Pemikiran

KPK Berbuatlah !!!
08.10.15
penulis D.T. Rimbawan - dilihat 5.722 kali

Disertasi saya meneliti tentang hubungan negara dan pengusaha, karena saya memang “mempertanyakan” upaya pemberantasan korupsi yang tengah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga “superbody” tersebut telah memeriksa dan menahan anggota DPRD, anggota DPR-RI, Bupati, Walikota, Gubernur, Menteri, Jenderal Polisi, Jenderal TNI, para penegak hukum dan pengusaha karena perbuatan korupsi. Namun bukannya modus dan motif korupsi berkurang tetapi justru keahlian koruptor semakin piawai.

APBN 2016 berjumlah Rp. 2.100 triliun, dimana Rp. 1.500 triliun berasal dari pajak—dengan rincian Rp. 200 triliun dari pajak masyarakat dan Rp. 1.300 triliun dari pajak pengusaha. Dan lazimnya pengusaha, mereka selalu memakai prinsip ekonomi dalam menjalankan bisnisnya, yaitu dengan modal yang sekecil-kecilnya ingin meraih untung yang memadai atau dengan modal yang memadai ingin meraih untung yang sebesar-besarnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Karl Marx, bahwa dalam setiap pertukaran, kelompok dominan—pengusaha—selalu menginginkan menerima lebih banyak dari semula yang mereka miliki. Dengan demikian bila pengusaha membayar pajak, tentu mereka berharap mendapat “yang lebih besar” dari apa yang dibayarkannya pada negara.

Lebih jauh Marx menjelaskan bahwa kelompok dominan mula-mula menguasai basis, yaitu produksi dan proses produksi kemudian mereka akan menguasai suprastruktur, yaitu sistem politik, sosial dan budaya. Dengan kata lain para pengusaha akan “menguasai” negara melalui modal atau kekayaan mereka.

Bila hal demikian yang terjadi, lantas kenapa mereka tetap dilindungi? Nicos Poulantzas mengatakan bahwa negara tidak hanya melindungi para pengusaha, tetapi justru menciptakan stabilitas sosial-politik, agar pengusaha dapat menjalankan bisnisnya tanpa gangguan, sehingga mereka dapat menyumbangkan pajaknya sebagai pembiayaan penyelenggaraan negara. Bila mengacu pada APBN 2016, maka kontribusi pengusaha dalam pembiayaan negara sudah mencapai 80%.

Selanjutnya Ralph Miliband menjelaskan bahwa hubungan negara dengan pengusaha awalnya memang merupakan hubungan yang formal dan “kaku”. Namun karena berulang kali terjadi, maka hubungan tersebut menjadi “cair”. Seperti yang pernah ditulisnya, “pejabat negara memang cenderung memiliki hubungan yang erat dengan kaum borjuis—setidaknya lebih erat dibanding hubungannya dengan kelas buruh”.

Sementara John Maynard Keynes mengatakan bila diperlukan, negara harus mengintervensi pasar agar sistem ekonomi yang berjalan dapat dipastikan untuk mensejahterahkan kehidupan warganya. Kebalikan dari maksud Keynes tersebut adalah apa yang disebut sebagai korporatisme, seperti dikatakan oleh Randal G Stewart, yaitu tindakan negara dalam mengintervensi pasar agar dapat menguntungkan diri dan kelompoknya namun mengabaikan kepentingan publik.

Berdasar uraian dari teori tersebut, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah benar Komisi Pemberantasan Korupsi mampu mengurai hubungan antara negara dengan pengusaha? Sampai saat disertasi saya rampungkan—sebagai contoh—KPK belum mampu mengungkap kasus Bank Century yang melibatkan uang sebesar Rp. 6,7 triliun. Sebuah jumlah yang terlalu “kecil” apabila dibanding dengan pajak yang disumbang oleh pengusaha dalam APBN 2016, yaitu sebesar Rp. 1.300 triliun.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak mampu menjangkau apa yang telah dijalin oleh negara dan pengusaha. KPK “telah terjebak” dengan mengurusi gratifikasi dari pernikahan anak para penyelenggara negara atau hanya berkonsentrasi pada cara-cara “tertangkap tangan” dengan menyadap komunikasi para penyelenggara negara.

Dalam kasus simulator SIM—yang diduga telah merugikan negara sebesar Rp. 100 miliar—KPK telah “mengorbankan” nama institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa beberapa aparat kepolisian telah melakukan penyimpangan etika dalam menjalankan profesinya. Namun kita juga tidak dapat melupakan begitu saja upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba atau memberantas terorisme.

Cara KPK “mempermalukan” institusi kepolisian dengan membeberkan penyimpangan etika yang dilakukan oleh oknumnya pada media cetak dan elektronik, akan berdampak pada kepercayaan rakyat terhadap institusi tersebut. Padahal kepolisian merupakan salah satu institusi aparat penegak hukum di negeri ini yang memerlukan kewibawaan dalam menjalankan tugasnya.

Persoalan yang serupa terjadi pada aparat pajak. Bahwa memang kerap terjadi oknum petugas pajak yang menyimpang dari etika kedinasan, namun perlu juga diingat bahwa Direktorat Jenderal Pajak merupakan tulang punggung pengumpul pembiayaan penyelenggaraan negara. Begitu pula terjadi pada aparat kejaksaan dan pengadilan. Benarkah mereka sudah sedemikian parahnya dalam “menghamba pada uang”? Jawabnya tentu tidak! Oleh karena para penegak hukum tersebut masih banyak yang punya dedikasi dan integritas kepada bangsa dan negaranya. Salah satunya apa yang telah dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Harjono dan Maria Farida Indrati dalam dissenting opinion No: 2/SKLN-X/2012, tentang persengketaan antara Pemerintah (Menteri Keuangan) dengan DPR-RI dan BPK. Kedua hakim tersebut telah menulis dengan baik apa yang seharusnya dilakukan oleh negara agar masyarakat Nusa Tenggara Barat dapat menikmati kekayaan alam dari daerahnya sendiri.

Hal yang sama dialami oleh DPR-RI. Masyarakat telah memberi stigma negatif pada lembaga legislatif tersebut karena beberapa anggotanya terlibat dalam kasus korupsi. Lantas, apakah yang menjadi penyebabnya? Untuk menjadi anggota DPR-RI diperlukan suara sekitar 40.000 sampai 50.000. Bila persuara harus “dibeli” dengan Rp. 100.000—berupa sembako atau uang dalam amplop—berarti seorang calon anggota DPR-RI harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 4 – Rp. 5 miliar. Sementara gaji anggota DPR-RI adalah Rp. 50 juta/bulan atau Rp. 600 juta/tahun atau Rp. 3 miliar dalam 5 tahun jabatan mereka. Dengan demikian antara “modal” untuk menjadi anggota legislatif dengan pendapatan yang diterimanya, lebih besar modal yang dikeluarkannya. Kalau mereka kemudian melakukan pelanggaran etika lalu siapakah yang harus disalahkan? Apakah sistem dan aturan pemilunya? Apakah rakyat yang harus diberi sembako? Atau apakah anggota legislatifnya yang memang serakah?

Pemberantasan korupsi yang tengah diupayakan oleh KPK telah membawa “kerusakan” yang tanpa kita sadari sudah menjalar ke semua sendi penyelenggaraan negara. Bagi para pengambil keputusan yang jujur, meskipun ia tidak melakukan tindak korupsi, akan berakibat pada dirinya apabila anak buah atau rekanannya yang melakukannya. Sebab definisi korupsi yang ditentukan oleh KPK adalah barang siapa yang memperkaya dirinya atau orang lain, dapat digolongkan sebagai koruptor. Akibat dari “ketakutan” semacam itu maka penyerapan anggaran menjadi menurun dan itu artinya proses pembangunan mengalami stagnasi.

Hasil penelitian saya dalam disertasi yang saya tulis, menjadi sebuah harapan agar KPK dapat “mempelajarinya” bahwa “korupsi” yang dilakukan oleh negara dan pengusaha—melalui korporatismenya—lebih dahsyat dibanding yang terjadi dengan sekedar “ketangkap tangan”. Oleh sebab dengan korporatisme, negara mampu membuat aturan dan kebijakan yang bersifat menguntungkan dirinya atau pengusaha, namun seakan tetap “berpihak pada rakyat” seperti yang disebut oleh Poulantzas sebagai persepsi semu.

*D.T. Rimbawan (Doktor Ilmu Politik UI)

http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=70
Tuswoyo Admojo on Oktober 10, 2015 AT 08 am

Nuwun sewu Pak Rimbawan, saya mau urun rembuk, krn saya sangat tertarik dengan uraian panjenengan bab KPK ini. Saya kira benar bahwa kolusi antara pengusaha dan penguasa, dapat lebih berbahaya, serta jauh lebih dahsyat dari pada uang recehan yang selama ini menjadi alat KPK untuk menggiring orang masuk penjara dengan dalih gratifikasi. Tapi bicara kolusi saya rasa KPK body nya kurang super untuk membongkarnya, kita tahu bahwa kolusi selama Orde Baru yang menyedot hutan dan sda kita, hanya bisa dibongkar oleh reformasi politik mahasiswa dan kelompok2 prodem lainya. Itupun nggak bisa tuntas, bahkan ada yang bilang cuma ganti kepala, prilakunya sama. KPK ya hanya menindak yang kecil–kecil itu, kalau ingin bersih harus diperbaiki dari rekruitmen pejabat publiknya, shg muncul orang2 yang idealis, seperti Churcil, George Washington, Hugeng, Hatta, Syahrir. Dengan dikuasainya negara oleh orang2 seperti itu, kita nggak perlu lagi KPK. Rekruitmen pejabat publik seperti yang panjenengan sampaikan yang harus mengeluarkan uang 4 milyaran, mana mungkin akan mendapatkan figur yang idealis. Ternyata problem rekruitmen ini tidak hanya di DPR, tapi juga di kepolisian, tentara, yang konon harus setor puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Oleh karena itu, kalau di ranah tsb banyak muncul penyimpangan ya itu tadi bolak balik hitunganya investasi harus kembali dan untung. Memang yang saya omongkan ini seperti di dunia lain, awang-awang, utopis, tapi ya hanya itulah yang bisa kita lakukan, krn kalau mendorong KPK yang sekarang sudah mulai akan dipreteli kewenangannya ya semakin mustahil. Ada cara lain yang mungkin lebih realistis, menerapkan uu pembuktian terbalik, yang sampai saat ini sudah sering disuarakan tapi tidak pernah dijalankan, sebabnya ya itu tadi hakimnya juga kehilangan idealisme. Rupanya hakim2 kita juga terjangkit penyakit yang sama, dan itu juga karena persoalan rekruitmennya yang harus berbiaya mahal. Terkait dengan penurunan citra lembaga2 kepolisian, kehakiman, dll memang persoalan berat, tp itu menurut saya sebagai konskwensi logis kalau di dalam lembaga2 tsb banyak tikusnya. Lambat laun rakyat akan semakin cerdas memisahkan antara oknum dan lembaga, begitupun sebaliknya spirit of the corp tidak lagi dengan membabi buta, sehingga oknum yang korup akan dipinggirkan, kecuali kalau justru majoritas anggota instansi tsb korup. Maaf kalau salah2 kata, nuwun.

    http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=70
    D.T. Rimbawan on Oktober 23, 2015 AT 02 pm

    Mas Tuswoyo, UU yang berlaku saat ini tanpa didasari mendorong kita untuk berbuat korupsi. Seperti yang saya gambarkan dalam pencalegan. Kita dipaksa untuk melakukan money politic dan masyarakatnya sebagai pemilih juga akhirnya “ketagihan” terhadap money politic tersebut. Tentu rekruitment dengan cara yang tidak benar akan menjadikan pejabat yang tidak benar pula. Dari sisi UU yang mendorong kita berbuat “siapa yang kuat, dialah yang menang” “siapa yang berduit dialah yang berkuasa” harus segera direvisi. Mari kita kembalikan pada UUD 1945 (sebelum diamandemen) dan Pancasila. Kendati dua hal tersebut saat ini terasa kuno, tetapi itulah sejatinya bangsa Indonesia.

    Hal lain, mari kita dorong KPK untuk menangani kasus korupsi yang berskala besar. Tidak perlu banyak, tidak perlu genit untuk diliput media, tetapi hasilnya akan menyelamatkan kekayaan negara. Keterangan saya lebih rinci, akan saya paparkan dalam tulisan lanjutan soal KPK ini. Salam.

sudiarto on Oktober 20, 2015 AT 01 am

Pendidikan, belum dilaksanakan secara komprehensif. Mayoritas hanya ditekankan pada pengetahun dan keterampilan, sedangkan pada aspek sikap belum optimal. Norma agama dan norma-norma lainnya sudah bagus, namun mayoritas pelaksananya (masyarakat) belum patuh pada norma yang ada. Hal ini karena pendidikan aspek sikap belum optimal. Lihat saja Ujian Nasional yang menjadi tolok ukur mayoritas hanya aspek pengetahuan. Uji Kompetensi Guru (UKG) juga hanya pada aspek pengetahuan. Padahal aspek sikap sangat menentukan perilaku manusia. Koruptor adalah orang yang pengetahuan dan keterampilannya tinggi namun sikapnya rendah. Sikap perlu keteladanan terutama dari para pemimpinnya. Semoga bermanfaat.

    http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=70
    D.T. Rimbawan on Oktober 23, 2015 AT 02 pm

    Saya sangat setuju dengan pendapat Pak Sudiarto. Terima kasih telah memberi masukan. Salam.

Pradipta Faikar on Oktober 21, 2015 AT 12 pm

Saya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Rimbawan bahwa lembaga negara perlu dijunjung wibawa dan nama baiknya sehingga fungsinya bisa berjalan dalam rangka melayani masyarakat. Pembenahan lembaga negara perlu dilakukan dengan penambahan personil yang lebih berpendidikan ketimbang mengumbar kejelekan dari setiap lembaga. Dengan semakin banyaknya proyek-proyek yang dijalankan beriringan antara pemerintah dengan swasta dalam perwujudan Public Private Partnership (PPP), maka seharusnya KPK lebih menyoroti pengawasan di dalam hal ini yang dapat menggiring perubahan kebijakan pemerintah yang menguntungkan swasta, ketimbang menangkap tangan para pelaku korupsi di lembaga negara yang dimungkinkan kerugiannya tidak seberapa

    http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=70
    D.T. Rimbawan on Oktober 23, 2015 AT 02 pm

    Terima kasih atas komentarnya Pradipta. Saya senang bahwa kita mempunyai cara pandang yang sama soal KPK ini. Tentu kita harus mendorong agar pemberantasan korupsi akan lebih baik, tetapi membawa manfaat yang besar pula kepada kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Salam.

Vito Daryfauzi on Oktober 22, 2015 AT 03 am

Apa yang diungkapkan oleh Pak Rimbawa ini memang benar adanya, KPK sebagai lemabaga yang seharusnya memberantas korupsi belum benar-benar bisa memperlihatkan kehebatannya dalam pemberantasan korupsi. Pendidikan anti korupsi juga harus dilakukan secara lebih kuat kepada generasi penerus bangsa ini. Apalagi saat ini perkembangan teknologi sudah sangat maju, hingga akhirnya penanaman pendidikan anti korupsi pun seharusnya lebih mudah dilakukan, sembari penguatan lembaga negara dalam penanganan korupsi juga harus dibenahi. Lembaga yang saat ini menangani korupsi memang hanya sering mengurus korupsi kelas kecil, bagaimana dengan kasus penggelapan pajak perusahaan besar misalnya? Seharusnya ini juga ditangani oleh lembaga negara. Kasus-kasus ini sepertinya tidak terlihat tetapi faktanya mala membuat negara rugi lebih besar.

    http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=70
    D.T. Rimbawan on Oktober 23, 2015 AT 02 pm

    Saya sepakat dengan pendapat Vito. Terima kasih komentarnya. Salam.

Eva Novita Sari on Oktober 22, 2015 AT 03 am

saya sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh pak Rimbawan, cara KPK menangani suatu masalah seperti pada masalah simulator SIM yang pak Rimbawan jelaskan. KPK tidak seharusnya membeberkan semua masalah tersebut yang dapat menurunkan wibawah institusi kepolisian. hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi meremehakn institusi kepolisian tersebut dan menganggap bahwa semau intitusi kepolisian sumuanya pasti melakukan hal tersebut. kenyataannya sebagian besar tidak sepenuhnya benar masih banyak pihak kepolisian yang jujur, dan menjalankan tugasnya dengan aturan yang ada. Selain itu tidakan korupsi yang dilakukan oleh pihak DPR-RI, menurut saya pada aturan pemilu baik yang menerima maupun yang memberi tidak dapat dibenarkan. Tetapi apabila tidak ada tindakan memberi maka tidak akan mungkin terjadi korupsi.

    http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=70
    D.T. Rimbawan on Oktober 23, 2015 AT 02 pm

    Terima kasih Adik Eva, justru itu yang menggelisahkan saya, kenapa KPK memberantas korupsi dengan cara mempermalukan lembaga lain. Salam.

Eva Novita Sari on Oktober 22, 2015 AT 04 am

Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Rimabawan . pihak KPK tidak seharusnya meneatakan pada kalayak umum tendakan tidakan institusi kepolisian. Hal ini karena pihak kepolisian merupakan pranata umu yang mengatur tata tertib dan hukum. Sehingga tidakan tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian. Padahal tidak semua pihak kepolisain belum tentu semuanya melakukan hal tersebut, pasti masih ada yang jujur dan taat hukum.

    http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=70
    D.T. Rimbawan on Oktober 23, 2015 AT 03 pm

    Sepakat dengan pendapat Dik Eva. Terima kasih atas perhatiannya. Teriring salam.

Pangeran Ahmad on Oktober 22, 2015 AT 03 pm

saya sangat tertarik dengan disertasi bapak donny tjahya rimbawan ini
pada awalnya saya sangat kagum dengan kinerja kpk rasanya bulu kuduk terasa merinding pada saat kpk berhasil menangkap tersangka korupsi yang lebih mencengangkan adalah ketika kpk berjanji akan membuka masalah century sampai tuntas bahkan abraham samad berjanji siap mati emosiku pun tak terasa jiga tersulut pada saat itu saya berpikir kpk telah menawarkan perubahan dengan mengumandangkan perang dengan koruptor namun sampai sekarang century tidak ada kabarnya saya pun mulai meragukan kinerja kpk 4000 berkas kasus tak bisa terselesaikan
1 pada saat anggota dpr dari nasdem rio capella ditersangkakakn oleh kpk menurut saya sah karena yang dituduhkan adalah rio ikut berperan dalam penyuapan hakim dalam kasus bansos sumut tentunya sebagai anggota dpr rio capella jika terbukti dia sudah melecehkan hukum dan mengkebiri hukum
2 pada saat anggota dpr dewi yasin limpo dari hanura tertangkap bersama seorang pengusaha dalam operasi tangkap tangan oleh kpk saya teringat dengan disertasi bapak donny ini tentang hubungan negara dan penguasa
pertanyaan saya adalah apa salah dewi yasin limpo dan apa salah pengusaha yang ditangkap kpk???
yang saya tau yang namanya pengusaha ingin mendapatkan kepastiaan dalam bisnisnya sedangkan sistem birokrasi kita ruwet dan harus melalui banyak meja tentunya tak salah jika seorang pengusaha meminta tolong kepada anggota dpr untuk membantunya dalam pengurusan izin bisnisnya
seharusnya kpk harus berterimakasih kepada anggota dpr dewi yasin limpo karna dewi telah berhasil membantu negara dalam pemasukan pajak dari perusahaan yang dibantu oleh dewi tetapi yang terjadi malah dewi ditangkap
bukankah negara kita masih mengandalkan pajak untuk roda pemerintahan??
kpk adalah teroris karena mengganggu negara dalam pemasukan pajak dan kpk juga menebarkan teror untuk pengusaha dan ini sangat berbahaya terhadap kedaulatan negara ini dan kelangsungan masa depan
seharusnya kpk bekerjasama dengan pengusaha dengan memberikan kepastian dalam usaha seharusnya kpk bekerjasama dengan dpr agar apbn kita terserap dengan cepat seharusnya kpk bekerjasama dengan birokrasi untuk memudahkan pengusaha mendapatkan proyeknya
selain kpk telah menebarkan teror dinegeri ini kehadiran kpk tidak lebih hanya sebagai entertainment saja televisi sangat diuntungkan jika ada berita headline news apalagi pemberitaan tentang penangkapan tersangka karena rating tv akan naek drastis dan iklan akan berebutan untuk ditayangkan pada saat berita korupsi
rakyat dijejeli oleh berita korupsi apalagi yang ada dramanya sehingga dimata rakyat kpk terkesan sebagai malaikat
di ILC program tv one harga iklan per spotnya adalah 60 juta hitung saja berapa milyar yang didapatkan ILC dengan iklan yang begitu lama
kpk adalah teroris atau malaikat??? mari kita renungkan bersama jika kita suka termenung
terimakasih pak donnny disertasinya sangat bermanfaat untuk masyarakat

    http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=70
    D.T. Rimbawan on Oktober 23, 2015 AT 02 pm

    Apa yang diungkap Pak Ahmad, itulah sejatinya yang mendasari saya menulis disertasi berjudul: Hubungan Negara dan Penguasa di Era Reformasi. Mudah-mudah dalam waktu tidak terlalu lama disertasi tersebut sudah dapat Pak Ahmad baca dalam versi lengkap dalam bentuk buku. Terima kasih atas komentar yang sangat obyektif tentang KPK, Pak Ahmad. Salam.

Andre on Oktober 22, 2015 AT 06 pm

Kalau kita lihat dari tulisan Pak Rimbawan, berarti memang benad korupsi kita ini tersistem? Sungguh hal yang tidak menyenangkan disaat semua orang merasa dirinya bilang anti korupsi. Jadi bagaimana menurut Pak Rimbawan kenapa korupsi kita tersistem?

    http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=70
    D.T. Rimbawan on Oktober 23, 2015 AT 02 pm

    Terima kasih Adik Andre. Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, saya akan menulis lagi lanjutan tulisan soal KPK ini. Salam.

Bayu andreas on Oktober 22, 2015 AT 06 pm

Tuliaan yamg dikemukakan oleh Pak Rimbawa ini unik, runtut dan enak dibacanya. Tetapi justru ini tuliaan yang less popular, meski faktabyang terjadi benar adanya seperti yang diungkaokan oleh Pak Rimbawan di atas. Memang benar adanya ketika sistem pemberantasan kita masih setengah-tengah ini akan justru merusak bamgsa kita sendiri.

    http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=70
    D.T. Rimbawan on Oktober 23, 2015 AT 03 pm

    Terima kasih atas perhatian dan komentarnya Adik Bayu. Teriring salam.

Pangeran Ahmad on Oktober 23, 2015 AT 02 pm

seharusnya kpk tidk hanya berkantor dikuningan saja kpk seharusnya juga berkantor diseluruh depan kantor kepala desa
kpk harus mengintervensi kepala desa agar membuat jembatan membuat jalan membuat irigasi membuat sumur bor buat desa yang mengalami kekeringan itu yang dikehendaki oleh rakyat tujuannya adalah agar apbn desa cepat terserap dasar hukumny ada kok yaitu mencegah kepala desa berbuat korupsi
pernahkah kpk berbuat seperti itu? saya jawab langsung saja “tidak pernah”

kpk seharusnya membuat hitung hitungan tentang pajak yg harus diterima negara, kpk seharusnya memaksa PT Freeport dan perusahaan tambang yang laen membyar pajak sebesar 30% jika PT Freeport tidak mau maka cabut izinnya batalkan kontraknya dasar hukumnya adalah korupsi kekayaan alam negara jadi menurutku kpk berhak melakukan itu

seharusnya kpk membatalkan sistem pemilu yang liberal dengan sistem pemilu yang berkualitas dan murah, karena sistem pemilu pda sat ini mahal dan merugikan negara

klo kpk tidk mau seharusnya dpr mencabut anggaran untuk kpk, beranikah dpr?? saya berharap bapak rimbawan berkenan menjawab pertanyaan gendeng ini

terus terang kami sudah jenuh dengan pemberitan korupsi di tv kami butuh hiburan seperti tayangan srimulat , dono kasino indro dan Mr been
kpk telah melakukan korupsi dengan merampas hak hak rakyat untuk mendapatkan tayangan yang disukai dan menghibur masyarakat

sadarlah kpk!! bukalah kaca mata kudamu!!

    http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=70
    D.T. Rimbawan on Oktober 23, 2015 AT 03 pm

    Untuk menjawab pertanyaan Pak Ahmad, saya akan menulis lagi tentang KPK ini. Mohon bersabar. Teriring salam.

Mohammad Sholeh on Oktober 24, 2015 AT 09 am

Memulai bersikap dan berbuat jujur sudah sangat mendesak untuk dilakukan oleh seluruh anak bangsa , hal ini tidak lain harus masuk ke tempat2 tunas bangsa ini berada, yaitu sekolah Paud, SD/Madrasah Ibtidaiyah , Smp/tsanawiyah , sma/aliyah , pondok pesantren , majelis taklim dan semua tempat2 anak bangsa berada. Kyai dan guru- Guru termasuk guru besar jangan tergila-gila dg uang dan jabatan sehingga melupakan pembentukan karakter anak bangsa yg jujur…saat ini menerobos dan merevolusi mental bobrok sepertinya sudah sulit, tetapi jangan patah semangat bahwa kyai , guru dan guru besar masih didengar dan diperhatikan nasehatnya oleh tunas2 bangsa yg saya sebut diatas…memang sulit mencari suri tauladan kejujuran tetapi sebenarnya masih ada di masyarakat…akibat ketidak jujuran media, tv dan media lain maka yg jujur tidak pernah terberitakan , seolah-olah masyarakat hanya tahu dan mendengar kebobrokan saja

    http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=70
    D.T. Rimbawan on Oktober 26, 2015 AT 04 am

    Saya sependapat Pak Soleh, bahwa media (pers) saat ini tidak lagi mengabdi pada idealismenya, mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi lebih mengabdi kepada pemilik media (pemilik modal). Hal ini yang harus kita perbaiki bersama. Lebih lanjut, mohon membaca tulisan saya: Kesalahan Besar Reformasi (yang ada di web ini juga). Terima kasih atas pendapatnya. Salam.

Dimas Ragil on Oktober 25, 2015 AT 09 am

Pak Rimbawan yang terhormat, bagaimana caranya bisa mendapat disertasi Bapak. Saya sedang menekuni bidang seperti topik Bapak. Mohon saya untuk dibantu.

    http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=70
    D.T. Rimbawan on Oktober 26, 2015 AT 04 am

    Mohon bersabar, dalam waktu tidak terlalu lama disertasi saya akan terbit sebagai buku. Sukses selalu Dimas. Salam.

Pangeran Ahmad on Oktober 30, 2015 AT 05 pm

apakah terganggunya hubungan pengusaha dan negara ini karena faktor institusi kpk tersebut yg bekerja berdasarkan perundang undangan yg ada atau karena faktor dari tafsir kepepimpinan kpk dalam menerapkan aturan?
pertanyaan saya selanjutnya adalah
1. bagaimana tafsir tentang hubungan pengusaha dan negara berdasarkan kepepimpinan kpk dari pertama sampai saat ini?
2. apa perbedaan kepepimpinan bapak antasari azhar dengan kepepimpinan bapak abraham samad?
pertanyaan ini saya tanyakan karena mereka berdua mendapatkan perhatian khusus dari publik

Pangeran Ahmad on Oktober 31, 2015 AT 04 am

kok tdk dibalas ya

Pangeran Ahmad on November 6, 2015 AT 07 am

bapak donny tjahya rimbawan saya ingin bertanya
1. kenapa kpk tidak berani menyelesaikan insien BLBI yg berhasil merugikan negara 600 trilyun padahal yg saya tau jika sebuah kasus tdk dituntaskan selama 20 tahun maka dianggap kadaluarsa
jika kpk tdk sanggup mengusut kejahatan BLBI apakah boleh kita mencurigai kpk berkonspirasi dgn mafia mafia blbi
subjektif saya jika tiap2 pimpinan kpk disumbang masing masing 2 trilyun maka selesailah insiden ini
jika ternyata subyektif saya salah maka mafia mafia blbi mampu membeli 4 pesawat kemudiaan ditabrakkan kegedung kpk seperti insiden 11 september di newyork
jika ternyata subyektif saya yg benar maka kpk adalah sarang penyamun mafia blbi
pertanyaan saya selanjutnya adalah apa yg harup dilakukan oleh negara ( presiden , DPR, MPR) jika negara pun turut diam apakah ini menunjukkan bahwa mafia mafia blbi sudah menguasai sendi sendi negara?
bepar harapan saya bapak donny tjahya rimbawan memberikan ulasannya

Pangeran Ahmad on November 6, 2015 AT 08 am

pertanyaan saya yg nomer
2. kenapa media berita yg dapat dijangkau masyarakat seperti tv koran dan radio kompak enggan untuk tidak memberitakan insiden blbi justru malah kasus korupsi yg kecil saja yg ditayangkan berulang ulang dan penuh adegan dramatisirnya
apakah mafia mafia blbi memiliki saham diseluruh perusahaan media berita?
saya mohon kepada bapak donny tjahya rimbawan berkenan memberikan analisanya terkait rasa penasaran saya pada khususnya dan rasa penasaran masyarakat pada umumnya

Pangeran Ahmad on November 9, 2015 AT 07 am

pada tahun 2009 ketua mahkamah konstitusi waktu itu bapak mahfud md mengejuarkan keputusan bahwa sistem pemilihan anggota DPRD menggunakan sistem suara terbanyak dengan dalil demokrasi
alhasil dari tukang becak tukang ojek sampai tukang cukur bersaing menjadi caleg agar terpilh menjadi anggota Dprd tak ketinggalan pula partai partai berebutan mendaftarkan putra dari seorang kiai menjadi caleg dgn tujuan kiai tersebut memberikan dukungannya pengerahan santri dan keluarga santri
dari sistem ini para caleg kayaknya gak perlu tau tugasnya sebagai anggota dprd yaitu apa tu legislasi apa tu bogeting apa tu perda dll
mereka cenderung memilih sebagai tukang stempel kebijakan bupati akibatnya apbd banyak yg bocor
para caleg hanya berpikir gmana caranya mendulang suara dgn bagi2 kaos bagi2 sembako bagi bagi pulsa bagi bagi uang sampai pada bagi2 janji dan untuk mendapatkan uang mereka ada yg menghutang ada yg jual mobil dan rumahnya
pada saat mereka tdk terpilih sebagai anggota dprd banyak caleg yg mengambil kembali bantuan yg pernah diberikan kepada masyarakat karena sang caleg merasa diddzolimi oleh masyarakat pendukungnya belum lagi konflik sosial antar caleg yg melibatkan masyarakat, sungguh sangat ironis education politik dinegara ini runtuh semakin tak terarah
(pusing saya) meskipun demikian saya yakin banyak tunas2 pemimpin direpublik ini yg akan tumbuh
pertanyaan saya adalah apakah ini yg dimaksud bapak donny tjahya rimbawan sebagai pemilu yg mahal
2. apa yg ada dibenak pimpinan mk sebagai 4 pilar demokrasi dengan menerakan sistem gendeng gendengan ini?
3. subjektif saya mengatakan bahwa mk disusupi agent liberalisasi barat yg demokrasi lah yg ham lah untuk merusak pondasi pancasila yg sudah ditata oleh bung karno, bung hatta dan bapak pembangunan pak harto, jika saya keliru mohon diluruskan
4. apa bedanya pemilu menggunakan sistem nomer urut dgn suara terbanyak? apa sama sama tidak baik?
5. kemanakah partai2 yg berasaskan nasionalis? apakah partai nasionalis sudah mengibarkan bendera putih terhadap masifnya gerakan dan irama demokrasi yg sudah membumi?
besar harapan saya kepada bapak donny tjahya rimbawan berkenan memberikan ulasannya

Pangeran Ahmad on November 11, 2015 AT 09 am

bagi saya bapak susilo bambang yudhoyono adalah presiden terbaek dalam administrasinya beliau adalah satu2nya presiden yg tuntas bekerja untuk rakyat selama dua periode pemerintahan dengan sempurna (tidak turun ditengah jalan seperti presiden2 sebelumnya)
pada saat terpilih sebagai presiden periode pertama beliau menerima kunjungan tamu2 blbi dengan sambutan yg luar biasa dengan menggelar karpet merah, setau saya menggelar karpet merah khusus untuk tamu2 kenegaraan
pertanyaan saya adalah apa yg terjadi dengan protokoler istana kok tidak bisa membedakan mana tamu2 kenegaraan dan mana tamu blbi?
apakah protokoler istana mendapat perintah dari atasan?

Pangeran Ahmad on November 12, 2015 AT 06 am

tragedi perampokan uang negara sebesar 600 Trilyun oleh BLBI terjadi pada saat pemerintahan presiden ibu megawati sukarno putri beliau adalah wanita pertama di indonesia yg menjadi presiden beliau putri dari bung karno putri praklamator dan pahlawan indonesia
berkat bung karno dan kawan2 indonesia merdeka bung karno lah yang mengusir penjajah dari indonesia
namun apa yg terjadi dengan ibu megawati
pepatah yg mengatakan bahwa jatuh tidak akan jauh dari pohonnya telah terbantahkan!!
ibu megawati harus bertanggvng jawab atas tragedi dirampoknya uang negara 600 trilyun, rakyat tidak akan pernah lupa!
ibu megawatilah yg mengundang penjajah masuk indonesia dgn menjual aset negara Indosat dgn murah kepada singgapura
apa apaan ini ??
ibu kira negara adajah barang dagangan ?? enak aj!
apa yg terjadi antara seorang ayah dan anak?
klo bung karno gagal mendidik putrinya saya kira tidak mungkin

Pangeran Ahmad on November 14, 2015 AT 08 am

KPK didirikan oleh semangat dan tuntutan reformasi
KPK didirikan bukan untuk melanggengkan kekuasaan politik yg terlibat oleh korupsi
KPK harus menyita uang negara 600 trilyun yg dirampok oleh mafia mafia blbi
para petani mencangkul disawah tiap hari semata mata untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat
seandainya tidak ada petani kita mau makan apa??
tidak ada ceritanya petani untung besar, tengkulak yg menang.
600 trilyun jika diberikan dalam bentuk beasiswa pendidikan masing2 10 juta rupiah kepada anak anak petani maka 60 juta anak anak petani dapat menikmati pendidikan yg berkualitas
jika KPK tidak peduli maka KPK terlibat dalam pembodohan bangsa.
bagaimana bapak rimbawan menyikapi ini ?

Pangeran Ahmad on November 16, 2015 AT 01 pm

para nelayan tiap malam melaut mencari ikan dilaut untuk menafkahi keluarganya meskipun terkadang2 nelayan pulang dari melaut dengan tangan hampa
para petani melaut dgn perahu yg terbuat dari kayu
para petani tidak peduli jika perahunya pecah berkeping keping terkena terjangan ombak besar
para nelayan tidak peduli dengan nyawa yg menjadi taruhannya bahkan para nelayan pasti mendidik anaknya agar menjadi nelayan juga

jika kpk berminat menyita uang negara yg dirampok oleh mafia mafia blbi maka kpk bekerjasama dgn negara dapat membeli 4 juta kapal canggih yg dilengkapi Gprs dan radar untuk para nelayan serta puluhan juta nelayan mendapatkan pekerjaan baru yg menyenangkan mendidik dan menghibur
jika ini dilakukan maka negara akan mengalami swasembada ikan dan akan meningkatkan jumlah ekspor ikan keluar negeri
jika kpk tidak berkenan menyita uang yg telah dirampok oleh mafia mafia BLBI maka Kpk terlibat dalam sendikat dalam bertambahnya jumlah pengangguran
kpk juga terlibat dalam sendikat tidak canggihnya perahu nelayan
kpk juga terlibat dalam sendikat tdk meningkatnya ekspor ikan sehingga negara tdk mendapatkan pemasukan dari bisnis ikan padahal ikan adalah komuditas yg besar mengingat laut indonesia yg sangat luas banget.
namun apa yg terjadi kita malah dipertontonkan kapal asing yg diledakkan yg ditenggelamkan yg inilah yg itulah
kita jg mengharamkan kapal asing masuk perairan indonesia tapi kita berharap sda dan sdm para nelayan ditingkatkan bukan malah dibiarkan.
bagaimana tanggapan bapak Rimbawan terkait problematika Kpk ini ?

Pangeran Ahmad on November 16, 2015 AT 03 pm

saya ingin meralat tulisan barusan
ditulisan barusan tertulis kata2 petani, yang benar adalah nelayan
terimakasih

Pangeran Ahmad on November 18, 2015 AT 02 am

didisertasi bapa tertulis bahwa kpk adalah lembaga yg super body
pertanyaan saya adalah apa definisi dari super body ?

Pangeran Ahmad on November 18, 2015 AT 02 am

apa yg dikehendaki oleh kpk dengan menamai dirinya sebagai lembaga super body ?

Pangeran Ahmad on November 18, 2015 AT 02 am

bagaimana tafsir bapak Rimbawan tentang lembaga super body berdasarkan tuntutan reformasi ?

Pangeran Ahmad on November 18, 2015 AT 02 am

bagaimana pengawasan DPR RI komisi 3 (bidang hukum ) saat ini terhadap KPK ?