Pemikiran

Diaspora dan Dual Citizenship
20.10.15
penulis - dilihat 4.591 kali

Fayakhun Andriadi (Doktor Ilmu Politik UI)*

“Peradaban adalah rangkaian siklus kemunduran dan pertumbuhan”. Ungkapan Arnold Toynbe ini memberikan gambaran tentang repetisi masalah yang dihadapi peradaban sebuah bangsa. Berulangnya masalah yang sama pada periode sejarah yang berbeda konsekuensi dari siklus kemunduran dan kemajuan. Baik Indonesia, yang masih dihinggapi aneka persoalan di berbagai sektor, maupun negara yang sudah berada di level super power seperti Amerika Serikat, tak pernah betul-betul mampu melepaskan diri dari lilitan siklus tersebut. Keduanya sebenarnya sama-sama menghadapi problem yang serupa. Hanya saja, bedanya adalah bagaimana dan seberapa cepat bangsa atau negara tersebut dapat memaksimalkan penyelesaian masalah tersebut, dengan memanfaatkan potensi kebangsaan yang dimilikinya. Disinilah letak perbedaannya: kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Dalam terminologi kontemporernya, ini disebut national resilience atau ketahanan nasional. Ini soal kemampuan sebuah bangsa menghadapi ancaman dan tantangan yang datang dari dalam maupun dari luar.

Dalam paradigma lama, apa yang tadi disebut dengan tantangan dan ancaman identik dengan sekumpulan masalah. Sehingga ketahanan nasional dipahami sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tapi dalam paradigma baru, ketahanan nasional terkait dengan soal bagaimana mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk diramu menjadi capaian kemajuan. Bahkan, lebih dari itu, dalam paradigma yang baru ini, tantangan dan ancaman sebenarnya juga aset sebuah bangsa, karena dapat dijadikan sebagai sumber untuk melahirkan manusia-manusia berkualitas. Sumber daya manusia adalah investasi ketahanan nasional termahal dan paling berharga bagi sebuah bangsa

Dalam aras ini, Norwegia dan Jepang merupakan bangsa yang mampu mengoptimalkan potensi tersebut. Paling tidak, dapat dilihat dari peringkat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) keduanya yang dalam satu dekade terakhir terus berada di urutan paling atas.Sementara bagi sebagian bangsa lainnya, tantangan dan ancaman dilihat sebagai sekumpulan masalah yang harus diselesaikan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan cita rasa world class. Dalam konteks ini, Korea Selatan contohnya. Pada tahun 1960-an, kondisi Korea Selatan relatif sama dengan Indonesia. Namun kini, negeri Ginseng itu mampu melesat jauh melampaui Indonesia, setelah sejumlah diaspora sumber daya manusianya yang cemerlang, kembali dari perantauan dan membangun tanah airnya.

Kiprah Para Diaspora

Menurut data, banyak sekali warga negara Indonesia yang berhasil merengkuh kesuksesan di luar negeri. Bidang yang digeluti sangat beragam: pendidikan, bisnis, ilmuwan, tenaga professional, pekerja seni, dan atlit. Mereka sukses membangun karir di negara lain. Bahkan menjadi aset berharga negara itu. Mereka para diaspora yang dengan segala keterbatasannya di negeri orang, berhasil meraih sukses.

Sebagai sebuah tradisi, sebenarnya diaspora memiliki akar yang kuat di Indonesia. Ini bagian dari sejarah perdaban negeri ini. Sudah sejak ratusan tahun lalu, riwayat diaspora Indonesia berjalan. Misalnya, diaspora Indonesia di Afrika Selatan, yang konon mencapai satu juta jiwa yang berdarah Indonesia yang tinggal disana. Mereka adalah keturunan para warga negara Indonesia yang dahulu dibuang bersama Syeikh Yusuf.Di kemudian hari, keturunan Syeikh Yusuf ini, seperti Ibrahim Rasoll, berhasil menjadi duta besar Afrika Selatan di Amerika Serikat. Ini satu catatan manis kesuksesan para diaspora Indonesia. Demikian juga dengan mereka yang “dibuang” ke Srilangka.Warga keturunan Indonesia yang berada di Srilanka dikenal dengan sebutan “Ja Minissu”, yang berarti “Orang Jawa”. Kini, jumlah mereka sekitar 50.000 jiwa. Yang paling populer adalah para diaspora Indonesia yang diberangkatkan paksa oleh VOC ke Suriname.

Para diaspora lainnya adalah kalangan pelajar dan ilmuwan yang pada era 1970-an dikirim pemerintah ke berbagai negara melalui program beasiswa. Sebagian dari mereka ada yang kembali ke Indonesia dan menempati posisi penting di institusi pemerintahan. Sebagian lainnya memutuskan untuk menetap dan meniti karirnya di luar negeri. Banyak sekali para diaspora Indonesia yang sukses menduduki jabatan prestisius di korporasi internasional dan lembaga internasional. Seperti Sehat Sutarja. Pria kelahiran Jakarta ini awalnya menimba ilmu di Iowa State University. Tak puas sampai disitu, Sehat melanjutkan studinya untuk Program Master di Universitas California-Berkeley.Kecintaan akan dunia teknologi membuatnya berani memutuskan untuk mendirikan Marvell Technology bersama sang istri dan saudaranya Pantas Sutarja. Meski pada tahun 1995 sempat tertatih-tatih, namun pada akhirnya perusahaan tersebut mampu berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi.Bahkan, pada tahun 2007 Marvell Technology berhasil meraih predikat sebagai perusahaan semikonduktor terbaik ketiga di dunia versi majalah Forbes.

Mereka yang sukses di negeri orang ini sebenarnya masih memiliki spirit kecintaan yang besar pada tanah air.  Jika parameter yang ingin mereka raih adalah materi-finansial semata, tak perlu repot-repot bagi mereka untuk memikirkan eksistensi dan kemajuan Indonesia sebagai tanah leluhurnya. Sebagai ahli, profesional, atau wirausahawan, mereka telah meraih materi-finansial di negeri rantau. Namun, karena spirit nasionalisme, mereka tetap memikirkan bagaimana cara memberikan kontribusi terhadap Indonesia. Maka, dibentuklah Diaspora Indonesia (Indonesian Diaspora). Ini komunitas Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang dibentuk di Amerika Serikat pada tahun 2012, atas dukungan Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat saat itu, Dino Patti Djalal.

Ada tiga kategori Diaspora Indonesia, yaitu WNI yang bekerja di luar negeri, orang Indonesia keturunan atau bukan lagi warga negara Indonesia, dan orang-orang yang mencintai Indonesia walaupun bukan WNI dan tidak memiliki garis keturunan Indonesia. Tujuan utama pembentukan diaspora Indonesia ini adalah mendapatkan dwi kewarganegaraan (dual citizenship ) Indonesia sesuai dengan HAM yang diakui secara Internasional. Upaya tersebut telah banyak dilakukan, salah satunya dengan membuat petisi online untuk menjaring aspirasi dan dukungan dari seluruh Diaspora Indonesia di dunia. Namun, hingga saat ini upaya tersebut masih belum berhasil.

Polemik Dual Citizenship

Ada beberapa alasan kenapa kemudian prinsip dwi kewarganegaraan masih menjadi polemik di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satunya adalah kekhawatiran terhadap gelombang migrasi besar dari negara-negara berpendapatan rendah. Pasalnya, keberadaan para imigran dianggap berpotensi melunturkan identitas lokalnya. Dalam konteks ini, para imigran pun kemudian dianggap sebagai ancaman, ketimbang memberi peluang dan  manfaat bagi negaranya.Sementara negara-negara asal imigran, seringkali merasa takut bila gelombang migrasi dari negaranya akan mengurangi sejumlah tenaga pekerja yang memiliki keunggulan dalam skill dan pengetahuan (brain drain). Dan contoh paling nyata adalah di India, dimana sejumlah ahli mesin (engineer) lulusan IIT (Indian Institute of Technology) secara berbondong-bondong menyerbu Amerika Serikat dan sejumlah negara maju di Eropa. Para pengamat di India pada waktu itu mengatakan, bila gelombang migrasi tersebut telah menghilangkan modal intelektual yang berharga dan melegitimasi istilah “brain drain” yang berkembang.

Dengan pertimbangan diatas, banyak negara-negara tujuan para imigran yang membuat sejumlah aturan keimigrasian dan kewarganegaraan yang super ketat. Di Amerika Serikat misalnya, meskipun prinsip dual citizenship telah diadopsi kedalam peraturan keimigrasian, namun dalam praktiknya terdapat banyak aturan yang cukup ketat, terutama terkait dengan kontribusi secara militer dan pajak.

Menurut Prof. Dr. Mashelkar, mantan Direktur Indian National Academy of Science, negara berkembang sejatinya tak perlu terlalu risau terhadap fenomena brain drain. Menurutnya, brain drain adalah omong kosong. Yang ada adalah brain circulation, yaitu fenomena yang muncul karena adanya dorongan curiosity yang kuat dalam setiap diri petualang untuk mengaktualisasikan impiannya.[1] Dan nyatanya, fenomena brain drain yang dianggap menakutkan, justru malah menguntungkan. Pada akhir tahun 1990-an dan menjelang abad 21, India malah dihadapkan dengan arus besar u-turn circulation. Yaitu kembalinya para imigran dari perantauan, dari tempat pencarian mimpi-mimpi mereka di Amerika dan Eropa.Dalam konteks sebuah negara, India menjadi negara yang cukup cepat dihampiri oleh u-turn circulation. Sehingga brain drain yang ditakutkan pun tak pernah ada. India justru menikmati efek brain circulation, yaitu potensi besar, modal intelektual, dan juga modal jaringan (networkcirculation) untuk kemajuan negerinya.

Brain circulation dan network circulatioan, itulah yang sejatinya juga dialami bangsa Indonesia seandainya kita cukup sigap dengan kemungkinan itu. Bagaimana tidak, berdasarkan sumber data Kementrian Luar Negeri mengenai Diaspora WNI, diketahui bahwa total WNI yang tersebar di luar negeri berjumlah 4.485.431.Bahkan menurut data yang tidak resmi, diperkirakan jumlahnya mencapai 8,5 juta sampai dengan 10 juta orang.Sementara data statistik menyebutkan bahwa, diaspora Indonesia yang menyebar di berbagai dunia telah menempati urutan tertinggi penghasilan masyarakat Indonesia. Contohnya jaringan diaspora Indonesia di Amerika memiliki penghasilan berkisar $59.000 atau setara dengan Rp572 juta pertahun. Tingkat pendapatan tersebut bahkan lebih tinggi dari masyarakat Amerika sendiri. Hal ini karena tidak sedikit dari mereka yang berhasil meraih posisi strategis di negara tempat mereka bermukim. Mahmudi Fukumoto dan Sonita Lontoh misalnya, keduanya merupakan anggota komunitas diaspora yang berhasil menempati posisi yang cukup strategis.

Maksimalisasi Brain Circulation

Melihat kesuksesan para diaspora Indonesia di berbagai negara, muncul imaji dan harapan bagiamana agar Indonesia juga bisa mendapatkan efek brain circulation dari diaspora Indonesia tersebut, sebagaimana yang diraih Tiongkok, India dan Korea Selatan. Melihat potensi diaspora Indonesiayang ada, hal itu sangat mungkin dilakukan. Hanya saja, menurut saya, ada dua tantangan yang harus diatasi.

Pertama, masyarakat kita seringkali terjebak pada pemahaman bahwa efek brain circulation hanya dapat diraih bila para diaspora Indonesia tersebut memutuskan untuk “pulang kampung”. Jika diaspora Indonesia itu berstatus Warga Negara Asing (WNA), mereka harus berganti menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Ini paradigma lama. Padahal, perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat ini telah membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Implementasi internet, electronic commerceelectronic data interchangevirtual office, dan telemedicine telah menerobos batas-batas fisik antar negara (borderless).

Seperti diketahui, Undang-undang di Indonesia tak mengakui kewarganegaraan ganda. Meskipun lahirnya UU No.12 tahun 2006 mulai mengenal prinsip kewarganegaraan ganda. Namun, dalam kenyataannya prinsip tersebut masih sangat sempit. Kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 21 tahun, untuk selanjutnya mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan orangtuanya.

Paradigma masyarakat kita yang masih konvensional ini harus diubah. Di era digital saat ini, batas antar negara tak lagi menjadi hambatan, tapi justru peluang dan tantangan. Oleh karena itu, “pulang kampung” dan menjadi warga negara Indonesia bukan keharusan. B.J. Habibie sebenarnya telah memiliki visi futuristik ini jauh-jauh hari. Beliau ingin menghubungkan seluruh diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Hanya saja, program Habibe tidak berjalan simultan, dikarenakan kondisi politik dan ekonomi dalam negeri yang tidak stabil saat itu.

Kedua, selain memiliki brain power yang di atas rata-rata dan visi world class, para diaspora ini sebetulnya begitu mencintai tanah air nenek moyangnya. Hanya saja, hingga saat ini mereka masih terganjal oleh aturan kewarganegaraan di Indonesia yang tidak menghendaki dwi kewarganegaraan (dual citizenship). Ini masalah kedua yang harus segera diatasi.

Dalam konsep ketahanan nasional yang sebenarnya, kondisi seperti ini tentu saja bagaikan membuang peluang emas yang ada didepan mata. Karena dalam konsep national security, ketahanan nasional bersandar pada premis bahwa keamanan harus dimaknai dalam pengertian yang holistik (holistic way). Tidak hanya mencakup aspek militer, tapi juga non-militer. Artinya, meskipun penolakan atas prinsip dual citizenship didasarkan pada pertimbangan keamanan nasional, namun semestinya jangan dilupakan bahwa ketahanan nasional juga sebetulnya telah memasukan isu-isu human security, sesuai dengan anjuran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan konvensi Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia. Bila mengacu pada konsep yang dikembangkan UNDP, konsep keamanan nasional sejatinya meniscayakan adanya kebebasan dari kekurangan (freedom from want)dan kebebasan dari ketakutan (freedom from fear). Artinya, setiap manusia, apalagi warga negara Indonesia, semestinya mendapatkan jaminan keamanan dari negaranya untuk memperoleh hak-haknya.

Hanya saja, karena konsep ketahanan nasional yang dikembangkan di Indonesia saat ini masih merupakan warisan dari Pemerintahan Orde Baru, maka konsep ketahanan nasional pun berorientasi ke dalam (inward-looking). Termasuk dalam menghadapi isu kewarganegaraan ganda. Konsep dwi kewarganegaraan dianggap sebagai pintu masuk munculnya ancaman bagi ketahanan nasional.Baik berupa persoalan kependudukan, lunturnya identitas budaya, hingga ancaman spionase dan penyadapan. Filosofi ketahanan nasional kita masih menganut paradigma ini. Memang benar bahwa persoalan kependudukan dapat menimbulkan ancaman bagi ketahanan nasional, tapi itu hanya dapat terjadi bila para pendatang yang masuk ke dalam negeri tidak memiliki skill yang mumpuni dan tidak diseleksi secara ketat. Jika mekanisme dan sistem yang kita kembangkan memiliki standar yang tinggi, maka itu tidak akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional.

Mendorong Amandemen

Gatra Penduduk dalam konsep Ketahanan Nasional kita telah mengisyaratkan bahwa, penduduk suatu negara sesungguhnya menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Artinya, penduduk sebagai sumber daya manusia merupakan modal dasar yang penting dalam penyelenggaraan konsepsi ketahanan nasional. Sementara menurut data Human Development Index 2012, Indonesia berada di urutan 121 dari 187 negara yang ada di dunia. Angka IPM kita masih sangat rendah. Maka dari itu, aturan yang menghambat izin dwi kewarganegaraan bagi para diaspora Indonesia layak dipertimbangkan untuk kemudian di amandemen. Ini bisa menjadi alternatif upaya akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Apalagi jika mengacu dengan kesuksesan para diaspora Indonesia di luar negeri.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, terutama agar sebuah negara mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa harus mengurangi hak asasi warga negaranya yang ingin mencari penghidupan yang lebih baik dengan bekerja di luar negeri, maka prinsip dwi kewarganegaraan rasanya layak dipertimbangkan untuk diadopsi dalam aturan kewarganegaraan dan keimigrasian Indonesia. Dan dalam hal ini, sekali lagi India memberi contoh positif. Ketika banyak negara, termasuk Indonesia, melakukan kebijakan untuk mencegah atau paling tidak mempersulit warga negaranya yang ahli dan potensial untuk bekerja di luar negeri, India justru mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Berbekal sekian banyak warga India yang menjadi tenaga kerja ahli bidang teknologi informasi di Amerika Serikat, pemerintah India menjadikan itu sebagai tawaran untuk membangun hubungan baik dengan AS dalam bidang diplomasi dan ekonomi. (Bhagawati, 2004:215). Sementara di negaranya sendiri, India kemudian menerapkan kebijakan Overseas Citizenship of India (OCI). Dengan konsep ini, pemegang OCI yang pernah menjadi warga negara India dapat melakukan perjalanan ke India tanpa keharusan memiliki visa.Selain itu, pemilik OCI juga dapat bekerja tanpa disertai izin kerja, meski tetap ada batasan-batasan tertentu.

Contoh lain adalah Meksiko. Pada awalnya, tahun 1996-2003, Meksiko hanya menerapkan dwi kewarganegaraan terbatas, yaitu non-voting Mexican cultural. Pasca tahun 2003, regulasi dwi kewarganegaraan di Meksiko diperluas dengan kekecualian akan hak pilih, yang hanya diberikan jika yang bersangkutan secara fisik hadir di Meksiko untuk memilih.

Berkaca pada pengalaman India, Meksiko, dan berbagai negara lain yang meraih hasil positif dari penerapan konsep dwi kewarganegaraan, maka pemerintah Indonesia layak untuk mempertimbangkan hal serupa. Sehingga potensi sumber daya manusia Indonesia di luar negeri, yang terkendal oleh regulasi kependudukan model ini, akan dapat dioptimalisasi potensinya untuk kepentingan Indonesia. Namun tentu saja, konsep dwi kewarganegaraan yang diterapkan tak sekadar persoalan fungsional, legal, sosial, politik, dan ekonomi, namun mesti dilihat dari sudut pandang etika dan sistem nilai. Dalam hal ini adalah Pancasila. Seperti yang dikatakan Habibie, spiritnya adalah cinta tanah air yang bersinergi dengan agama, budaya, dan ilmu pengetahuan.

Dengan begitu, upaya amandemen aturan kewarganegaraan dan keimigrasian pun kemudian tak sekadar untuk menghilangkan kendala teknis dan meraup keuntungan ekonomi. Amandemen UU tersebut sejatinya juga tidak melupakan nation and character building. Yaitu tertanamnya jiwa dan mental manusia Indonesia, dari jiwa dan mental manusia yang terjajah menjadi jiwa dan mental manusia yang merdeka. Sehingga para Diaspora Indonesia pun pada akhirnya tak hanya sekadar menjadi pelancong, pedagang, dan petualang, namun juga seseorang dengan jiwa yang percaya kepada kekuatan sendiri (self reliance) dan mampu berdikari (self help). Dengan cara seperti itulah bangsa kita akan menjadi bangsa yang bermartabat, adil dan makmur.

Ada empat keuntungan utama yang didapat Indonesia jika konsep dwi kewarganegaraan diterapkan.

Pertama, memperluas jaringan (networkbusiness to business (b to b) antara diaspora Indonesia yang berada di perantauan dengan warga Indonesia yang berada di dalam negeri. Akses finansial, pemasaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengolahan sumber daya alam, akan meningkat pesat yang pada akhirnya akan menaikkan nilai ekspor Indonesia ke seluruh pasar dunia, dan menjadikan Indonesia mandiri dalam memenuhi kebutuhan pasar domestiknya.

Kedua, Capital Flow-In. Para Diaspora yang berada di perantauan, khususnya yang berada di negara maju, akan melihat competitive advantage dan comparative advantage yang dimiliki Indonesia. Mereka akan lebih mengenal Indonesia daripada orang asing, sehingga potensi masuknya modal untuk investasi di Indonesia menjadi signifikan. Contoh yang paling nyata adalah warga Cina Perantauan yang setelah sukses dan kaya di negara-negaradimana mereka bermukim, akan memasukkan modal dan investasi di daratan China untuk manufaktur produk-produk unggulan yang mereka kembangkan.

Ketiga, Indonesia berhak mengklaim warga diaspora yang super sukses di bidangnya sebagai anak bangsa Indonesia. Ini akan menaikkan harga diri bangsa Indonesia, karena memiliki banyak ahli dan profesional yang diakui dunia Internasional.

Keempat, menambah pendapatan pajak. Ketika seseorang menjadi WNI, hak dan kewajibannya sebagai WNI berlaku. Walaupun ia lebih banyak menghabiskan waktu di negara lain. Salah satu kewajiban yang mutlak adalah membayar pajak. Seperti disinggung di depan, diaspora Indonesia yang super sukses di bidangnya sangat banyak. Mereka merupakan pembayar pajak potensial bagi Indonesia, ketika kewarganegaraannya diakui.

Saat ini hidup di abad informasi, abad 21. Segalanya telah terhubung (connected world) secara maya, sehingga hidup berjalan di alam Global Village. Pertanyaannya: apakah bangsa Indonesia masih akan menggunakan paradigma lama untuk melihat dunia yang baru ini? Termasuk dalam soal kewarganegaraan?

 

**Artikel Fayakhun Andriadi, dimuat dalam buku “Indonesia Berdaulat Bermartabat: Kompilasi Pemikiran Anggota Komisi 1 2009-2014″, terbitan RMBooks, 2014

___

[1] Weekly Brief, No. 31 Oktober 2012

 

Taufik Bawazier on Oktober 20, 2015 AT 10 am

Bagus sekali artikel Prof Fayakun, very inspiratif terutama buat generasi muda Indonesia. Indonesia mampu menjadi negara terdepan dalam segala bidang .

Sitaresmi S Soekanto on Oktober 20, 2015 AT 02 pm

Gagasan yang baguus banget Mas Fayakhun…..Turki pun mendapat keuntungan yang sangat dengan diasporanya orang-orang Turki di Eropa terutama di Jerman dan Negara-Negara lainnnya. Mereka memang memiliki mental China overseas….Saya juga pernah berbincang-bincang dengan teman-teman saya yang hebat di AS, para doctor, peneliti dan mengatakan pada mereka: ” kapan kalian akan memberi kontribusi buat bangsa kalian sendiri……dan bagaimana caranya agar karya mereka bias diklain sebg karya anak bangsa..” Great idea mas Fayakhun

Rahayu on Oktober 21, 2015 AT 02 pm

Pak Fayakhun, ide anda luar biasa. Anak Bangsa yang berani mengadu nasib di negara lain bisa dipastikan punya mental kuat dan fighting spirit berlebih utk meraih kesuksesan. Mereka anak bangsa yang potensial. Karena itu mau tidak mau harus dihargai oleh negara. mestinya dapat apresiasi yang lebih, terutama bagi yang sudah mengharumkan nama bangsa karena karyanya yang mendunia. Memberi mereka kewarganegaraan ganda adalah sebuah kebijakan yang tepat dan banyak manfaatnya. Terus perjuangkan Pak!

Hermansyah on Oktober 22, 2015 AT 12 pm

Doktor Fayakhun, ikut sharing. Indonesia boleh berbangga karena para diaspora Indonesia mempunyai kesadaran untuk terus memberikan kontribusi kepada negaranya. Mereka tidak terlalu menghiraukan dapat kewarganegaraan ganda atau tidak. Mayoritas masih berkewarganegaraan Indonesia alias WNI, memang sebagian sudah berpaspor WNA. Rata2 yang punya paspor asing adalah yang sudah hidup di negara lain sejak sudah lama, sejak Indonesia belum merdeka. Ide memberi paspor Indonesia problematis juga jika semua warga keturunan dikasih, krn sebagian bahkan sudah tidak bisa berbahasa Indonesia. Terima kasih

Nasihin Amin on Oktober 22, 2015 AT 12 pm

Saya mau bertanya saudara Fayakhun. Apakah ada jaminan bahwa ketika diberi kewarganegaraan ganda mereka akan membayar pajak ke negara Indonesia? Kalau hanya untuk diketahui masyarakat dunia bahwa mereka keturunan Indonesia, toh sekarang masyarakat dunia sudah tahu. Tapi masyarakat dunia juga tahu bahwa mereka lebih senang jadi punya paspor selain Indonesia karena bangsanya sendiri tidak terlau menghargai para ilmuwan hebat. Menurut saya, ini yang harus dibenahi dari bangsa ini terlebih dahulu, yaitu memberikan apresiasi yang selayaknya kepada expertis di bidangnya. Bahkan Habibie saja lebih dihargai di Jerman daripada di negaranya sendiri.

Sutoyo on Oktober 22, 2015 AT 01 pm

Ide menarik. Mungkin perlu diseriusi oleh pemerintah.

Rio Yusrizal on Oktober 22, 2015 AT 02 pm

Ide cemerlang Fayakhun. Tapi seberapa optimis anda dengan hal ini? Seperti yang kita tahu, pemerintah kita sedang mengalami divided government antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif dikuasai kelompok A, legislatif dipegang oposisi kelompok A. Kordinasi antar lembaga tidak akan mudah. Belum lagi ketidaksepahaman di internal kementerian.

Hardianto Susilo on Oktober 22, 2015 AT 02 pm

Tulisan yang sangat superior Pak Fayakhun. Ini harus jadi masukan khusus bagi pemerintah. Banyak anak-anak bangsa kita yang berkarir cemerlang di luar negeri. Dan harusnya dikelola dengan baik. Tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi juga bisa jadi inspirator anak-anak muda dan anak-anak sekolah. Generasi kita sedang miskin keteladanan.

Eva Rohilah on Oktober 22, 2015 AT 02 pm

Artikel yang menarik, Pak Fayakhun membuka mata kita betapa sumber daya manusia indonesia yang ada di luar negeri sangat berpotensi untuk diberdayakan di Indonesia. Dengan berbagai macam alternatif solusi yang ditawarkan untuk mengikat para diaspora agar mau kembali ke Indonesia, sudah selayaknya pemerintah memikirkan aplikasi dari terobosan pemikiran Pak Fayakhun. Harus ada kebijakan luar negeri yg tegas untuk menarik warga negara kita yang berkualitas di luar negeri untuk membangun kembali tanah air. Karena di masa depan kita ingin tidak hanya dikenal sebagai negara yang kaya akan Sumber daya alam tapi juga di dukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas.

    Fayakhun Andriadi on Oktober 24, 2015 AT 03 pm

    Benar sekali mbak Eva. Pembangunan manusia harus menjadi prioritas. Dalam hal kuantitas, kita sudah menang satu langkah. Populasi yang sangat besar bisa menjadi andalan serius. Dalam hal potensi populasi, kita bisa setara dengan negara-negara besar di dunia: Cina, India, Amerika Serikat. Tapi resikonya: jika tak berkualitas, populasi yang banyak justru jadi kendala dan beban berat bagi kemajuan bangsa-negara kita ini. Negara kita bisa ditarik mundur oleh beban populasi. Jadi, hanya ada satu jalan: menciptakan manusia yang berkualitas. Warga diaspora yang memiliki kualitas unggul bisa membantu Indonesia dalam hal ini.

Dewi Yulianti on Oktober 23, 2015 AT 03 am

Jika India dan Meksiko mampu mengorganisirnya dengan baik, kenapa kita tidak? Pak Fayakhun sebagai anggota DPR RI harusnya mampu mendorong pemerintah untuk kembali memperhatikan persoalan ini. Inisiasi Pak Habibie di masa lalu memang top!

    Fayakhun Andriadi on Oktober 24, 2015 AT 02 pm

    Saya dan kawan2 di Komisi I terus berjuang untuk merevisi UU Keimigrasian agar mengakui kewarganegaraan ganda. Mohon doanya.

Ikrar Nusantara on Oktober 23, 2015 AT 03 am

Tidak ada kata lain lagi, laksanakan segera! Anak-anak bangsa kita harus dikelola dengan baik. Saya bergelora membacanya. Bisa minta nomor kontak anda atau email yang bisa dihubungi? Kebetulan saya pernah meneliti hal yang sama

    Fayakhun Andriadi on Oktober 24, 2015 AT 02 pm

    Terima kasih mas. Alamat email akan saya kirim ke email Mas Ikrar.

Daus Alfonso on Oktober 23, 2015 AT 04 am

Mas Fayakhun, apa sebenarnya yang anda sasar dari gagasan mendorong dual citizenship ini? Saya tidak menemukan kontribusi konkret yang akan didapat bangsa kita melalui itu. Justru akan lebih baik jika kita berdayakan saja yang sudah ada. Dalam artian yang benar-benar anak Indonesia, darah Indonesia, cinta Indonesia. Jangan lagi menambah persoalan baru. Sudah pusing kita.

Umar Ma'ruf on Oktober 23, 2015 AT 04 am

Mencerahkan….bangsa kita memang membutuhkan lebih banyak orang yang berwawasan luas. Dan para diaspora bisa jadi pilihannya…..China, Sigapura dan India sudah merasakan manfaatnya.

Pemuda Ertiga Surbakti on Oktober 24, 2015 AT 03 am

Harus diingat akan ada prsoalan baru jika UU No. 12 tahun 2006 itu diamandemen, atau diberi kelonggaran bagi warga negara asing dan warga berketurunan Indonesia. Di zaman yg serba trbuka, atau global village tadi, tidak trtutup kemungkinan adanya spionase dr negara2 lain. Justru akan semakin terbuka. Bisa saja negara lain menitipkan intelijennya melalui ini. Ingat politik pada tingkat paling ekstrem: bellum omnium contra omnes (perang semua melawan semua).

reza on Oktober 26, 2015 AT 05 pm

Artikel dan ide yang sangat menarik Pak Fayakun.
Banyak kasus negara kita ‘ditinggalkan’ seorang ilmuwan (orang pandai), atlet berprestasi karena tidak adanya aturan dwi kewarganegaraan.
Bagaimana sebenarnya respon Pemerintah mengetahui warga negaranya yang berkualitas pindah menjadi warga negara lain, seperti tidak ada upaya mempertahankan mereka?