdag mengirimkan dokumen kedua ke Amerika Serikat pada hari Selasa berisi permintaan penangkapan Gulen demikian menurut kantor berita Anadolou Post Agency. Bozdag berharap bahwa Amerika Serikat memahami permintaan Turki yang memang sejalan dengan demokrasi, penegakan hukum. Sebenarnya pada tahun 2012, Turki juga pernah mengalami krisis hubungan dengan Amerika Serikat. Pada saat itu tiba-tiba terdengar kabar bahwa Kongres AS akan mengajukan kembali ke PBB kasus genosida 95 tahun yang lalu dalam PD I yang menurutnya dilakukan tentara Turki Utsmani terhadap etnis Armenia. Maka Turki menarik pulang Duta Besarnya di Washington, AS dan akhirnya AS menarik kembali tuntutan tersebut dan tetap memelihara hubungan diplomatiknya dengan Turki.

Saat ini hubungan Turki-AS kembali bermasalah, karena kasus permintaan ekstradisi Gulen, Kurtulmus mewakili pemerintahan Turki mengancam AS. Sebagaimana dikutip oleh dakwatuna.com dari Turkpress – Ankara, wakil PM sekaligus jubir pemerintahan Turki, Numan Kurtulmuş memberi dua pilihan kepada AS; memulangkan pimpinan Fethullah Terorist Organisation (FETO), Fethullah Gulen, atau kehilangan persahabatan dengan 80 juta jiwa penduduk Turki. Hal ini dikatakan dalam konferensi persnya setelah pertemuan kabinet, Senin (01/08/2016), di istana PM di Ankara. Kurtulmuş juga menjelaskan bahwa negaranya telah memberi bukti yang cukup terkait keterlibatan Gulen dan pengikutnya dalam upaya kudeta pertengahan bulan lalu. Lebih lanjut, Kurtulmuş menegaskan kepada para pejabat AS untuk menghormati hubungan baik antara kedua negara. AS disebutnya harus segera menyerahkan Gulen kepada pemerintah Turki, sesuai kesepakatan ekstradisi antara kedua negara. (msa/wili/dakwatuna)

TURKI-RUSIA

Selanjutnya, Erdogan juga tidak menunggu lama-lama untuk melakukan konsolidasi di kawasan regional. Ia pun segera terbang ke Rusia untuk melakukan rekonsiliasi dengan Rusia. Presiden Erdogan tiba di St Petersburg, Rusia pada hari selasa tanggal 9 Agustus yang merupakan kunjungan pertamanya ke luar negeri pasca kudeta yang gagal 15 Juli yang lalu. Kunjungan tersebut juga sekaligus merupakan kunjungan pertama Erdogan ke Rusia pasca krisis Turki-Rusia. Bila dilakukan kilas balik maka insiden penembakan yang terjadi pada hari selasa 24 November 2015, benar benar membuat hubungan Turki-Rusia memburuk. Saat itu Presiden Rusia, Vladimir Putin bereaksi keras dan segera melarang warganya bepergian ke Turki, kemudian menghentikan ekspor gas alam dan minyak mentah. Sebenarnya hubungan bilateral antara Turki dan Rusia sangat erat dan bersifat multidimensional. Wisatawan kedua terbesar setelah Jerman adalah orang Rusia. Rusia mengekspor gas alam, minyak mentah, baja ke Turki dan di kawasan perdagangan ‘Aksaray’ banyak tinggal orang Rusia yang menjalankan bisnisnya di Turki. Demikian pula perusahaan-perusahaan besar Turki yang bergerak di industri pariwisata, makanan, konstruksi dan bisnis retail di Rusia mengalami kesulitan yang serius. Walaupun di sisi lain kondisi politik dan ekonomi Rusia sendiri saat itu juga sedang tidak stabil dan gerakan oposisi sedang meluas. Namun krisis hubungan Turki-Rusia tersebut tidak berlanjut ke perang terbuka dan bahkan sekarang sudah menuju tahap normalisasi hubungan alias rekonsiliasi yang ditandai dengan pertemuan 9 Agustus antara pemimpin tertinggi kedua negara yang sudah dirintis sejak 27 Juni 2016.

Dalam perkembangan selanjutnya, bahkan Vladimir Putin adalah pemimpin pertama yang menelpon Erdogan sehari setelah terjadinya upaya kudeta sebagai bentuk solidaritas Rusia pada Turki setelah usaha kudeta yang gagal. Erdogan juga sangat berterima kasih pada Presiden Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev yang merupakan Presiden pertama yang datang ke Turki untuk menunjukkan solidaritasnya dan juga telah membantu memecahkan krisis Turki-Rusia. Menurut Ibrahim Kalin, juru bicara Erdogan, orang yang memainkan peran yang sangat penting dalam penyelesaian krisis tersebut adalah seorang pengusaha Turki yang banyak berinvestasi di Rusia, Cavit Caglan, Presiden Kazakhstan, Nursultan dan Jenderal Hulusi Akar. Surat Erdogan untuk Putin tersebut dirancang untuk menggunakan istilah yang tetap menjaga ‘izzah’ atau martabat Erdogan. Maka digunakanlah istilah ‘izvinite’, yaitu sebuah kata dalam bahasa Rusia yang lebih kuat maknanya dibanding kata ‘sorry’ tetapi masih dibawah kata ‘apology’. Dan pada tanggal 27 Juni 2016 di Moskow disepakati perjanjian normalisasi Turki-Rusia setelah Putin menerima surat dari Erdogan yang menggunakan kata ‘izvinite’ tersebut. Kunjungan pertama Turki ke Rusia pasca kudeta yang gagal adalah sebuah isyarat simbolik dan sekaligus pukulan buat Amerika Serikat karena tidak mau mengekstradisi Gulen. Apalagi orang yang pertama kali memberikan dukungan lewat telfon pada saat terjadi kudeta adalah Putin. Padahal sebelumnya pihak Turki sudah menelfon meminta dukungan dari Amerika Serikat melalui kedutaan mereka di Ankara dan sudah dihubungkan ke Washington.

Turki dan Dunia Islam

Turki semula membangun poros Istanbul-Kairo-Jakarta pada saat pemerintahan presiden Mursi di Mesir dan presiden SBY di Indonesia. Namun situasi dan kondisi politik berubah secara cepat dan Mesir kini dipimpin oleh presiden Sisi yang memimpin rezim militer hasil kudeta, sementara Indonesia dipimpin oleh Jokowi yang bisa dibilang tidak memperlihatkan perannya sama sekali dalam dunia Islam internasional. Hal yang tak terduga malah terjadi di Arab Saudi setelah Raja Abdullah wakaf dan digantikan oleh Raja Salman. Raja Saudi yang baru ini ternyata sangat reformis, maka kini Turki membangun poros Turki, Arab Saudi dan Qatar. Mereka harus menghadapi Mesir, Uni Emirat Arab dan negara-negara Syiah, Iran, dan pemerintahan Bashar Assad di Suriah. Apalagi di belakang negara-negara tersebut ada peran negara Barat terutama AS.

Turki-Suriah

Ibrahim Kalin, juru bicara presiden Erdogan mengatakan pada kantor berita Rusia TASS, bahwa Turki menganggap Rusia sebagai partner dan teman yang penting. Berkaitan dengan pertemuan kedua pemimpin negara yakni presiden Erdogan dan presiden Putin pada 9 Agustus, Kalin mengatakan bahwa keduanya akan membicarakan hubungan bilateral dan tantangan regional termasuk upaya memberantas terorisme dan menyelesaikan krisis Suriah. Saat ini adalah saat di mana persoalan nasional dan regional kedua negara yakni Turki dan Rusia memiliki implikasi global. Oleh karena itu Turki akan bekerja sama dengan Rusia, untuk memfasilitasi transisi politik di Suriah secepat mungkin. Sebab tidak mungkin berbicara tentang transisi politik di Suriah bila Bashar Asad masih tetap berkuasa. Setelah lima tahun pertumpahan darah dan setengah juta rakyat Suriah tewas, maka sangat diyakini bahwa tidak mungkin mencapai tujuan perdamaian yang abadi di Suriah jika Asad masih berkuasa. Maka hal yang penting disini adalah bagaimana membangun struktur politik yang demokratis, pluralistik dan inklusif di Suriah yang diterima oleh seluruh rakyat Suriah. Hal seperti itulah yang diinginkan Rusia dan Turki. 

Turki – Palestina

Khalid Misyal pemimpin HAMAS, Palestina meminta kepada Presiden Erdogan agar dalam proses normalisasi hubungan Turki-Israel memasukkan tuntutan pembukaan blokade atas rakyat Palestina di Gaza yang mengalami kelaparan dan kesulitan akibat blokade. Maka pada bulan Ramadhan yang lalu iring-iringan truk pengangkut bantuan pangan dan lain-lain untuk rakyat Gaza, dari Turki memasuki pintu gerbang negara Israel. Padahal sebelumnya Turki telah 6 tahun memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pasca kapal Mavi Marmara, Turki yang akan mengirimkan bantuan ke Gaza dibajak oleh Israel di perairan internasional. Peristiwa Mavi Marmara menjadi momen krusial dalam kaitannya dengan relasi Turki-Israel. Enam tahun kemudian (Peristiwa Mavi Marmara 31 Mei 2010, ed.) meskipun masih banyak kesulitan dan bersifat tambal sulam, menurut Alon Goshen-Gottstein, Direktur ‘Institute Elijah Interfaith’ sudah mulai ada normalisasi hubungan Turki-Irael. Namun peristiwa Marmara menyebabkan adanya kerusakan hubungan yang permanen antara Erdogan dan Fethullah Gulen. Sebab pada saat terjadi peristiwa Mavi Marmara dan misi bantuan untuk Gaza “Freedom Flotilla” (Mei 2010), Gulen mengecam misi tersebut dengan alasan melanggar kedaulatan Israel. Sikap Gulen tersebut membuatnya bersilang pendapat tajam dengan Erdogan.

Turki-Indonesia

Hubungan Indonesia-Turki di masa Presiden SBY relatif baik, bahkan Presiden Turki Abdullah Gul dalam orasinya di Universitas Indonesia menyebutkan bahwa Turki dan Indonesia sama-sama memiliki peran strategis di dunia Islam dengan mencontohkan demokratisasi yang terjadi di kedua negara tersebut: “Turki dan Indonesia memiliki peran khusus dalam perubahan dinamis menuju perdamaian dan demokrasi, tidak ada keraguan bahwa kita mempunyai peran unik untuk dimainkan.”[1]

Namun relasi IndonesiaTurki tidak dalam kondisi yang cukup dekat, apalagi terkait upaya kudeta Turki belum lama ini tuduhan Barat bahwa pemerintahan Erdogan bersikap otoriter berimbas ke Indonesia yang juga memprotes bahwa pemerintah Turki mencampuri urusan negara lain terkait permintaan dari pemerintahan Turki agar pemerintah Indonesia juga menutup jaringan sekolah Gulen di beberapa kota di Indonesia. Menurut sumber Anadoly agency, kantor berita Turki, nampak ada beberapa kesalahfahaman yang harus diluruskan. Kesalahpahaman pertama, sebenarnya sekolah-sekolah tersebut boleh terus berjalan, namun manajemennya akan diambil alih oleh pemerintah Turki atau pemerintah Indonesia sehingga tidak dikelola lagi oleh jaringan Gulen. Menurut pihak kedubes Turki, mereka bisa memahami adanya kekhawatiran anak-anak dan orang tua, namun persoalan signifikannya adalah sekolah-sekolah tersebut juga melakukan kaderisasi jaringan Gulen. Kesalahpahaman kedua, Gulen selama ini telah mengeksploitir nama pemerintah Turki terutama di dunia Islam sebagaimana juga di Indonesia. Mereka mempromosikan diri sebagai representasi resmi Turki, padahal sama sekali bukan. Kesalahpahaman penting ketiga yang perlu diketahui termasuk oleh masyarakat Indonesia adalah bahwa ‘the leader is not an ‘ulama’, pemimpin mereka yakni Fethullah Gulen bukanlah seorang ulama. Prof. Mahmut Erol Kılıç dan Assoc. Prof. Yusuf Kaplan bahkan dengan jelas menyamakan kelompok Gulen dengan aliran Kristen Mormon, atau kelompok agama menyimpang lainnya di AS.

Semestinya Indonesia, sebagai sesama negara Muslim yang memiliki hubungan baik dengan Turki juga memberikan dukungan yang konkrit ke pemerintah Turki dalam membersihkan jaringan teroris FETO di İndonesia. Sebab bila dicermati lebih jauh situasi di Turki saat ini bukan merupakan kompetisi politik antara Erdogan dan Gulen, melainkan masalah keberlangsungan eksistensi negara Turki pada khususnya dan eksistensi Islam pada umumnya. Maka pertanyaannya adalah di mana posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dalam konstelasi politik Islam Internasional. Selama era Jokowi-JK, Indonesia tidak menunjukkan keberpihakan dan pembelaan pada dunia Islam. Bisa dibilang tidak memainkan peran sama sekali dalam konteks perjuangan Islam internasional. Bahkan sejak masa pemerintahan SBY, pun Indonesia lebih menunjukkan solidaritasnya dan keberpihakannya pada negara-negara Barat terutama AS. Jika AS mengatakan bahwa Abu Bakar Ba’asyir adalah teroris, maka pemerintah Indonesia segera memenjarakan beliau tanpa pembuktian yang jelas. Namun jika negara muslim sahabat seperti Turki meminta agar Indonesia menutup atau paling tidak mencermati sekolah-sekolah yang berafiliasi ke jaringan Gulen yang ditengarai dengan bukti bukti jelas sebagai jaringan terorisme, maka pejabat negara seperti, Pramono Anung segera mengatakan bahwa permintaan negara Turki tersebut adalah bentuk intervensi negara lain.

Kesimpulan:

Persoalan pertama yang dihadapi Turki adalah terorisme luar ISIS dari dalam Kurdi dan Gulen yang disupport negara negara luar termasuk negara-negara binaannya (Mesir, Emirat, Iran). Persoalan kedua, negara negara Barat yakni AS dan Uni Eropa tdk membantu karena itu Turki membangun aliansi dengan Rusia. Persoalan ketiga soal rakyat Suriah dan pengungsi pada umumnya lalu rakyat Palestina yang di blokade itu juga yang membuat Turki perlu bersekutu dengan Rusia dalam hal Suriah dan dengan Rusia dalam hal Palestina. Dan Islam sebagai salah satu poros kekuatan politik global saat ini direpresentasikan antara lain oleh Turki. Namun ada sebuah ironi yang mungkin tidak begitu kita sadari sebagai rakyat dari negara berpenduduk mayoritas Muslim adalah Turki menanggung beban sendiri, seolah olah persoalan penderitaan rakyat Suriah dan Palestina hanya menjadi tanggung jawab Turki.

Terkait dengan perdebatan soal Fathullah Gulen dan permintaan pemerintahan Turki agar pemerintah AS mengekstradisi Gulen kembali ke Turki untuk diadili, Dr Said Ali Abdurahman Al-Bashir, pakar Konstitusi dan Hukum Internasional asal Jordan menegaskan bahwa upaya ekstradisi tokoh oposisi Turki, Fethullah Gulen sudah diatur dalam konstitusi Internasional terkait pemberantasan terorisme. Ia menyatakan kepada kantor berita Anadolu, Turki : “ Bila Amerika menerima permintaan Turki untuk mengekstradisi Fethullah Gulen, maka dunia akan melihat i’tikad baik AS untuk memberantas terorisme yang dikampanyekannya kepada dunia. Namun jika AS menolak, maka Amerika terbukti melindungi teroris yang melakukan kudeta.”.

Oleh karena itu persoalan serius Turki adalah menghadapi teroris dalam negeri yang didukung kekuatan asing baik Gulen maupun Kurdi dan juga teroris dari luar yakni ISIS atau ISIL. Seyogyanya negara-negara di dunia yang menentang tindakan terorisme di manapun membantu Turki memerangi terorisme yang mengancam bukan hanya nilai-nilai demokrasi, bahkan lebih jauh dari itu mengancam nilai-nilai kemanusiaan di muka bumi. Maka pertanyaannya adalah di mana posisi Indonesia?.

[1] Gul, Abdullah. Pidato di saat pelantikannya sebagai Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu Politik. Balai Sidang UI, Kampus Depok. Rabu 6 April 2011.

Dr. La Ode on Agustus 23, 2016 AT 01 pm

Doktor lulusan Ilmu Politik UI memang analisisnya tajam dan memiliki spektrum luas. Lanjudkan kelebihan itu.

    Sitaresmi S Soekanto on Agustus 30, 2016 AT 12 am

    Terimakasih banyak Pak Doktor La Ode sahabat saya dan inspiratory di Forum Doktor Ilmu Politik UI

Ratno on Agustus 24, 2016 AT 08 am

Indonesiapun hanya tunduk pada paman sam. Pemerintahan yg jauh dari rakyatnya. Turki punya pemimpin yg kuat dan sudah sepatutnya indonesia, terlebih mayoritas muslim, ikut aktif berantas terorisme dgn tdk berlaku secara adil

John on Agustus 28, 2016 AT 04 pm

I’ve been browsing online greater than three hours these days, but I by no means discovered any attention-grabbing article like yours.
It’s lovely price sufficient for me. Personally, if all web owners
and bloggers made just right content material as
you probably did, the internet will be much
more helpful than ever before. http://bing.co.uk