Pemikiran

Mencermati Pergeseran Pendulum Ideologi Erdogan
23.05.16
penulis - dilihat 6.342 kali

Di balik Mundurnya PM Ahmed Davutoglu

Oleh: Sitaresmi S Soekanto (Doktor Ilmu Politik UI)

 

Mundurnya PM Ahmed Davutoglu

Berita mundurnya Perdana Menteri Ahmed Davutoglu dari posisi kepala pemerintahan Turki atau PM Turki dan dari jabatan Ketua Umum AKP pada Kamis 5 Mei serta tidak akan mencalonkan diri lagi dalam kongres AKP yang akan digelar pada tanggal 22 Mei benar-benar membuat membuat rakyat Turki dan juga masyarakat Uni Eropa terkejut. Sejumlah spekulasi pun muncul bahwa pengunduran diri Davutoglu tersebut mencerminkan adanya keretakan atau bahkan perpecahan di tubuh AKP yang selama ini dikenal memiliki soliditas internal yang luar biasa. Namun usai menyampaikan keterangan pers seputar pengunduran dirinya, Davutoglu tetap menunjukkan rasa hormatnya pada Presiden Recep Tajjip Erdogan dengan membungkukkan badannya kepada Erdogan dan mendoakan agar Erdogan dapat membentuk pemerintahan baru yang kuat.

Koresponden Azam Sahabudin di Istanbul menyebutkan mencuatnya persoalan di internal elit AKP tersebut ke masyarakat luas adalah bermula dari sebuah isu tak sedap yang dimunculkan sebuah blog: ‘pelikandosyasi.wordpress.com’, yang berisi hasutan untuk menyerang Ahmed Davutoglu. Blog anonim ini menyerang Davutoglu dengan mengatakan ia seorang pengkhianat dan tidak loyalis kepada AKP dan Erdogan karena tidak sejalan dengan berbagai garis kebijakan Presiden Erdogan yang merupakan pendiri AKP. Hal tersebut jelas merupakan upaya mengadu domba antara Davutoglu dengan Erdogan.

Davutoglu mundur tak lama setelah terjadi kericuhan di parlemen Turki yang bahkan berujung pada bentrokan fisik antar anggota Parlemen. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kericuhan tersebut, di antaranya adanya dead lock terkait usulan AKP untuk menghilangkan hak kekebalan hukum atau imunitas anggota parlemen Turki. Usulan AKP tersebut ditentang keras oleh HDP, karena mereka menduga keras bahwa AKP ingin mengajukan tuntutan hukum pada beberapa anggota parlemen dari HDP yang ditengarai terlibat dan mendukung pemberontak separatis Kurdi.[1] Sebelum HDP masuk ke dalam parlemen Turki melalui Pemilu 2015, sudah lebih dulu ada partai Kurdi garis keras PKK namun kemudian dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi Turki. Sementara partai Kurdi yang baru yakni HDP diberi kebebasan dan juga difasilitasi oleh Erdogan untuk eksis dan mengikuti Pemilu, dan ternyata berhasil pula masuk ke parlemen karena melewati parliamentary threshold 10%. Namun pemerintahan Turki saat ini sedang mengalami kesulitan menghadap serangan-serangan teror dari pemberontak separatis suku Kurdi di Turki yang difasilitasi oleh Amerika Serikat dan sebagian lainnya disupport oleh Rusia. Padahal antara pemerintah Turki dengan suku Kurdi di Irak misalnya terjalin kerjasama yang baik selama ini.

Dead lock di parlemen Turki juga terjadi karena usulan AKP lainnya yakni soal amandemen konstitusi untuk mengubah sistem politik Turki yang parlementer menjadi presidensil. Sejumlah ilmuwan di Turki meyakini bahwa Erdogan dengan sengaja melemahkan sistem parlementer di Turki dan kemudian ingin meyakinkan masyarakat tentang urgensi perubahan ke arah sistem presidensil. Hal itu juga menunjukan bahwa Erdogan secara penuh mengontrol kebijakan internal AKP. Rufiz Hafizoglu (Trend news agency online. 5 Mei 2016) membahas bahwa sejak awal April sudah mulai terlihat jelas adanya ketidaksepakatan antara Presiden Erdogan dengan PM Davutoglu. Ketidaksepakatan antara Presiden dan PM menajam setelah Davutoglu mengeluarkan pernyataan bahwa lebih dari seratus akademisi mengajukan petisi menentang operasi militer di provinsi-provinsi yang berada di sebelah tenggara Turki dan juga mengkritik pemerintah serta militer Turki. Kritik para akademisi tersebut dipersepsikan sebagai bentuk dukungan terhadap organisasi teroris Kurdi yakni PKK. Presiden Erdogan hendak menahan para akademisi tersebut sementara Perdana Menteri Davutoglu meminta penangguhan penahanan tersebut.

Mundurnya Davutoglu ditengarai juga karena perbedaan sikap dan pendangan politik Erdogan dan Davutoglu terkait berbagai masalah, termasuk masalah perjanjian dengan Uni Eropa. Pada saat Davutoglu menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa di Brussel, Uni Eropa menyatakan akan memberikan bebas visa ke seluruh negara-negara Uni Eropa asalkan Turki mengubah caranya menghadapi terorisme Kurdi dengan cara persuasif dan bukan dengan operasi militer. Sementara Erdogan menganggap perjanjian awal bebas visa tersebut adalah janji dari Kanselir Jerman Angela Merkel karena Turki membantu Uni Eropa terkait krisis migrasi besar-besaran ke Eropa. Erdogan tidak suka didikte oleh Uni Eropa dalam hal upayanya mengamankan negaranya.[2]

Negara-negara Barat menyayangkan gejolak politik di Turki saat ini mengingat Uni Eropa membutuhkan peran Turki dalam hal krisis imigrasi terbesar ke Eropa saat ini. Selain itu AS juga membutuhkan dukungan Turki dalam upaya memerangi ISIS. Pihak oposisi yakni Kemal Kilicdaroglu, Ketua Umum CHP menyatakan bahwa peristiwa ini menunjukkan telah terjadinya kudeta oleh Presiden terhadap parlemen. Menurut Kilicdaroglu, sebagaimana dikutip oleh Agence France-Presse, mundurnya Davutoglu bukan sekedar persoalan internal AKP, melainkan sebuah intervensi dan upaya melemahkan demokrasi.

Core problem

Nampaknya percepatan lengkah-langkah Presiden Recep Tajjip Erdogan yang semakin agresif menjelang momen krusial menjelang 2023 menyebabkan tidak terjadinya titik temu antara Erdogan dengan kader yang diorbitkannya yakni PM Ahmed Davutoglu sehingga harus mengakhiri kemitraan sebagai duet pemimpin negara Turki. Davutoglu mulai melihat jelas perbedaan Erdogan dulu dan sekarang. Erdogan yang semula Pos-Islamis terlihat semakin militan dan kembali Islamis seperti fase Partai Refah. Oleh karena itu di balik semua hiruk pikuk konstelasi politik di Turki saat ini dengan berbagai analisis yang muncul, sebenarnya ada masalah yang jauh lebih krusial yang menyebabkan Erdogan dan Davutoglu secara alamiah harus berpisah jalan.

Tujuh tahun lagi dari sekarang sudah tahun 2023 dan tahun tersebut adalah tahun yang selalu didengung-dengungkan dalam setiap kampanye AKP di setiap Pemilu Turki dengan jargon ‘TURKIYE HAZIR HEDEF 2023’,[3] Turki siap menghadapi tahun 2023. Tujuh tahun adalah fase krusial yang juga sangat pendek tenggang waktunya apalagi seraya terus berpacu dengan Zionis Yahudi. Sebagaimana pada tahun 1923, Freemason Yahudi pula melalui Kemal Pasha, seorang Yahudi Dunamah, meruntuhkan Khilafah Turki Utsmani. Maka tidak diragukan lagi Zionis Yahudi juga akan mencoba dengan segala cara untuk menggagalkan kebangkitan kembali Khilafah Turki Utsmani dalam paradigma modern.

Sementara bagi Erdogan tahun-tahun menjelang 2023 adalah ‘crucial time’ menuju berakhirnya masa 100 tahun perjanjian ‘Lausanne’ (1923). Perjanjian ‘Lausanne’ tahun (1923) adalah perjanjian final mencakup Perang Dunia I dan perjanjian tersebut ditanda tangani oleh perwakilan Turki di satu sisi (yang menerima suksesi dari kekaisaran Ottoman) dan disisi lain, negara-negara sekutu pemenang PD I antara lain: Inggris, Perancis, Italia, Jepang, Yunani, Rumania, Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia (Yugoslavia). Perjanjian tersebut ditandatangani di Lausanne Swiss pada 24 Juli 1923 setelah sebelumnya berlangsung konferensi selama 7 bulan. Perjanjian tersebut menetapkan batas-batas negara modern Turki, sehingga Turki tidak lagi boleh mengklaim provinsi-provinsi Arab sebagai bagian dari wilayahnya. Kemudian mengakui kepemilikan Inggris atas Cyprus dan kepemilikan Italia atas Dodecanese. Pihak sekutu juga menuntut agar pemerintah Turki melindungi kaum Kurdistan Turki dan batas teritorial bagi warga Turki di Armenia. Dalam perjanjian Lausanne tersebut juga diabaikan klaim wilayah yang berada di bawah pengaruh Turki dan menetapkan pengawasan atas perekonomian Turki dan angkatan bersenjatanya. Selat Bosporus di Turki yang terletak di antara laut Aegea dan laut Hitam dinyatakan terbuka bebas bagi semua pelayaran. Jadi tidak ada otoritas penuh Turki atas selat Bosporus.

Oleh karena itu berakhirnya perjanjian Lausanne pada 23 Juli tahun 2023 jelas akan sangat berdampak bagi kebangkitan kembali 100 tahun Turki sejak keruntuhan di tahun 1923. Sebab Turki akan kembali berdaulat penuh atas wilayah-wilayahnya, memiliki otoritas penuh atas selat Bosporus, memiliki otoritas pengelolaan sumber daya alam dan perekonomiannya serta militernya. Berakhirnya perjanjian Lausanne (1923-2023) adalah momentum kebangkitan kembali 100 tahun Turki yang didengung-dengungkan selama ini dengan kalimat: ‘TURKIYE HAZIR HEDEF 2023’, Turki siap menghadapi tahun 2023. Selain itu berakhirnya perjanjian 100 tahun Lausanne jelas berdampak secara langsung pada cita cita menegakkan kembali ‘Khilafah Islamiyah in new paradigm” atau bahkan yang disebut Erdogan sebagai “ The Crusade War in new paradigm”.[4]

Teori Islamisme dan Pos-Islamisme

Neo-fundamentalisme Islamisme Pos-Islamisme
Neo-fundamentalisme adalah sebuah paham tentang kembali kepada prinsip-prinsip orisinal agama Islam yang secara parsial mengkhususkan pada pemurnian tata cara ritual peribadatannya saja dan menjauhi politik (apolitis dan anti demokrasi)

Neo-fundamentalisme merupakan sebuah aliran pemikiran hasil gabungan dari westernisasi, individualisme, kesenjangan antargenerasi, krisis sosial dan sikap keberagamaan yang emosional, sehingga tidak menekankan aspek intelektualisme.

Neo-fundamentalisme merupakan gerakan yang bersifat global menolak baik budaya Muslim yang dianggap bid’ah maupun budaya Barat modern yang dianggap sesat.

Kelompok Neo-fundamentalis dianggap paling eksklusif dan paling sulit menerima perbedaan. Mereka bergerak dalam skala internasional dan mengedepankan transnational-ummah serta menolak demokrasi karena dianggap sistem kafir.

Contohnya adalah Hizbut Tahrir (berpusat di Yordania), dan Salafiy (Saudi Arabia)

Islamisme adalah sebuah paham tentang kembali kepada prinsip-prinsip orisinal agama dan mengajarkan tentang syumuliyatul Islam yakni bahwa tidak ada satu aspek kehidupanpun yang tidak tersentuh aturan Islam.

Islamisme merupakan gerakan global yang berupaya mewujudkan negara Islam (Daulah Islamiyah) atau teokrasi melalui kontestasi di dalam sistem demokrasi di negaranya masing-masing. Kelompok Islamis menekankan bahwa tujuan akhir haruslah terwujudnya Islamic State dan tegaknya syariah Islam.

Kelompok Islamis menyuarakan pesan-pesan moral secara eksplisit dalam bentuk jargon-jargon politik. Mereka dianggap cukup eksklusif dan sulit menerima perbedaan.

Kelompok Islamis menerima demokrasi dan melakukan perjuangan politik melalui kontestasi Pemilu

Islamisme diinisiasi oleh gerakan Islam mainstream Ikhwanul Muslimin (IM) Contoh kelompok-kelompok Islamis adalah gerakan Tarbiyah di Indonesia yang menjadi PK, gerakan Milli Gorus menjadi Partai Refah yang Islamis, Parti Islam Se-Malaysia (PAS) di Malaysia. Front Islamic du Salut (FIS)

Pos-Islamisme adalah juga sebuah paham tentang kembali kepada prinsip-prinsip orisinal agama Islam dan juga mengajarkan tentang syumuliyatul Islam yakni bahwa ajaran Islam meliputi pula semua aspek kehidupan.

Pos Islamisme juga merupakan gerakan global yang menekankan aspek substantif sehingga menganggap clean government dan good governance merupakan perwujudan nilai-nilai kebaikan dalam Islam yang universal. Pos-Islamisme mengusung konsep masyarakat Madani.

Kelompok Pos-Islamis menekankan secara implisit pesan-pesan moral Islam melalui moralitas yang ditunjukkan oleh para aktivis dan pemimpinnya.

Kelompok yang mengusung Pos-Islamis paling inklusif dan toleran terhadap perbedaan dan keberagaman.

Kelompok Pos-Islamis menerima demokrasi dan mengikuti Pemilu

Partai-partai politik Islamis tersebut (AKP, PKS, FIS) kemudian berevolusi menjadi partai Pos-Islamis di awal abad ke-21.

Sumber: Sitaresmi Soekanto. Disertasi Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Di Indonesia 1999-2009 dan Adelet Ve Kalkinma (AKP) Di Turki 2002-2007: Studi Perbandingan. FISIP UI, Jakarta. 2012.Bab 6 Halaman 364-365

Bila dilihat dari tabel komparasi atau perbandingan antara ideologi Neo-fundamentalis, Islamis dan Pos-Islamis sebenarnya baik paham Neo-fundamentalis, Islamis maupun Pos-Islamis memiliki keyakinan yang sama tentang urgensi kembali kepada sumber utama ajaran Islam yakni Al Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun perbedaan mulai muncul antara Neo-fundamentalis di satu sisi dengan Islamis dan Pos-Islamis di sisi lain bila terkait dengan prinsip integralitas (syumuliyatul Islam) yakni bahwa ajaran Islam tidak hanya dibatasi dalam ruang lingkup peribadatan ritual saja melainkan meliputi pula semua aspek kehidupan. Hal itu tidak lain karena Neo-fundamentalis bersifat apolitis dan hanya menekankan aspek peribadatan serta muamalah sebatas di ruang lingkup keluarga dan masyarakat. Sementara Islamis dan Pos-Islamis meyakini paham integralitas Islam yang melingkup pula hingga urusan negara. Namun dalam persamaan yang dimiliki oleh Islamis dan Pos-Islamis terdapat perbedaan mendasar pula yakni dalam cara menafsirkan visi perjuangan gerakan Islam.

Bila kelompok Islamis menekankan bahwa tujuan akhir perjuangan haruslah berupa terwujudnya Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah dan tegaknya syariah Islam, maka kelompok Pos-Islamis lebih menekankan aspek substantifnya sehingga menganggap clean government dan good governance juga merupakan perwujudan nilai-nilai kebaikan dalam Islam yang universal. Kemudian bila ada penerapan syariah Islam, maka hal itu harus merupakan konsensus bersama yang dilandasi kesadaran sebagai keberhasilan dakwah dan bukan pemaksaan dari negara. Kemudian kelompok Islamis menyuarakan pesan-pesan moral secara eksplisit dalam bentuk jargon-jargon politik, sedangkan kelompok Pos-Islamis menekankan secara implisit pesan-pesan moral Islam melalui moralitas yang ditunjukkan oleh para aktivis dan pemimpinnya. [5]

 

Analisis

Pendulum Ideologi Erdogan bergeser dari Islamis Ke Pos-Islamis

Tesis Olivier Roy di akhir 1990-an menyebutkan bahwa Islam politik atau Islamis telah gagal dan mundur menjadi gerakan Neo-fundamentalis yang apolitis dan dipertegasnya lagi dalam buku terbarunya ”Globalized Islam” (2006). Menurut Roy bila Islamis berjuang mewujudkan teokrasi atau negara Islam melalui jalur politik di dalam sistem demokrasi, maka Neo-fundamentalis berjuang dalam skala internasional melalui gerakan dakwah atau aktivisme dan tidak melalui jalur politik melainkan dengan mengedepankan transnational-ummah atau keumatan yang mendunia. Isu sentral Neo-fundamentalis menurut Roy didasari oleh proses westernisasi, individualisme, kesenjangan antar-generasi, krisis sosial, sikap keberagamaan yang emosional sehingga tidak menekankan aspek intelektualisme serta memisahkan antara keimanan dan budaya.

Walaupun keyakinan antara kelompok Neo-fundamentalis, Islamis dan Pos-Islamis sama terkait dengan urgensi revitalisasi yakni kembali kepada Al Qur’an dan Sunnah, ada perbedaan yang sangat jelas bila terkait dengan prinsip integralitas (syumuliyatul Islam) antara Neo-fundamentalis yang apolitis dengan Islamis dan Pos-Islamis.

Tesis Olivier Roy[6] di akhir 1990-an menyebutkan bahwa Islam politik atau Islamis telah gagal dan mundur menjadi gerakan Neo-fundamentalis yang apolitis terbantah dengan fenomena keberhasilan Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan di Turki berdiri pada tahun 2001 dan mengikuti Pemilu pertama kali pada 2002. AKP sukses untuk tetap eksis dalam konstelasi politik nasional Turki. Transformasi ideologi AKP bukan dari Islamis menjadi Neo-Fundamentalis, melainkan dari Islamis menuju Pos-Islamis. Dan transformasi tersebut terjadi sejak awal AKP didirikan yakni dari ideologi Milli Gorus dan Refah Partisi yang Islamis menjadi AKP yang Pos-Islamis. Hal itu yang membedakannya dari Saadet Partisi yang tetap menganut Islamis. Selama memimpin Turki (2002-2007), AKP sudah membuktikan aplikasi ideologis Pos-Islamisnya yang tercermin dari pernyataan para elitnya dan kebijakan-kebijakan yang digulirkannya.

Partai Islam yang berasal dari kelompok Islamis dapat memperoleh kemenangan dan menjadi partai mainstream atau the rulling party seperti dalam kasus AKP di Turki dengan berevolusi menjadi partai politik yang berideologi Pos-Islamis. Sebab walaupun kesamaan antara Islamis dan Pos-Islamis ada pada dua aspek yakni revitalisasi dan integralitas ajaran Islam, mereka memiliki perbedaan dalam cara menafsirkan visi perjuangan gerakan Islam. Bila kelompok Islamis menekankan bahwa tujuan akhir perjuangan haruslah berupa terwujudnya Daulah Islamiyah dan Khilafah Islamiyah serta tegaknya syariah Islam, maka kelompok Pos-Islamis lebih menekankan aspek substantifnya sehingga menganggap clean government dan good governance juga merupakan perwujudan nilai-nilai kebaikan dalam Islam yang universal. Oleh karena itu transformasi AKP dari Islamis menjadi Pos-Islamis yakni bersikap toleran, fleksibel, terbuka dan inklusif kemudian menghilangkan resistensi kepada AKP.

Namun karakteristik Pos-Islamis AKP harus didukung oleh sistem dan perangkat serta lingkungan eksternal yang sesuai atau kompatibel dengan pilihan ideologi tersebut. Transformasi ideologi AKP diikuti pula dengan model organisasi, sistem rekrutmen dan kepemimpinan serta ragam basis massa dan jenis strategi yang berbeda dengan partai-partai berhaluan Islam yang dilahirkan Milli Gorus seperti Refah Parti dan Fazilet Partisi. Kompatibilitas ideologi Pos- Islamis AKP dengan bentuk organisasinya branch membuat mesin politik AKP berjalan efektif. AKP memiliki 2 sayap organisasi yakni Woman Branch dan Youth Branch yang otonom dan independen sesuai dengan bentuk organisasi AKP yakni model branch menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemenangan AKP. Ditambah pula AKP memiliki 3 lembaga profesional yakni di antaranya lembaga Humas yang melayani konstituen AKP 24 jam non-stop sejak 2001 dan menjadi Pusat Komunikasi AKP. Kompatibilitas ideologi Pos-Islamis AKP juga terjadi dengan ragam basis massa AKP yang bukan hanya kelas menengah melainkan juga kelas bawah. Bukti keragaman basis massa AKP tercermin dari dukungan yang diperolehnya dari jaringan lembaga-lembaga Islam dan tarekat-tarekat Islam namun juga mendapatkan limpahan suara dari basis massa nasional-sekuler yang sebelumnya adalah konstituen CHP dan MHP. Selain itu AKP didukung pula oleh minoritas Kristen dan Yahudi yang berjumlah 1% di Turki, karena menganggap pemerintahan AKP bersikap inklusif, tidak diskriminatif dan mampu menyejahterakan.

Kemudian kompatibilitas antara ideologi Pos-Islamis yang inklusif juga terjadi dengan faktor sistem rekrutmen anggota AKP. AKP menggunakan sistem hibridisasi dalam sistem rekrutmennya sehingga semua orang dari berbagai kalangan bisa bergabung ke dalam AKP melalui kanalnya masing-masing. Walaupun dianggap tidak selektif, AKP tetap melakukan rekrutmen massal dengan kategorisasi jenis keanggotaan sebagai jalan keluarnya. Solusi AKP dalam pengelolaan relawan yang terekrut secara masif adalah dengan melibatkan mereka di lembaga-lembaga yang dimiliki AKP. Prioritas rekrutmen dalam jumlah massal adalah kelompok relawan yang sangat beragam termasuk juga orang bertato dan perempuan berpakaian minim. Mereka dilibatkan di kegiatan-kegiatan charity, seni dan budaya serta politik.

Demikian pula kompatibilitas ideologi Pos-Islamis dengan model kepemimpinan AKP nampak dalam kepemimpinan kharismatis Erdogan yang diterima masyarakat luas. Ketua Umum AKP sekaligus PM Turki saat itu, Recep Tayyip Erdogan memenuhi semua kriteria Weber tentang pemimpin legal formal yang kharismatis dan diterima di masyarakat. Terakhir, kompatibilitas juga terwujud antara ideologi Pos-Islamis dengan strategi yang mensinergikan seluruh komponen yang dimiliki partai Islam tersebut baik di struktur partai, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun di pemerintahan lokal yakni strategi vernacular politics. Strategi politik lokal tersebut mensinergikan potensi kader AKP di struktur kepengurusan partai dengan potensi kader AKP di LSM dan juga potensi kader AKP di pemerintahan daerah.

Hasil pelaksanaan vernacular politics yang optimal di AKP membuat tersedianya dukungan pendanaan yang memadai untuk semua kegiatan partai. Keberhasilan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kesuksesan para kader pengusaha yang menjadi operator proyek-proyek di pemerintahan dengan tetap memperhatikan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas. Di dalam undang-undang di Turki, partai politik tidak boleh membuat badan usaha maka dukungan finansial bagi partai diperoleh dari para kadernya yang menjadi pengusaha atau dari pengusaha non-kader yang bersifat tidak mengikat.

Transformasi dari Pos Islamis (kembali) menuju Islamis

Bila kembali pada pembahasan mundurnya Perdana Menteri Ahmed Davutoglu, memang ada beberapa faktor yang turut menjadi penyebab mundurnya Davutoglu misalnya terkait dengan perbedaan gaya kepemimpinan Erdogan yang tegas dan tidak bisa didikte, sedangkan Davutoglu cenderung lunak dan persuasif. Selain itu Davutoglu cenderung ‘steady’ dan senantiasa mengambil jalan kompromi, sementara Erdogan kuat dan tegas (dominant dan influence). Erdogan menganggap situasi yang berat saat ini harus dihadapi dengan kepemimpinan yang kuat dan tegas. Presiden Erdogan menganggap ada intervensi asing yakni dukungan AS dan Rusia yang kembali memicu pergolakan separatis suku Kurdi sehingga harus dihadapi dengan tegas. Berulang kali meledaknya bom-bom bunuh diri yang ditengarai dilakukan baik oleh ISIS maupun suku Kurdi separatis harus dihadapi dengan tegas melalu operasi militer karena dianggap dapat menghambat realisasi kebangkitan kembali 100 tahun Turki di 2023. Maka Erdogan tidak mau didikte baik oleh para akademisi di Turki maupun oleh Uni Eropa dalam kaitannya dengan upaya Turki menangani terorisme baik yang dilakukan oleh gerakan separatis Kurdi maupun oleh ISIS.

Davutoglu senantiasa mempertimbangkan diplomasi dan pencitraan Turki sebagai negara sekuler atau paling tidak Islam moderat sementara kecenderungan Erdogan justru semakin menampakkan karakter Islamisnya dan menunjukkan pembelaannya pada dunia Islam tanpa mempertimbangkan pandangan Barat. Erdogan juga tidak lagi segan-segan untuk menunjukkan pembelaannya pada Palestina dan Suriah dengan menampung 3 juta pengungsi Suriah. Presiden Turki juga dengan terang-terangan membangun poros Turki-Saudi dan Qatar dalam membela kepentingan dunia Islam yang mengalami pergolakan pasca gerakan kontra Arab Spring dari Barat dan juga dari Syiah Iran.

Upaya Erdogan untuk mengkader dan mempromosikan Ahmed Davutoglu bahkan dipersiapkan menjadi penerusnya ternyata terbentur oleh perbedaan banyak hal yang mendasar. Davutoglu bukanlah kader gerakan dakwah yang melahirkan AKP, melainkan direkrut di masa AKP dengan menjadi Kepala Penasehat di pemerintahan. Beliau seorang Doktor politik lulusan universitas paling bergengsi di Turki yakni Bosporus University, akademisi, politisi dan birokrat yang dengan sendirinya memiliki mental akademisi dan birokrat yang sedapat mungkin menghindari konflik. Sementara Erdogan adalah seorang lulusan madrasah, sarjana kampus Islam ‘Marmara University’ dan sejak awal sudah menjadi kader harakah islamiyah ‘Milli Gorus’ yang didirikan oleh murabbinya yakni ‘hoja’ Necmettin Erbakan. Sebuah gerakan dakwah yang terilhami oleh gerakan Islam ‘main stream’ Ikhwanul Muslimin.

Oleh karena itu sejak awal Erdogan memiliki paradigma yang jelas untuk memunculkan kembali Khilafah Islamiyah di tempat di mana reruntuhan Khilafah itu berada yakni di Turki. Erdogan adalah kader Islamis militan di masa partai Refah yang dipenjara karena membaca puisi relijius dan berpidato lantang ketika menjadi Wali Kota Istanbul bahwa seorang Muslim tidak mungkin menjadi sekularis. Erdogan juga memiliki mental petarung, pejuang yang tidak mudah menyerah dan tidak bisa ditakut-takuti. Sifat dakwah yang ofensif dan progresif karena ada perintah Allah “liyuzhirahu ‘ala diini kullihi”, memenangkan konsep Islam atas semua konsep hidup lainnya (Q.S 48: 28, 9:33, 61:9) juga dimiliki Erdogan sebagai seorang kader harakah. Di sisi lain Davutoglu adalah seorang birokrat konservatif yang bergabung dengan AKP yang sudah memiliki karakter Pos Islamis. Davutoglu juga bersikap rigid mengikuti prinsip-prinsip demokrasi. Sementara Erdogan berharap rakyat Turki memperlihatkan mental khilafah dan tidak gentar menghadapi konspirasi Barat dan Zionis yang ingin menghadang kebangkitan kembali 100 tahun Turki.

Oleh karena itu core problem atau masalah sesungguhnya terletak pada perbedaan paradigma, ideologi politik dan tidak adanya shared vision[7] antara Erdogan dan Davutoglu dalam melihat momentum kebangkitan 100 tahun Turki. Ternyata kebersamaan sebagai mitra antara Erdogan dan Davutoglu dalam arena politik yang bahkan Davutoglu memulai karir politiknya dengan menjadi kepala penasehat Erdogan tidak cukup untuk menyamakan masalah mental model dan paradigma yang sudah mendarah daging. Maka terlalu dangkal bila melihat pecah kongsinya atau kemitraan Erdogan dan Davutoglu hanya karena dipicu sebuah tulisan provokatif di blog berupa upaya adu domba antara kedua tokoh terpenting di Turki saat ini[8]. Terlalu sederhana pula bila mengira persoalan ini hanya semata-mata karena masalah pertarungan di parlemen untuk mengubah sistem pemerintahan Turki dari sistem parlementer ke sistem presidensil yakni bahwa Erdogan menekankan urgensi amandemen konstitusi untuk mengubah sistem parlementer menjadi sistem presidensil dan amandemen untuk menghilangkan hak imunitas anggota parlemen, sementara Davutoglu menyatakan hal tersebut tidak prioritas karena dapat menyebabkan gejolak politik. Demikian pula persoalan penyikapan terhadap pemberontakan separatis Kurdi, yakni bahwa Davutoglu dan para akademisi serta Uni Eropa menekankan negosiasi dan cara persuasif, sementara Erdogan menekankan sudah saatnya melakukan operasi militer terhadap pemberontak Kurdi.

Sebab sebenarnya perbedaan yang paling krusial adalah terkait masalah perbedaan paradigma dan pemahaman ideologi Islam antara Erdogan dan Davutoglu. Mengingat jangka waktu yang semakin dekat dengan tahun kebangkitan 2023 , persoalan perbedaan paradigma dan pemaham ideologi Islam antara Erdogan dan Davutoglu menjadi sebuah masalah serius. Erdogan menganggap jalan demokratisasi di Turki selama ini adalah sebuah strategi dan tetap kuat pada cita cita mendirikan kembali Khilafah Islamiyah di Turki, sementara bagi Davutoglu demokrasi adalah prinsip yang harus diikuti secara konsisten. Perbedaan starting point dan paradigma tersebut ternyata menyebabkan mereka berada di persimpangan jalan dalam penyikapan prospek kebangkitan 100 tahun Turki atau kelahiran kembali Khilafah Turki. Erdogan maupun Davutoglu memiliki paradigma masing-masing tentang kejayaan Turki Dengan istilah lain Erdogan dan Davutoglu tidak memiliki shared vision tentang Kebangkitan 100 tahun Turki.

Bila Davutoglu menyadari dalam tahun tahun ini Erdogan semakin menunjukkan karakter Islamisnya, sebenarnya sejak Pemilu 2011, Erdogan sudah menunjukkan awal pergeseran pendulum ideologinya seperti nampak dalam pidato kampanyenya di Chengelkov, Uskudar, Istanbul, dalam kampanye terakhir pada hari Sabtu, 11 Juni 2011. Recep Tajjip Erdogan yang saat itu masih menjadi Ketua Umum AKP mengatakan sebagai berikut:

” Warna bendera kita adalah darah para syuhada, bulan sabit  dan bintang adalah simbol para syuhada kita. Lalu mengapa kaum separatis (BDP) yang sama sekali tidak pernah memikirkan kebersamaan dan persatuan menggugat semua itu? Saudara-saudaraku, tentang para separatis apa yang mereka lakukan? Adzan dengan bahasa Turki, adzan dengan bahasa Kurdi, apapun mereka, CHP (partai oposisi utama) lama atau CHP baru sama saja. Tidak ada perbedaan tentang tujuan CHP. Pada tahun 1932, apa yang telah mereka lakukan? Mereka membuat peraturan Adzan dengan bahasa Turki, saudara-saudaraku yang saya cintai. CHP dan BDP adalah sama, tidak ada beda. Saudaraku, adzan kita bukan adzan lokal, bukan adzan khusus, adzan kita adalah “Allahu Akbar”. Kemanapun kita pergi di dunia ini suaranya akan sama seperti itu. Kalian tidak akan mendengar dalam versi bahasa Inggris, atau bahasa Jerman, atau Melayu. Kalian tidak akan mendengarkannya. Satu suara yang sama, yaitu dengan bahasa sunnah. Tidak boleh ada spekulasi dalam hal ini.”[9]

Bahkan dalam pidato kemenangannya di Pemilu 2011, Erdogan juga mengatakan dengan gamblang bahwa pada hari ini, Kaukasus, Balkan, Eropa, dan Timur Tengah juga telah menang seperti halnya Turki. Kemenangan AKP adalah kemenangan 1,7 milyar umat.[10]

Dalam perkembangan selanjutnya pada Pemilu Juni 2015, AKP gagal untuk memperoleh suara mayoritas minimal untuk membentuk pemerintahan sendiri dan salah satu faktor yang dapat dianggap sebagai penyebab menurunnya perolehan suara AKP adalah ketokohan PM Ahmed Davutoglu yang tidak sekuat Erdogan. Sebab harus diakui faktor kharisma kepemimpinan Erdogan adalah faktor utama kemenangan AKP di tiga pemilu sebelumnya. Sementara sosok Davutoglu belum cukup kokoh di masyarakat. Penurunan suara tersebut adalah juga harga yang harus dibayar oleh AKP untuk sebuah proses regenerasi dari sosok PM Erdogan yang sangat populer ke Ahmed Davutoglu, tokoh muda yang bahkan bukan berasal dari kader Milli Gorus.Walaupun harus dibayar dengan penurunan perolehan suara sekitar 8 persen, sebenarnya hal itu bukan harga yg terlalu mahal untuk sebuah proses persiapan persiapan suksesi kepemimpinan karena regenerasi adalah sebuah keniscayaan. Namun sebenarnya faktor utama kegagalan AKP memperoleh suara mayoritas di Pemilu Juni 2015 lebih karena arah politik Erdogan yang semakin nampak warna Islamnya memang membuat gerah kaum sekuler dan Islam liberal. Pendulum ideologi Erdogan bergerak (kembali) ke arah Islamis.

Setelah gagal membentuk pemerintahan koalisi maka AKP menyatakan siap membuka pintu untuk berkoalisi dengan partai manapun, namun kaum sekuler dan Islam liberal enggan berkoalisi dengan AKP dan malah berusaha mencegah agar AKP tidak dominan lagi di parlemen yg memungkinkan terjadinya referendum untuk mengubah konstitusi sekuler. Ketika akhirnya pemerintahan koalisi tidak kunjung terbentuk, maka Presiden Erdogan memutuskan untuk diselenggarakan Pemilu Ulang pada November 2015 dan AKP berhasil mencapai kemenangan di Pemilu November 2015 yang cukup untuk membentuk pemerintahan tunggal tanpa koalisi namun belum cukup mutlak untuk melakukan amandemen konstitusi.[11]

Sementara pihak sekuler dan Barat memang khawatir bahwa Turki akan dibawa Erdogan meninggalkan konstitusi sekuler. Mereka juga takut Erdogan akan merealisasikan agenda khilafah modern ala Erdogan di Turki dengan rincian tahapan-tahapannya: 1. Turki baru; 2. Konstitusi baru; 3. Sistem presidensial. Oleh karena itu  Ide Turki baru dan konstitusi baru ditentang habis-habisan oleh kaum Liberal-Sekuler dan elemen Islam liberal anti Erdogan. Sebab hal itu dianggap akan mengembalikan kekhilafahan Turki Utsmani dalam bentuk kekinian. Visi Erdogan tersebut juga mendapatkan tentangan yang sangat keras dari Barat yakni Uni Eropa, AS dan Israel. Selain itu sistem presidensial dianggap hanya akan mengokohkan kekuasaan Erdogan.

Dalam kaitannya dengan pergeseran pendulum ideologi Erdogan dan AKP, maka selain memiliki masalah dengan partai-partai politik oposisi yang ada di parlemen, AKP juga pecah kongsi dengan ormas Fethulleh Gulen[12].  Fethulleh Gulen menganggap AKP sudah bersimpang jalan dengan mereka karena ijtihad politik Erdogan yang semakin jelas islamisnya. Hal tersebut nampak dengan keberhasilan AKP pada tahun 2014 mencabut undang undang larangan jilbab, mengesahkan undang undang pembatasan miras dan undang-undang yang memasukkan kurikulum mata pelajaran agama Islam ke dalam sekolah-sekolah nasional. Pecah kongsinya AKP dengan kelompok Islam liberal yakni di antaranya dengan kelompok Gullen juga menyebabkan AKP di Pemilu 2015 kali ini tidak berhasil merangkul kelompok di luar basis pendukung relijius konservatif seperti sekuler-liberal yang kemudian mengalihkan dukungannya kepada partai-partai lain.

Pergeseran pendulum ideologi Erdogan dengan ide “TURKIYE HAZIR HEDEF 2023, Turki siap menghadapi tahun 2023” yakni genap 100 tahun runtuhnya Khilafah Turki Utsmani adalah kelanjutan ide Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II.[13] Gagasan Pan-Islamisme ataupun Khilafah Islamiyah dianggap mengancam Barat yang punya negara-negara jajahan negeri-negeri Muslim. Hakikat Khilafah Islamiyah itu sendiri adalah semacam kesatuan negeri-negeri Muslim yang bertujuan melindungi negeri-negeri Muslim dengan segala aset kekayaannya serta saling bekerjasama. Ide tersebut diwarisi oleh Hasan al Banna, Abul A’la Maududi dan Said Nursi. Mereka berada dalam satu masa atau satu generasi.

Umat Islam sendiri meyakini nubuat atau prediksi Nabi SAW bahwa tiap 100 tahun ada mujadid, pembaharu yang akan membawa kemajuan bagi Islam. Dalam hadits shahih ang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra: “Sesungguhnya Allah mengutus untuk ummat ini tiap permulaan seratus tahun, seseorang yang memperbaharui urusan agama Nya”. Selain itu bila melihat siklus 7 abad kebangkitan Islam nampaknya abad 21 adalah permulaan dari kebangkitan 7 abad berikutnya. Tiap 7 abad ada siklus naik turunnya kejayaan umat dan diyakini bahwa kejayaan Islam tersebut ditandai dengan berdirinya kembali Khilafah Islamiyah. Namun memang menurut Mehmet Ali Behan, guru besar sejarah Universitas Marmara, Istanbul, di zaman modern dewasa ini sulit membangun Khilafah dalam paradigma lama seperti yang dicanangkan oleh kelompok Hizbi Tahrir. Sebab Khilafah dalam paradigma lama adalah sebuah imperium besar yang otoriter karena menguasai dan sekaligus mengayomi banyak dengan otoritas penuh di bidang politik dan keagamaan.

Presiden Turki saat ini yang telah memimpin Turki selama 14 tahun, Recep Tajip Erdogan, mengatakan akan membangkitkan crusade war in new paradigm atau perang salib dalam paradigma baru yakni ‘menyerbu’ Barat dengan bonus demografi. Erdogan juga menegaskan bahwa Khilafah baru akan bangkit kembali tepat di tempat di mana Khilafah itu runtuh, dengan kata lain tetap di Turki. Namun kekhilafahan baru yang dimaksudkan Erdogan bukanlah kekuatan superior yang memiliki otoritas agama dan otoritas politik, melainkan persatuan negeri-negeri Muslim dalam bentuk kerja sama yang multi dimensional. Dan Turki diharapkan memimpin zona Islam dalam bidang ekonomi dan politik. Sebab Khilafah dalam paradigma baru adalah kesatuan aqidah, hati, cita-cita dan cara hidup. Akhirnya yang terpenting adalah bagaimana Khilafah Islamiyah baru dapat memenangkan peradaban Islam dalam sebuah pertarungan peradaban yang disebut Samuel Huntington sebagai clash of civilization[14].

Kesimpulan

Persoalan kesenjangan dalam hal ideologi, paradigma dan style of leadership serta tidak adanya shared vision soal khilafah islamiyah antara Presiden Erdogan dengan PM Davutoglu di satu sisi bisa membuat ancang ancang untuk take off menuju khilafah islamiyah menjadi tersendat sendat, sementara di sisi lain ada tenggat waktu menuju berakhirnya perjanjian ‘Laussane’ dan realisasi ‘TURKI HAZIR HEDEF 2023’. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka:

  1. Pemilihan ulang Perdana Menteri terjadi dengan diselenggarakannya Kongres Luar Biasa AKP pada tanggal 22 Mei. Rufiz Hafizoglu membahas tentang siapa sebenarnya calon pengganti PM Ahmed Davutoglu yang mengundurkan diri menyusul adanya perbedaan pandangan politik antara dirinya dengan Presiden Turki Erdogan yang merupakan pendiri AKP[15]. Sebelumnya tidak ada sebelumnya yang memprediksi bahwa ketidaksepakatan diantara Perdana Menteri dan Presiden Turki akan berujung pada pengunduran diri Davutoglu dari posisinya di AKP sebagai ketua umum partai. Menurut ulasan di media Turki, Davutoglu sedianya akan mengundurkan diri dari posisi ketua umum AKP pada tanggal 4 Mei. Namun, Erdogan meminta Davutoglu lebih dulu menyelenggarakan Kongres Luar Biasa untuk memilih ketua umum AKP yang baru. Oleh banyaak pengamat keputusan Erdogan dinilai bijaksana untuk menghilangkan anggapan bahwa kemunduran diri Davutoglu adalah krisis politik di Turki. Walaupun penyelenggaraan Kongres Luar Biasa pada 22 Mei 2016. itu sendiri sudah menunjukan adanya krisis politik. Ada lima orang kandidat yang memiliki pengalaman politik yang memadai yang dinominasikan sebagai calon ketua umum partai. Mereka itu adalah Menteri Perhubungan, Maritim dan Komunikasi Binali Yildirim, Menteri Kehakiman Bekir Bozdag, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Berat Al Bayrak, Wakil Perdana Menteri Nu’man Kurtulmus, dan Wakil Ketua Umum AKP Mehmet Ali Sahin. Namun jika diadakan perbandingan diatara kandidat-kandidat tersebut dengan melihat rekam jejak mereka dapat diperkecil lagi bahwa Nu’man Kurtulmus, Binali Yildirim dan Mehmet Ali Sahin adalah kandidat-kandidat terkuat. Apalagi mengingat bahwa kandidat Berat Al Bayrak yang merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam memiliki peluang lebih kecil mengingat beliau adalah menantu Erdogan. Walaupun menurut pengamat lainnya boleh jadi Kepala Badan Intelijen Turki, Hakan Fidan yang belum masuk dalam daftar para kandidat, merupakan kandidat yang kuat juga. Ada pula analisa yang menyebutkan bahwa kemungkinan besar Nu’man Kurtulmus yang akan menjadi Ketua Umum AKP dan sekaligus Perdana Menteri Turki yang baru. Prof Nu’man Kurtulmus, Wakil PM Turki yang akan menggantikan Davutoglu. Kurtulmus, sama halnya dengan Erdogan adalah para mutarobbi almarhum Necmettin Erbakan. Keduanya sejak awal adalah kader gerakan dakwah di Turki sebelum gerakan dakwah tersebut melahirkan partai-partai Islam. Kebersamaan mereka berdua sudah sejak sebagai anggota gerakan Islam Milli Gorus, kader Milli Slamet Parti, Refah Parti dan Fazilet Parti. Kurtulmus dan Erdogan kemudian ‘berpisah’ karena menempuh strategi yang berbeda, namun pada hakikatnya tetap memiliki cita-cita dan hamasah yang sama. Erdogan bersama Abdullah Gull dan Huseyin Kansu mendirikan AKP, sementara Kurtulmus tetap di bawah bimbingan Erbakan mendirikan Saadet Parti yang kini nasib elektabilitasnya tinggal 0,8 % di Pemilu 2015. Kurtulmus kemudian di 2011 berpisah dengan Erbakan dan mendirikan HAS Parti yang hanya memperoleh 0,8% di Pemilu 2011 dan Saadet Parti 1,2%. Kurtulmus kemudian bergabung dengan AKP dan menjadi wakil PM pada 2014. Bila Kurtulmus menjadi PM Turki di 2016 ini menggantikan Davutoglu, maka persoalan ‘gap’ paradigma dan ideologi yang menyebabkan tidak adanya ‘shared vision’ akan segara teratasi, karena baik Erdogan maupun Kurtulmus lahir dari rahim harakah yang sama. Namun belakangan ada bantahan dari tokoh-tokoh AKP bahwa Kurtulmus belum cukup lama memulai karir politiknya di AKP sehingga ia dianggap tidak mungkin melompati banyak politisi senior AKP. Maka kemungkinan besar Kurtulmus akan tetap berada di posisi Wakil PM dan Binali Yildirim yang juga ikut mendirikan AKP bersama dengan Recep Tajjip Erdogan, Abdullah Gul dan Huseyin Kansu serta berasal pula dari gerakan dakwah Milli Gorus yang diprediksi kuat akan menjadi Perdana Menteri Turki menggantikan PM Davutoglu. Apalagi sebelumnya Yildirim sempat diprediksi menggantikan Erdogan sebagai PM saat Erdogan terpilih menjadi Presiden Turki, namun saat itu Erdogan memilih Davutoglu. Yildirim juga tidak memiliki masalah dalam hal ‘shared vision’ dengan Erdogan, bahkan Yildirim menurut Mustafa Akyol (kolumnis Al-Monitor’s Turkey Pulse, Turkish Hurriyet Daily News dan The International New York Times) dalam presentasinya sebagai kandidat PM menyatakan siap mendukung Presiden Erdogan mewujudkan kembali ‘the Glory of Turkish Empire’
  2. AKP harus tetap berusaha keras menjaga soliditas internal setelah terjadinya guncangan dengan mundurnya PM Davutoglu, agar tetap bisa memastikan langkah langkah untuk menuju realisasi Khilafah Islamiyah 2023. Sebab boleh jadi pasca mundurnya, nasib masa depan Davutoglu di dunia politik akan sama dengan Presiden Turki sebelumnya Abdullah Gul, yang saat ini benar-benar terisolasi dari aktivitas politik di Turki. Pertanyaan yang muncul adalah apakah peristiwa pergantian PM akan berpengaruh pada reputasi AKP yang selama ini dikenal sebagai partai yang memiliki stabilitas internal partai. Davutoglu dalam pernyataan terakhirnya menegaskan bahwa posisi Perdana Menteri tidak penting bagi dirinya dan hal yang paling penting baginya adalah memiliki komitmen pada garis kebijakan partai. Mempertimbangkan sejumlah hal tersebut, sejumlah pengamat di Turki tidak menganggap situasi AKP saat ini sebagai perpecahan politik. Namun ada pula fakta yang harus diatasi oleh AKP bahwa jumlah politisi AKP yang penting dan saat ini terisolasi dari aktivitas politik terus bertambah dari tahun ke tahun yakni mantan Presiden Turki Abdullah Gul, mantan Perdana Menteri Turki Ali Babacan dan Bulent Arinc, serta mantan Wakil Ketua Umum AKP Huseyin Celik. Fakta tersebut di atas merupakan konsideran penting untuk mengevaluasi bahwa AKP boleh jadi memiliki problem internal yang serius.

Erdoğan berusaha menjaga soliditas dengan menekankan bahwa silaturahim harus tetap terjalin walaupun ada perbedaan sikap dan langkah politik. Oleh karena itu selain meminta agar Davutoglu menjadi penyelenggara Kongres Luar Biasa AKP pada tanggal 22 Mei mendatang, Erdogan juga meminta Davutoğlu menjadi syahid (saksi) resmi dalam acara pernikahan putrinya Erdoğan yg terakhir, Sümeyye Erdoğan pada tgl 14 Mei 2016.
Erdoğan juga mengundang Abdullah Gül ke acara pernikahan anaknya tersebut.[16]

  1. Harus ada upaya adaptasi atau penyesuaian antara perangkat-perangkat yang dimiliki AKP dengan pergeseran pendulum ideologi Erdogan dan AKP ke arah (kembali) Islamis, dan juga penyesuaian perangkat-perangkat negara termasuk sistem politiknya bila Turki bergerak ke arah Islamis. Oleh karena itu bisa dipahami mengapa saat ini Erdogan dan AKP terus menggesa amandemen konstitusi Turki agar sistem politik parlementer berubah menjadi presidensil. Dibutuhkan kalkulasi yang cermat, perhitungan yang matang untuk menyeimbangkan antara ketegasan dan keberanian Erdogan dengan kesiapaan rakyatnya serta militer Turki dan ancaman konspirasi dari Barat terutama Zionis Yahudi. Boleh jadi karena alasan mengamankan agenda penting tersebut, walaupun sebenarnya jelas ada pergeseran pendulum ideologi dari Islamis-Pos Islamis-Islamis, Erdogan menyatakan tetap mempertahankan sekularisme alias Pos-Islamis.

[1] Wawancara dengan Azam Sahabudin, koresponden Istanbul, Turki. Jumat 6 Mei 2016.

[2] Anadolu Post. Europe and Turkey need each other. 04.12.2015.

[3] Sitaresmi Soekanto. Observasi Pemilu Turki 2011. Bidang Arsip dan Sejarah DPP PKS, Jakarta.

[4] Republika Online. Jelang Runtuhnya Kesultanan Islam Terakhir Abad Modern. Minggu, 06 Maret 2016.

[5] Sitaresmi Soekanto. Disertasi Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Di Indonesia 1999-2009 dan Adelet Ve Kalkinma (AKP) Di Turki 2002-2007: Studi Perbandingan. FISIP UI, Jakarta. 2012. Halaman 366-367.

[6] Olivier Roy. Gagalnya Islam Politik. Ed. Terjemahan dari: The Failure of Political Islam. PT. Serambi Ilmu Semesta, 1996. hal: 98-99.

[7] Peter Senge, Fifth Discipline. New York: Doubleday. 1990

[8] www.pelikandosyasi.wordpress.com

[9] Pidato Kampanye terakhir PM Recep Tajjip Erdogan, di Chengelkov, Uskudar, Istanbul, Sabtu 11 Juni 2011.

[10] Idem.

[11] Anadolu Agency, Istanbul. Turki (21/8/2015).

[12] Wawancara dengan Andhika, alumnus program master ilmu sosiologi agama, Marmara University, Istanbul, Turki.

[13] Wawancara dengan Profesor Mehmed Ali Behan, Guru Besar ilmu Sejarah, Marmara University, Istanbul, Turki.

[14] Samuel Huntington. The Clash of Civilization (Benturan Peradaban). Jurnal Amerika Foreign Affairs. 1993.

[15] Trend news agency online. 5 Mei 2016.

[16] http://m.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/368596.aspx.

Abdul Wahid Surhim, Ph.D. on Mei 26, 2016 AT 11 pm

Terima kasih banyak Bu Sita atas pencerahannya yang luar biasa terhadap kondisi terkini Turki. Analisisnya tajam dan obyektif serta tepat. Prediksi siapa pengganti Dovutoglu pun tepat, yakni Binali Yildirim. Menarik sekali perubahan paradigma Erdogan dr Islamis ke Post-Islamis, lalu dari Post-Islamis ke Islamis lagi. Sepertinya kuncinya adalah kesabaran dalam bekerja secara profesional sehingga dukungan pun mskin kuat. Saya tertarik dengan pengelolaan para mantan pejabat. Mungkin berikutnya bisa diulas masalah ini

    Sitaresmi S Soekanto on Mei 28, 2016 AT 12 am

    ya Pak Abdul Wahid Ph.D….thanks a lot. Benar menarik tuk dikelola bagaimana interaksi Erdogan dengan Kurtulmus atau Erdogan dengan Davutoglu dll..intinya masing masing bilang..aku gak kemana mana kok…tetap dengan kalian. Manajemen yang patut ditiru. Insya Allah saya akan gali lebih dalam

      Sitaresmi S Soekanto on Mei 28, 2016 AT 12 am

      maksud saya menarik melihat bagaimana cara AKP mengelola konflik, juga mengelola interaksi antara pejabat dan mantan pejabat

john hendri on Juni 12, 2016 AT 01 am

Assalamu’alaikum WrWb…
Salam perkenalan silaturahmi ibu. terima kasih naskahnya bagus menarik untuk di kaji lebih jauh.

    Sitaresmi S Soekanto on Juni 13, 2016 AT 02 pm

    waalaikumsalam, mas John Hendri terimakasih banyak atas respon dan apresiasinya…

    Sitaresmi S Soekanto on Juni 13, 2016 AT 02 pm

    waalaikumsalam. Salam kenal dan silaturahim juga mas John Hendri. Terimaksih banyak atas atensi dan apresiasinya

taufik hermawan on Agustus 20, 2016 AT 05 am

assalamu alaikum menarik membaca tulisan bu sita yang bernas dan objektif, bgaimana saya bis mendapatkan buku ibu strategi pemilu pks dan akp bu

    Sitaresmi S Soekanto on Agustus 30, 2016 AT 12 am

    Waalaikumsalam…mas taufik hermawan atas apresiasinya…coba di wa ya ke no 0816860949

    Sitaresmi S Soekanto on Oktober 25, 2016 AT 01 pm

    waalaikumsalam, Alhamdulillah, terimakasih banyak mas taufik hermawan atas apresiasinya. Setahu saya buku tsb masih tersedia di toko buku gramedia matraman